Komnas Perempuan Gelar Workshop Penanganan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sikka | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Komnas Perempuan Gelar Workshop Penanganan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sikka


STOP KEKERASAN. Komnas Perempuan dan lintas sektor peserta workshop foto bersama usai acara di Hotel Silvia Maumere. (FOTO: KAREL PANDU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Komnas Perempuan Gelar Workshop Penanganan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sikka


MAUMERE, TIMEXKUPANG.com-Angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan. Menyikapi ini, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menggelar workshop Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Kegiatan yang melibatkan lintas sektor ini berlangsung selama dua hari, yakni Rabu (21/4) dan Kamis (22/4) bertempat di Hotel Silvia Maumere.

Berdasarkan data tindak kekerasan terhadap perempuan di Sikka yang disampaikan Tim Relawan untuk Kemanusian Flores (Truk-F), diketahui bahwa selama 2020 telah terjadi 124 kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data itu, 54 korbannya dirasakan oleh perempuan dewasa, 41 oleh anak perempuan, dan 19 kasus dirasakan anak laki-laki. Jumlah ini meningkat 24 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di NTT yang dilaporkan tahun 2019. Jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 342 kasus sepanjang tahun 2020. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penanganannya, Komnas Perempuan menggelar workshop SPPT-PKKTP di Sikka.

“Melihat meningkatnya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT, kami kemudian memilih Kabupaten Sikka untuk melaksanakan workshop selama dua hari secara berturut, tentang sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan,” jelas Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani di Maumere, Kamis (22/4).

Menurut Andy, workshop ini melibatkan sejumlah lembaga baik dari pemerintah maupun unsur aparat penegakan hukum (APH) dan lembaga berbasis komunitas (LBK) termasuk diantaranya Truk-F.

Andy Yentriyani menjelaskan, Komnas Perempuan mengapresiasi komitmen para pemangku kepentingan SPPT-PKKTP di Sikka dalam memperkuat koordinasi dan kerja sinergis untuk memastikan penanganan yang komprehensif terhadap perempuan korban kekerasan dengan melakukan revitalisasi nota kesepahaman lintas pihak yang telah digagas sejak 2006 hingga 2018.

“Kami mengapresiasi atas komitmen para pemangku kepentingan SPPT-PKKPT di Sikka dalam penanganan yang konperhensif terhadap perempuan korban kekerasan,” ucap Andy.

Menurut Andy, koordinasi dan kerja sinergis ini merupakan salah satu prasyarat penerapan SPPT-PKKTP untuk memastikan akses perempuan korban atas keadilan dan pemulihan terpenuhi. Singkatnya, SPPT-PKKTP merupakan upaya penyatuan proses hukum dengan layanan untuk pemulihan bagi perempuan korban.

Dikatakannya, koordinasi dan kerja bersinergi lintas pihak penting karena kebutuhan korban yang multidimensional dan karakter kekerasan terhadap perempuan. Mengenai hal ini, Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) dalam Rekomendasi 35 CEDAW menggarisbawahi pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ditanggapi secara sistemik. Bukan individual, sebab telah menjadi alat sosial, politik dan ekonomi yang fundamental untuk menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan meneguhkan stereotip peran gender.

“Terhadap koordinasi dan kerja bersinergi lintas pihak, sangat penting karena kebutuhan korban sangat multi diensional dan karakter kekerasan terhadap perempuan. Karena itu komite konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempan menggarisbawahi pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender,” kata Andy.

Anggota Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini menjelaskan, konsep SPPT-PKKTP telah digagas oleh Komnas Perempuan, lembaga penegak hukum dan elemen masyarakat sipil sejak 2000. Konsep ini kemudian diuji coba tahun 2015 di lima provinsi, yakni Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku, dan Kepulauan Riau. Dan telah ditetapkan menjadi program prioritas nasional pada 2020.

“Konsep SPPT PKKTP telah digagas Komnas Perempuan, lembaga penegak hukum dan elemen masyarakat sejak tahun 2000, kemudian diuji coba di beberapa provinsi di Indonesia,” ungkap Theresia.

Dikatakan, Sikka dibidik oleh Komnas Perempuan sebagai salah satu kabupaten untuk uji coba sistem ini lantaran daerah ini memiliki modalitas awal, sehingga menjadi penting dalam penanganan kasus secara komprehensif. Keberadaan Truk-F sejak tahun 1997 menjadi motor dalam membangun modalitas ini, selain perkembangan institusional di lembaga penegakan hukum, dan pemerintah daerah.

“Tahun 2006, telah ada nota kesepahaman antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah dan Truk-F untuk berkoordinasi dan saling mendukung dalam penanganan korban. Hanya saja, nota kesepahaman ini perlu diperpanjang karena terhenti sejak tahun 2018,” kata Theresia. (Kr5)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top