Antisipasi Penimbunan dan Kelangkaan BBM, TNI-Polri Awasi Pengisian di SPBU | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Antisipasi Penimbunan dan Kelangkaan BBM, TNI-Polri Awasi Pengisian di SPBU


AWASI. Tim gabungan dari TNI-Polri saat melakukan pengawasan terhadap pengisian BBM bersubsidi di SPBU 03 Kefamenanu, Kamis (15/4). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

BISNIS

Antisipasi Penimbunan dan Kelangkaan BBM, TNI-Polri Awasi Pengisian di SPBU


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Tim gabungan TNI-Polri di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melakukan pengawasan secara ketat saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Kefamenanu.

Dandim 1618/TTU, Letkol Arm Roni Junaidi kepada TIMEX, Kamis (15/4) mengatakan, pengawasan terhadap pengisian BBM bersubsidi di tiga SPBU di Kota Kefamenanu tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penimbunan yang berakibat terjadinya kelangkaan BBM.

Pasalnya, pasca badai Seroja berlalu di tiga SPBU yang ada di Kota Kefamenanu terlihat antre kendaraan, baik roda dua, empat, atau lebih dengan jarak mencapai kiloanmeter.

Selain macet, ancaman kelangkaan BBM juga bisa terjadi karena masyarakat mulai memborong BBM akibat isu hoax adanya pembatasan suplai BBM dari pihak Pertamina ke SPBU pasca bencana.

BACA JUGA: BBM Subsidi Mendadak Langka di TTU, Ini Penjelasan Pengelola SPBU

“Dalam pengawasan itu, kami melarang oknum yang melaksanakan pengisian BBM secara berulang-ulang dikarenakan kekhawatiran akan kelangkaan BBM di TTU,” jelasnya.

Sementara, Kapolres TTU AKBP Nelson Filipe Diaz Quintas mengatakan, pihaknya telah mewanti-wanti petugas SPBU untuk melayani pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan bermotor dengan tangki sesuai kapasitas kendaraan.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada para pihak untuk tidak melakukan penimbunan BBM bersubsidi yang berakibat pada kelangkaan. Pihaknya juga mengimbau untuk jangan meraup keuntungan di tengah bencana seperti ini. “Kalau ada yang menimbun kita tidak akan segan-segan untuk proses secara hukum karena merugikan masyarakat banyak,” tegasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top