Puluhan Legislator Kota Mosi Tidak Percaya, Desak Yeskiel Loudoe Mundur | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Puluhan Legislator Kota Mosi Tidak Percaya, Desak Yeskiel Loudoe Mundur


MOSI TIDAK PERCAYA. Puluhan anggota DPRD Kota Kupang menyatakan mosi tidak percaya terhadap ketua dewan usai jumpa pers di Restoran Nelayan, Jumat (30/4). (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

POLITIK

Puluhan Legislator Kota Mosi Tidak Percaya, Desak Yeskiel Loudoe Mundur


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak 22 dari 39 anggota DPRD Kota Kupang menandatangani pernyataan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe. Para legislator ini menyatakan mosi tidak percaya lantaran Ketua DPRD dinilai tak mampu memimpin lembaga legislatif dan selalu menghalangi setiap aspirasi yang disampaikan oleh para anggota.

Dalam konferensi pers yang berlangsung Jumat (30/4) di Restoran Nelayan, 22 anggota DPRD Kota Kupang yang menyatakan mosi tidak percaya tersebut berasal dari lima fraksi. Yakni anggota Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Gabungan PAN/Perindo, dan Fraksi Gabungan Hanura/PSI dan Partai Berkarya.

Dari Fraksi NasDem ada Juvensius Tukung, Jabir Marola, Esy M. Bire, dan Siqvrid Basoeki. Lalu Fraksi PKB ada Theodora Ewalde Taek, Roni Lotu, Domi Taosu, dan Anatji Ratu-Kitu.
Fraksi Hanura, yakni Dominggus Kale Hia, Mokrianus Lai, Diana Bire, dan Satrio Pandie.
Sementara Fraksi Golkar ada Jemari Yoseph Dogon, Tellendmark Daud, Alfred Djami Wila, dan Zeyto Ratuarat. Fraksi PAN-Perindo ada Livingston Ratu Kadja, Simon Dima, dan Adolof Hun. Serta Fraksi Gerindra, mosi tidak percaya datang dari Richard Odja dan Ayu Witari Tallo.

Para legislator ini menyatakan, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe selama ini telah menunjukan sikap arogansi dan melecehkan marwah lembaga legislatif tersebut dihadapan mitra kerja Pemerintah dalam setiap persidangan bersama lembaga eksekutif. Bahkan selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada anggota DPRD dalam setiap persidangan bersama mitra kerja. “Ini menjatuhkan marwah lembaga legislatif,” jelas 22 anggota DPRD Kota Kupang yang menandatangani pernyataan mosi tidak percaya mereka terhadap sang ketua.

Yeskiel Loudoe sebagai Ketua dianggap tidak mampu berkoordinasi dengan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD). Sebagaimana isi surat dalam mosi tidak percaya tersebut, menyebutkan dalam rangka melaksanakan kedaulatan yang didasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, DPRD Kota Kupang, diharapkan dapat menyelenggarakan fungsi tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah Kota Kupang.

“Lembaga DPRD kota Kupang diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kinerja dalam meningkatkan peran dan tanggung jawabnya sebagai mata diatur dalam tata tertib sebagai pedoman kerja dan kaidah pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban,” ungkap Dominggus Kale Hia, saat jumpa pers di Restoran Nelayan.

Dia mengatakan, Ketua DPRD Kota Kupang tidak dapat menjalankan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana tertuang dalam tata tertib pasal 36. Sejak pelantikan sampai dengan saat ini, belum pernah ada rapat koordinasi antara pimpinan DPRD, dan pimpinan alat kelengkapan dewan. Baik itu dengan pimpinan komisi, pimpinan Badan Kehormatan, maupun pimpinan Bapemperda, termasuk dengan pimpinan fraksi-fraksi.

Hal ini, kata dia, telah menyebabkan tidak terakomodir nya setiap usulan keputusan dan rekomendasi dari masing-masing AKD. Sehingga masing-masing komisi memandang tidak ada gunanya pembahasan pada tingkatan komisi-komisi karena tidak akan menjadi keputusan lembaga.

Dampaknya yaitu tidak hanya hilangnya wibawa keanggotaan di hadapan mitra kerja maupun masyarakat yang telah menyalurkan aspirasi melalui komisi karena dianggap tidak mampu memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh mitra maupun kepentingan masyarakat di Kota Kupang.

Kale Hia mengatakan, Ketua DPRD Kota Kupang tidak transparan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pucuk pimpinan. “Komunikasi dan koordinasi interen lembaga tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar karena arogansi Ketua DPRD Kota Kupang. Anggota DPRD dan unsur pimpinan akan selalu mengalami kesulitan dalam berkoordinasi untuk kepentingan administrasi dari setiap anggota cenderung dipersulit atau mengalami kesulitan bahkan harus mengemis atau mengeluh berulang kali,” katanya.

Dia mengatakan, ketua juga tidak menjaga marwah lembaga DPRD Kota Kupang dalam persidangan. Ketua cenderung mengucapkan kata-kata kotor kepada mitra kerja dengan selalu menyudutkan mitra dengan kata-kata kasar dan tidak beretika.

Para legislator yang menandatangani mosi tidak percaya tersebut, kata Kale Hia, menyatakan tidak dapat mempercayai Ketua DPRD, karena sangat merugikan lembaga DPRD dalam menjalankan tugas fungsi serta tanggung jawab.

Para legislator ini bahkan mengancam akan walkout apabila Ketua DPRD Yeskiel Loudoe masih memimpin persidangan.

Bantah

Yeskiel Loudoe yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon membantah seluruh tuduhan yang disampaikan dalam pernyataan mosi tidak percaya itu.

Yeskiel Loudoe menanggapi biasa saja terhadap pernyataan mosi tidak percaya yang telah ditandatangani puluhan anggota DPRD tersebut. Karena semua masih ada proses. “Sebagai seorang politisi saya menganggap biasa-biasa saja dan mosi tersebut masih ada proses,” jelasnya.

Dia menganggap bahwa mosi tidak percaya tersebut adalah hak dari anggota DPRD. Tetapi tentunya ada proses dan tahapan yang harus dilalui.

Yeskiel tidak membantah dan juga tidak mengiyakan tuduhan melakukan tindakan arogansi dalam lembaga legislatif yang dipimpinnya. “Saya anggap ini adalah hal-hal biasa dan saya santai saja”, kata Yeskial.

Yeskiel menyatakan, bila dia melakukan kesalahan atau kekeliruan, tidak pernah ada yang menegurnya termasuk dari Badan Kehormatan Dewan (BKD). Padahal semua anggota DPRD memiliki hak bicara yang sama dalam setiap persidangan.

“Saya heran seperti, tidak ada hujan angin tiba-tiba seperti ini (Mosi tidak percaya, Red). Kalau saya ada salah laporkan saja ke badan kehormatan untuk panggil saya dan periksa saya,” kata Yeskiel yang sudah tiga periode memimpin DPRD Kota Kupang.

Menurut Yeskiel, pimpinan DPRD ada tiga orang dan dalam pengambilan keputusan selalu bersifat kolektif kolegial. Sehingga bukan kesalahannya sendiri bila ada kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan pimpinan DPRD.

Yeskiel merasa aneh dengan mosi tidak percaya yang disampaikan kepadanya dan menduga ada yang aneh dari pernyataan mosi tidak percaya tersebut. “Ada yang aneh dari mosi tidak percaya ini,” ungkapnya.

Meski demikian, Yeskiel tidak mau menuduh ada yang menggerakan untuk menjatuhkannya dari kursi Ketua DPRD Kota Kupang. Yeskiel merasa selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran etik ataupun melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Pimpinan dewan itu ada tiga orang, dan itu kolektif kolegial. Jika satu berbuat kesalahan harusnya ketiga pimpinan dewan tersebut dilaporkan ke BKD untuk dipanggil dan diperiksa.

Tetapi dalam pernyataan mosi tidak percaya yang ditandatangani 22 anggota DPRD hanya dia yang mendapat mosi tidak percaya. “Ini yang menjadi pertanyaan ada apa di balik ini semua,” pungkasnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top