Diperiksa 8 Jam, Kades dan Bendahara Naekake B Resmi Tersangka | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Diperiksa 8 Jam, Kades dan Bendahara Naekake B Resmi Tersangka


TAHANAN. Oknum Kades dan Bendahara Naekake B, Kecamatan Mutis (Rompi orange) saat digiring penyidik Kejari TTU untuk menaiki mobil tahanan menuju sel Mapolres TTU, Selasa (13/4) malam. Kedua pejabat desa ini ditahan karena menjadi tersangka dugaan kasus korupsi pengelolaan dana desa. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Diperiksa 8 Jam, Kades dan Bendahara Naekake B Resmi Tersangka


Dugaan Korupsi Dana Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, TTU

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Oknum Kepala Desa (Kades) Naikake B, Kecamatan Mutis, Herminigildus Tob bersama Bendahara Desa, Milikheor Tob resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa selama satu periode kepemimpinan keduanya. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Kejari, Selasa (13/4), lantaran terbukti melakukan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa selama menjabat yang merugikan negara mencapai miliaran rupiah.

Pantauan langsung TIMEX, Selasa (13/4) malam di Kantor Kejari TTU, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kedua pejabat desa tersebut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan secara maraton sejak Selasa (13/4) pagi hingga malam harinya bersama sejumlah saksi lainnya.

Usai diperiksa sekira delapan jam, Kades dan Bendahara langsung ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya langsung menjalani pemeriksaan kesehatan, dan langsung dikenakan rompi orange lalu dibawa ke tahanan Mapolres TTU dengan posisi tangan diborgol.

Kajari TTU, Roberth Jimy Lambila kepada TIMEX, Selasa (13/4) mengatakan, tim penyidik Kejari TTU telah merampungkan penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Desa Naekake, Kecamatan Mutis untuk tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Dikatakan, tim penyidik Kejari TTU telah melakukan pemeriksaan terhadap sebanyak 11 orang saksi yang diduga kuat mengetahui persis tentang pengelolaan dana desa di Naekake B selama satu periode kepemimpinan Herminigildus Tob.

Dari hasil penyidikan tersebut, kata Roberth, tim penyidik menetapkan sebanyak dua orang tersangka yang diduga kuat memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana desa itu.

“Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini langsung diikuti dengan penahanan dengan ditipkan di tahanan sel Mapolres TTU,” ungkap Roberth.

Roberth menambahkan, sesuai perhitungan penyidik berdasarkan bukti-bukti yang ada, akibat tindakan sewenang-wenang dari kades dan bendahara tersebut merugikan negara hingga mencapai Rp 800 juta lebih.

Meski demikian, kata Roberth, penyidik kejaksaan saat ini masih terus melakukan perhitungan kerugian negara. Terutama terhadap sejumlah proyek yang diketahui mangkrak dan tidak ada asas manfaatnya bagi masyarakat.

BACA JUGA: Jemput Paksa Kades dan Bendahara Naekake B, Jaksa Sita Mobil dan Dokumen

Sehingga, apabila dalam perhitungan nantinya ditemukan pekerjaan yang mangkrak dan merugikan negara secara keseluruhan, maka kerugian negara dipastikan mencapai miliaran rupiah.

“Kita masih akan mendalami apakah itu sesuatu yang total lost (Mangkrak, Red) ataukah kita akan menghitung itu kekurangan volume pekerjaan. Kalau kita anggap total lost maka kerugian negara bisa mencapai miliaran, tapi itu kita akan dalami lagi dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Terkait ancaman hukuman, sebut Roberth, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 Huruf i Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Roberth menjelaskan, untuk Pasal 2 Ayat 1 ancaman hukumannya dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 3 itu ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara, untuk Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 dan paling banyak Rp 750.000.000,00.

Pasal 9 itu menyebutkan, pejabat yang dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dapat dipenjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta. Dan untuk pasal 12 huruf i, pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja, secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

“Dari lima pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka itu ancaman hukumannya diatas lima tahun penjara sehingga langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan yang dititipkan di tahanan sel Mapolres TTU,” urainya.

Selain itu, tambah Roberth, pihaknya melakukan penahanan karena ada kekhawatiran kedua tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti lantaran keduanya saat ini masih aktif menjabat sebagai kepala desa dan bendahara.

“Alasan lain yang kami timbang itu menjaga ketentraman di desa, takutnya karena ada pemeriksaan-pemeriksaan ini lalu tidak ada kepastian hukum bisa timbul konflik di desa,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top