DPRD Usul Tambah Waktu Pendataan Korban Bencana, Ini Jawaban Pemkot | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD Usul Tambah Waktu Pendataan Korban Bencana, Ini Jawaban Pemkot


Anggota DPRD Kota Kupang, Ewalde Taek. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

POLITIK

DPRD Usul Tambah Waktu Pendataan Korban Bencana, Ini Jawaban Pemkot


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Anggota DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk mengusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar memperpanjang waktu pendataan warga terdampak bencana hidrometeorologi Siklon Tropis Seroja di wilayah ini.

Ewalde mengatakan hal ini karena dirinya mendapatkan keluhan dari warga bahwa masih ada masyarakat yang belum terdata oleh pemerintah. “Kita maklumi bahwa waktu pendataan yang bisa dibilang singkat, dan waktu pendataan oleh RT yang juga terdampak, sehingga mereka mempunyai kesibukan untuk mengurus rumah mereka sendiri. Di sisi lain mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mendata warga yang terdampak, sehingga ada yang terlewatkan,” kata Ewalde kepada TIMEX, Minggu (18/4).

Menurut Ewalde, bagi RT yang wilayahnya luas, merupakan hal yang wajar jika ada yang terlewatkan saat pendataan. Karena itu, kata vakolis di DPRD Kota, ia mengusulkan Pemkot Kupang agar meminta perpanjangan waktu pendataan ke BNPB sehingga seluruh warga terdampak Seroja di Kota Kupang terdata seluruhnya.

Dengan pendataan yang lebih baik, demikian Ewalde, juga memudahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang melakukan verifikasi dan validasi. “Pasalnya, ada oknum oknum yang melakukan pendataan di lapangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ada rumah yang seng rumahnya hanya dua lembar yang terangkat, tetapi dikategorikan rusak sedang, ada juga garasi yang rusak, tetapi masuk dalam kategori rusak berat,” katanya.

Menurut Ewalde, Pemkot perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kategori mana saja yang dapat dikatakan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Karena banyak RT yang tidak memiliki pemahaman ini.

“Saya tidak menyalahkan proses pendataan, tetapi karena waktu yang singkat sehingga ada yang tidak terdata akhirnya RT tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Saya juga ingatkan agar jangan sampai ada warga yang menggunakan momen badai ini sebagai momen aji mumpung, yang seharusnya tidak masuk dalam data tetapi dimasukkan untuk menerima bantuan,” ujarnya.

Dia juga meminta jangan sampai ada warga yang terdata di kelurahan A tetapi masuk dalam kelurahan lain.

Kepala Bidang Layanan E-Goverment, Andre Otta, mengatakan, pemerintah dalam melakukan pendataan menggunakan dua sistem, yaitu sistem manual yang didata oleh RT, dan ada beberapa kendala yang dihadapi.

“Contohnya ada warga di kelurahan A tetapi didata di kelurahan B sehingga lurah yang bersangkutan tidak setuju. Padahal sebenarnya yang penting adalah kerugian aset yang di alami oleh masyarakat, yang penting dia merupakan warga Kota Kupang dan selama mereka masuk dalam kategori rusak ringan, sedang, dan berat,” kata Andre.

Dia menjelaskan, Pemkot Kupang juga menggunakan pendataan secara online, jadi masyarakat bisa mengecek namanya, apakah sudah terdata atau belum. Jika belum terdata, maka bisa mendata, dan jika ada data yang belum dilengkapi maka bisa dilengkapi dengan mengisi form yang yang telah disiapkan.

Andre katakan, data yang dimasukkan juga disertai foto-foto dan keterangan. Nantinya semua data yang masuk secara online itu akan dilaporkan kembali ke kelurahan.

Andre menjelaskan, sementara terkait dengan perpanjangan waktu, kemarin sudah dilakukan rapat dan sudah ada instruksi untuk memperpanjang masa tanggap darurat. “Jadi sudah ada instruksi untuk menambah waktu pendataan. Dan saat ini sementara diatur untuk mengatur mekanisme, dan akan dibuka pendataan secara offline di kelurahan masing-masing, nantinya Kelurahan akan melaporkan ke posko, dan posko akan mengentri data masuk ke data tampungan yang diluar 34.000 yang sudah terdata kemarin,” kata Andre.

Andre menjelaskan, memang untuk detail kategori rusak ringan, sedang dan berat, didapatkan beberapa waktu setelah dilakukan pendataan di lapangan. Sehingga ada beberapa kekeliruan yang terjadi. Tetapi pemerintah sudah memperkuat sosialisasi kategori itu.

“Jadi apakah nanti menerima bantuan atau tidak akan diverifikasi oleh tim teknis. Dan pemerintah memastikan untuk meminimalisir semua data yang manipulatif,” pungkasnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top