Bupati Juandi Batalkan SK Mutasi Guru Jadi Staf Sekretariat Dewan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati Juandi Batalkan SK Mutasi Guru Jadi Staf Sekretariat Dewan


Bupati TTU, Juandi David. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Bupati Juandi Batalkan SK Mutasi Guru Jadi Staf Sekretariat Dewan


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Juandi David kembali melakukan mutasi staf di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTU. Dalam proses mutasi kali ini, ada seorang ASN Guru dipindahkan ke jabatan non guru.

Rupanya, Keputusan Bupati TTU tersebut dinilai tidak mematuhi dan mengindahkan surat edaran Pemerintah Pusat melalui Menpan-RB dengan Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 tanggal 25 April 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru.
Mempertimbangkan hal ini, Bupati Juandi membatalkan Surat Keputusan (SK) mutasi seorang guru yang sudah dipindahkan sebagai staf di Sekretariat DPRD TTU.

Sesuai Data yang berhasil dihimpun TIMEX, dalam SK Bupati TTU Nomor 820/28.IV/BKDPSDM tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemkab TTU, memutuskan bahwa seorang ASN atas nama Cosmas Aryanto Nino, S.Fil yang selama ini mengabdi sebagai tenaga guru di SDN Letenaek dipindahkan ke Sekretariat DPRD TTU.

ASN guru tersebut mulai aktif bekerja di Sekretariat DPRD TTU terhitung sejak Senin (26/4). Sedangkan Surat Keputusan Bupati TTU Juandi David dikeluarkan pada 20 April 2021 lalu.

Bupati TTU, Juandi David Ketika dikonfirmasi TIMEX, Selasa (27/4) membenarkan adanya mutasi PNS dari jabatan guru ke jabatan non guru tersebut.

Dikatakan, SK yang telah diterbitkan itu dinilai cacat administrasi sehingga ia telah menerbitkan surat keputusan pembatalan atas mutasi PNS dari jabatan guru ke jabatan non guru di lingkup Pemkab TTU. “Saya sudah keluarkan SK Pembatalan dan tenaga guru yang bersangkutan kembali mengabdi sebagai tenaga pendidik di lembaga pendidikan sebelumnya,” kata Juandi.

Juandi menambahkan, sikap Pemkab mengeluarkan SK Pembatalan tersebut sangat tepat dan tidak merugikan pihak lain. Meskipun publik menilai, kebijakan tersebut mencederai martabat pemerintah daerah. “Publik mau menilai seperti apa tentang keputusan ini, silakan saja yang terpenting tidak ada persoalan baru yang muncul dikemudian hari,” ucapnya.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKDPSDM, Arka Atitus ketika dikonfirmasi TIMEX, Selasa (27/4) melalui telepon selulernya terkait persoalan ini enggan merespon. Pesan WhatsApp yang dikirim wartawan media ini pun tak direspon padahal sudah dibaca sesuai simbol tercaba dalam pesan WhatsApp. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top