JANGKAR NTT Desak MK Cabut UU KPK Hasil Revisi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

JANGKAR NTT Desak MK Cabut UU KPK Hasil Revisi


Pengurus jaringan antikorupsi di NTT meminta MK mengabulkan permohonan uji materiil UU KPK hasil revisi. (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

JANGKAR NTT Desak MK Cabut UU KPK Hasil Revisi


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak 12 lembaga jaringan masyarakat sipil antikorupsi dan pekerja media yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Antikorupsi (JANGKAR) Nusa Tenggara Timur (NTT) turut menyikapi proses pengujian materiil terhadap Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No 19 Tahun 2019 yang saat ini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk diketahui, JANGKAR NTT merupakan perhimpunan lembaga-lembaga independen yang aktifitasnya memperjuangkan upaya pemberantasan korupsi di Bumi Flobamora. Mempertimbangkan isu-isu nasional berkaitan dengan upaya pelemahan KPK, 12 lembaga yang terdiri dari Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT, Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, TTU, Pusat Anti Korupsi Undana (PaKU), dan Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF).

Selanjutnya ada Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) NTT, Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) NTT, AJI Kota Kupang, Lembaga Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat (LPAM) Manggarai Barat (Mabar), Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan (Kowappem) NTT, Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF), dan Zonalinenews.com membulatkan tekad dan komitmen bersama memperjuangkan agar MK mengambulkan gugatan yang diajukan jaringan ini.

JANGKAR NTT dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/5) mengatakan, persidangan pengujian UU KPK baru segera menemui titik akhir. MK sebagaimana diinformasikan menjadwalkan persidangan pembacakan putusan uji formiil dan uji materiil pada Selasa (4/5) pekan depan.

Terkait dengan hal itu, JANGKAR NTT mengharapkan MK dapat menunjukan keseriusannya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan membatalkan UU KPK yang sedang dalam proses uji materiil tersebut.

JANGKAR NTT menyebutkan, KPK secara lembaga merupakan anak kandung reformasi yang dihadirkan dengan darah dan air mata rakyat untuk memberantas korupsi dan memberdayakan institusi penegak hukum lainnya, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Dalam konteks NTT, JAGKAR NTT melihat tidak adanya keseriusan dalam menangani kasus korupsi.

BACA JUGA: 69 Guru Besar Surati MK, Minta Kembalikan KPK Seperti Sedia Kala

“Karena itu, dalam konteks NTT, kami sangat prihatin terhadap pelemahan KPK, karena kami menaruh harapan yang sangat besar terhadap pemberantasan korupsi di NTT,” sebut JANGKAR NTT.

JANGKAR NTT perlu menyatakan sikap ini karena berkaca dari maraknya kasus korupsi di wilayah NTT dan diiringi juga oleh banyaknya korupsi yang mangkrak dalam proses hukum, baik di lembaga kepolisian maupun kejaksaan. Antara lain kasus dugaan korupsi benih bawang merah dengan kerugian negara sekitar Rp 4,9 miliar yang tak kunjung P-21. Padahal Polda NTT telah menetapkan dan menahan 9 orang tersangka. Setelah 2 tahun, proses hukum kasus ini hanya sampai pada tahap P-21.

“Kami sangat mengharapkan pengungkapan kasus pengadaan benih bawang merah senilai Rp 10,8 miliar tersebut oleh KPK. Oleh karena itu, kami yang tergabung di dalam Jaringan Masyarakat Antikorupsi (Jangkar) NTT mendesak MK untuk mengabulkan dua hal ini,” pinta JANGKAR NTT.

Dua hal yang dimaksudkan JANGKAR NTT, yakni: Pertama, menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Judicial Review (JR) UU KPK No. 19 Tahun 2019, baik materiil maupun formiil.

Kedua, menyatakan tidak berlaku dan mencabut UU KPK No. 19 Tahun 2019 sekaligus menyatakan UU KPK No. 30 Tahun 2002 berlaku kembali. (aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top