Dewan Nilai Pemkot Lamban Salurkan Bantuan, Begini Jawaban Asisten II | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dewan Nilai Pemkot Lamban Salurkan Bantuan, Begini Jawaban Asisten II


Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (tengah) didampingi Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, Sekda Kota, Fahrensi Funay, Asisten II, Elvianus Wairata dan beberapa pejabat meninjau korban badai Seroja di wilayah Kota Kupang, Selasa (13/4). DPRD Kota Kupang menilai Pemkot lamban dalam memberi bantuan terhadap para korban. (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Dewan Nilai Pemkot Lamban Salurkan Bantuan, Begini Jawaban Asisten II


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang telah menetapkan status darurat bencana Siklon Tropis Seroja di Kota Kupang sejak 6 April 2021. Hanya sayangnya, sampai kemarin, Pemkot belum memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana. Yang baru diberikan berupa beras dan mie instan serta telur di posko-posko penampungan pengungsi.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek, saat diwawancarai Selasa (13/4) menilai, Pemkot Kupang lamban dalam menangani korban bencana. Kelambanan pemerintah ini, kata Ewalde, dilihat dari beberapa aspek.

Pertama, cadangan beras pemerintah (CBP) yang wajib ada setiap tahun di Dinas Sosial sebanyak 100 ton, sangat tidak cukup untuk semua masyarakat terdampak. Karena itu, Pemkot harus segera mencairkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pembelian beras sehingga bisa mencukupi penyaluran untuk warga terdampak. Selain itu, pemerintah harus segera memberikan bantuan terpal, pasalnya saat ini banyak rumah warga yang atapnya terangkat, dan belum mampu secara mandiri untuk memperbaiki.

Kedua, kata Elwade, penyelesaian masalah yang saat ini dihadapi warga, dimana masih banyak pohon-pohon yang tumbang, dan menindih rumah warga. Akibat kelambanan ini, warga harus menolong diri sendiri dan berjuang sendiri mencari akses bantuan.

“Kita paham sarana dan prasarana alat potong atau mesin pemotong sangat terbatas di pemerintah, karena itu harusnya segera mencairkan BTT tersebut untuk membeli tambahan mesin pemotong kayu,” katanya.

Dia menjelaskan, akses jalan yang rusak berat di Kelurahan Oetete, jalan Gua Lourdes juga sampai saat ini belum tersentuh pemerintah. Seharusnya Dinas PUPR sigap, menurunkan ekskavator untuk membersihkan lempengan aspal yang terangkat dan membuka akses jalan bagi masyarakat.

Ewalde katakan, sumur Tedens di Kelurahan Oeba yang meluap hampir satu minggu lebih, juga tidak ada respon dari pemerintah, seolah-olah pemerintah membiarkan air tersebut kering dengan sendirinya.

Selain itu, kata Ewalde, masalah sampah yang sampai saat ini belum selesai. Pemkot harusnya bisa membangun koordinasi untuk melibatkan partisipasi pihak swasta guna membantu armada. Pasalnya masyarakat sangat siap untuk mengangkut sampah, tetapi saat ini armada sangat terbatas.

“Contohnya di Kelurahan Nefonaek, semua masyarakat bekerjasama bergotong-royong selama dua hari, Sabtu dan Minggu kemarin, untuk mengangkut semua sampah, dan total sampah yang dibersihkan mencapai 24 truk. Kami menggunakan 3 truk dari Dinas Kebersihan dan 1 truk bantuan dari pengusaha. Kami juga membuka dapur umum untuk memberikan makanan dan minuman untuk semua masyarakat yang bergotong royong,” katanya.

Ewalde juga meminta perhatian Pemkot untuk melancarkan pembayaran gaji para honorer atau tenaga PTT. Banyak PTT yang mengeluh karena honor mereka belum dibayarkan sejak Maret kemarin.

“Jadi ini masalahnya dimana? Kami maklumi bahwa kemarin memang ada masalah jaringan dan listrik, tetapi pada Maret kemarin, kenapa sampai terlambat? Dengan kondisi saat ini seharusnya mereka diberikan perhatian untuk memperbaiki rumah mereka sendiri dan juga mencukupi kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.

Menyikapi ini, Asisten II Setda Kota Kupang, Elvianus Wairata mengatakan, Pemkot menyiapkan BTT Rp 5 miliar untuk penanganan bencana, dan saat ini sudah terpakai untuk Covid-19 sebanyak Rp 1,6 miliar. Jadi BTT yang masih tersisa sebanyak Rp 3,5 miliar.

Elvianus Wairata katakan, masing-masing perangkat daerah seperti BPBD, Dinas Sosial dan dinas lainnya, membuat rincian penggunaan anggaran, terutama untuk dua kegiatan penting. Pertama, di Dinas Sosial kaitan dengan bantuan untuk semua pengungsi dan penyiapan makanan di dapur-dapur umum. Kedua, di Dinas Kebersihan untuk membersihkan Kota Kupang, dan pendataan kerusakan yang terjadi.

Sementara untuk gaji, kata Wairata, sudah diproses dan beberapa OPD sudah dibayarkan, baik untk ASN maupun PTT.

“Untuk Sekwan, BPBD dan OPD lain sudah dibayarkan. Memang terkendala beberapa waktu karena jaringan dan listrik yang baru stabil, sekarang semua sudah menggunakan sistem sehingga harus di-input dan lainnya,” ujarnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top