Dewan Temukan Banyak Pengusaha di TTU Bayar Retribusi Galian C Tidak Sesuai | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dewan Temukan Banyak Pengusaha di TTU Bayar Retribusi Galian C Tidak Sesuai


MONITOR LAPANGAN. Tim Pansus DPRD TTU saat melakukan monitoring lapangan pengelolaan penerimaan daerah dari sektor galian C di Bantaran Kali Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, Rabu (28/4). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

Dewan Temukan Banyak Pengusaha di TTU Bayar Retribusi Galian C Tidak Sesuai


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2020 kembali mengamati pengelolaan penerimaan daerah dari sektor galian C di wilayah itu. Tim Pansus pun mendatangi beberapa lokasi tambang di bantaran Kali Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Rabu (28/4).

Dalam monitor lapangan tersebut, Tim Pansus DPRD TTU menemukan banyaknya pengusaha yang nakal dalam membayar retribusi galian C saat melakukan penambangan di bantaran kali Naiola tersebut.

Sesuai data yang berhasil dihimpun TIMEX, pengusaha yang melakukan penambangan galian C di bantaran Kali Naiola tersebut diantaranya, PT Sari Karya Mandiri (SKM), PT Gabriel Gabriela Jaya (GGJ), PT Ramayana, PT. Surya Raya Timor, CV Bintang Harapan, UD Sion, dan tambang rakyat lainnya.

Dari sejumlah perusahaan tersebut, terdapat beberapa pengusaha yang diduga membayar retribusi galian C tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan, terdapat pengusaha yang membayar retribusi galian C itu tidak sesuai dengan jenis yang digunakan.

Ketua Pansus DPRD TTU, Yohanes Salem kepada TIMEX, Rabu (28/4) mengatakan, dalam agenda pansus LKPj Bupati dan Wabup TTU Tahun 2020, Tim Pansus melakukan kunjungan lapangan untuk melihat lebih dekat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan penyajian dalam dokumen LKPj.

Dikatakan, tujuan dilakukan kunjungan lapangan tersebut untuk memastikan adanya korelasi yang sesuai antara laporan yang tercatat dalam dokumen LKPj dan kondisi fisik lapangan. Pasalnya, dalam dokumen LKPj terdapat beberapa kegiatan yang dinilai tidak sesuai kenyataan di lapangan.

Semisal, pada pengelolaan pendapatan daerah terutama dari retribusi galian C, Tim Pansus meninjau secara langsung pada beberapa perusahan yang memiliki izin pertambangan yang terdapat di TTU.

Selain itu, Tim Pansus juga memonitoring di pos penerimaan pada galian C yang terdapat di bantaran kali Naiola. Alhasil, Tim Pansus menemukan banyak pengusaha yang membayar retribusi galian C tidak sesuai ketentuan.

“Temuan Pansus di lapangan berkaitan dengan perusahaan yang memiliki izin pertambangan ditengarai jumlah yang dibayar oleh perusahaan dengan material yang di tambang tidak berimbang, baik dari sisi penerimaan daerah dan dampak kerusakan lingkungan,” ungkap Yohanes Salem.

Selain itu, pada pos jaga galian C yang terdapat di bibir sungai di beberapa titik nampak lemah dan banyak terjadi kebocoran sehingga perlu di lakukan penataan ulang untuk lebih optimal dalam pelaksanaan fungsi pos jaga sebagai penarik retribusi galian C.

“Kendala yang ditemukan pada pos jaga antara lain tidak ada portal penghalang sehingga dump truk pengangkut gailian C dengan bebas masuk keluar menimbun material tanpa menyetor retribusi,” ujarnya.

Menurut Yohanes Salem, dalam pantauan lapangan itu, Tim Pansus juga menemukan kelayakan pos jaga sebagai penarik retribusi masih jauh dari harapan.

Karena itu, lanjut Yohanes Salem, Tim Pansus akan merekomendasi hal-hal penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah dari obyek retribusi galian C

“Semua temuan ini akan direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk diperhatikan dengan baik kedepannya,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top