Persidangan LKPj Wali Kota Tertunda, DPRD Banmus Ulang | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Persidangan LKPj Wali Kota Tertunda, DPRD Banmus Ulang


Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

POLITIK

Persidangan LKPj Wali Kota Tertunda, DPRD Banmus Ulang


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Persidangan DPRD Kota Kupang dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang tahun 2020 mengalami penundaan sejak Selasa (27/4).

Awalnya persidangan LKPj Wali Kota Kupang sudah dimulai pada Senin (26/4), namun karena kendala teknis sehingga tertunda sampai Selasa (27/4). Saat itu persidangan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man dan jajaran pejabat pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemkot Kupang.

Wawali Herman Man membacakan LKPj Wali Kota Kupang bergantian dengan Sekda Kota Kupang, Fahrensi Funay.

Setelah itu harusnya dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. Namun agenda ini tertunda, dan akhirnya diputuskan untuk melakukan sidang Badan Musyawarah (Banmus) ulang guna menyusun kembali jadwal persidangan yang tertunda.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli mengatakan, dirinya juga tidak mengetahui secara pasti alasan mengapa sampai sidang tertunda dan harus dilakukan Banmus ulang. “Karena pada saat agenda pembacaan pemandangan umum fraksi-fraksi, yang hadir dan menyiapkan bahan hanya Fraksi PDIP saja. Pimpinan DPRD lalu melakukan tiga kali skors, dan akhirnya memutuskan untuk melakukan Banmus ulang,” kata Adrianus Talli.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang, Juvensius Tukung, mengatakan, memang ada hal yang perlu diperbaiki terkait dengan mekanisme persidangan, karena lembaga ini harus berjalan dengan aturan dan tata tertib.

Dia menjelaskan, persidangan semestinya sudah dimulai Senin (26/4), tetapi tahapan sidang, ada hal yang harus menjadi tindaklanjuti dari Banmus tentang penetapan jadwal sidang. Selanjutnya harus ada paripurna yang merupakan proses tahapan lanjutan dari Banmus untuk menyempurnakan, apakah keputusan Banmus itu disetujui atau tidak.

“Ada hal yang dikesampingkan yaitu etika, prosedur, dan tahapan mekanisme. Misalnya anggota DPRD tidak mendapatkan surat secara tertulis, pada Senin kemarin. Bersamaan dengan itu ada beberapa masalah yang terjadi kemarin, akhirnya persidangan tertunda, tetapi proses penundaan sidang ini tidak tersampaikan kepada semua anggota DPRD. Seperti ada komunikasi yang putus dari pimpinan ke semua anggota,” beber Juven.

Bagi Fraksi NasDem, lanjut Juven, harus ada penyelesaian dan penyusunan jadwal sidang ulang. Karena kemarin persidangan dimulai pada Selasa (27/4), artinya dalam lembaga DPRD komunikasi tidak berjalan secara baik.

“Memang ada fakta listrik padam, sistem terganggu dan faktor lainnya. Waktu skors juga tidak diketahui semua anggota, akhirnya ada komunikasi yang terputus,” kata Juven.

Dia mengatakan, Fraksi NasDem akan melanjutkan dan membuka ruang diskusi untuk menemukan solusi yang terbuka dan semua proses bisa kembali berjalan baik. Memang konsistensi tentang mekanisme persidangan, jangan sampai terabaikan lagi, garis koordinasi dan komunikasi harus berjalan lancar.

Dia berharap, pimpinan DPRD tidak mengesampingkan mekanisme dan harus tanggap dan responsif terhadap gejolak dan dinamika yang ada.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek mengatakan, Banmus harus dilakukan ulang karena sudah melewati waktu. Saat sidang pada Selasa (27/4) itu juga listrik di ruang sidang utama padam, sehingga harus ditunda. Dan ini harus Banmus ulang.

“Kita masih menunggu Banmus ulang untuk menentukan atau mengatur jadwal persidangan. Intinya kami masih menunggu Banmus ulang,” katanya.

Ketua Fraksi Golkar, Jemari Yoseph Dogon mengatakan, Fraksi Golkar tidak diberikan undangan, dan hasil badan musyawarah tidak ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan, jadi ada beberapa mekanisme yang tidak dijalankan.

“Memang kami merasa perlu adanya pembenahan ke dalam, prinsipnya persidangan harus tetap dilakukan untuk mendengar pertanggungjawaban Wali Kota Kupang terhadap kegiatan dan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 kemarin,” kata Dogon.

Namun demikian, lanjut Dogon, mekanisme persidangan harus tetap mengikuti tata tertib yang ada, kalau ternyata sekarang persidangan masih tertunda, maka Fraksi Golkar menunggu saja dan bersikap sama seperti fraksi-fraksi lainnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top