Penyaluran BLT DD di Rote Molor, Kabid Pemdes Beber 2 Kemungkinan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Penyaluran BLT DD di Rote Molor, Kabid Pemdes Beber 2 Kemungkinan


Kabid Bina Pemerintah Desa dan Kelurahan, Dolorosa M. Bria saat dikonfirmasi Timor Express, Senin (26/4). (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Penyaluran BLT DD di Rote Molor, Kabid Pemdes Beber 2 Kemungkinan


BA’A, TIMEXKUPANG.com-Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) sedikit mengalami kendala. Hingga saat ini, terdapat beberapa desa yang belum menetapkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD. Kendala ini berimbas terhadap molornya proses penyaluran yang seharusnya sudah berjalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Timor Express, Senin (26/4) menyebutkan, terdapat 15 dari 112 desa yang belum menetapkan data KPM. Data KPM ini ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades). Data ini merupakan syarat utama dalam penyaluran BLT.

Ke-15 desa tersebut terbanyak berasal dari wilayah Kecamatan Rote Barat Daya, yakni, Desa Oeseli, Oebou, Oetefu, Batutua, Meoain, Mbokak, Landu Sanggadolu, dan Sakubatun. Sementara di Kecamatan Loaholu, hanya Desa Tolama.

Kelima desa lainnya, yakni Oebau, Tungganamo, dan Lekona, di Kecamatan Pantai Baru, selanjutnya Bolatena dan Daurendale di Kecamatan Landu Leko.

Dengan belum ditetapkanya data tersebut, kemudian direspon oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao. Dinas PMD mengakui bahwa kendala ini baru diketahui saat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa, beberapa waktu lalu.

“Ia, memang ada sedikit kendala. Dan kami baru tahu sewaktu Bimtek,” kata Kepala Dinas PMD Rote Ndao, Yames M. K. Therik, yang dikonfirmasi Timor Express, melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintah Desa dan Kelurahan, Dolorosa M. Bria, di ruang kerjanya, Senin (26/4).

Kendala yang disampaikan Kades, demikian Dolorosa, cukup berdasar, yakni tidak menghendaki adanya tumpang-tindih atau data ganda KPM terhadap beberapa program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Begitu pun sebaliknya atau tidak terakomodir.

Sehingga hingga saat ini, kades-kades tersebut diduga masih menunggu penetapan data KPM untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang selanjutnya akan ditetapkan KPM BLT Dana Desa, bagi masyarakat yang layak tetapi belum tersentuh program bantuan.

Selain itu, dugaan lainnya, lanjut Dolarosa, bisa disebabkan oleh perubahan kepemimpinan. Dimana, dari jumlah desa yang belum menetapkan KPM, terbanyak merupakan kades yang baru dilantik.

“Ada dua kemungkinan. Pertama masih tunggu penetapan KPM untuk BST dan KPH, agar tidak ada yang tercecer, dan kedua karena pergantian kades baru, yang mungkin mau mengganti KPM BLT DD,” kata Maria Dolorosa.

Terkait hal ini, lanjut Maria, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial sehingga desa-desa tersebut sedang berproses untuk mengejar ketertinggalan. (mg32)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top