Korporasi Diminta Laporkan Pemilik Manfaat, Cegah Sanksi Administrasi dan Pindana | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Korporasi Diminta Laporkan Pemilik Manfaat, Cegah Sanksi Administrasi dan Pindana


TIMEX FORUM. Suasana diskusi Timex Forum Baomong Hukum dengan topik "Sosialisasi Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)" di Graha Pena Timor Express, Jumat (30/4). Dari kiri, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Kupang, Jefry Jonathan Ndun, Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham NTT, Erni Mamo Li, S.H., M.Hum, dan Pemred Timor Express, Kristo Embu. (FOTO: HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM NTT FOR TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Korporasi Diminta Laporkan Pemilik Manfaat, Cegah Sanksi Administrasi dan Pindana


Baomong Hukum di TimEx Forum

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Jumat (30/4) TimEx Forum menggelar diskusi secara virtual. Kali ini di bidang hukum atau “Baomong Hukum” dengan topik “Sosialisasi Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership”. Korporasi diminta proaktif menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat disertai surat pernyataan kepada instansi yang berwenang. Ini sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Perpres 13/2018.

Narasumber dalam diskusi itu adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, Erni Mamo Li, S.H., M.Hum. Juga Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Kupang, Jefry Jonathan Ndun, S.H., M.Kn. Diskusi dipandu Pemred Timor Express Kristo Embu dan disiarkan secara langsung melalui akun medsos Timor Express.

Pada kesempatan itu, Kristo Embu menjelaskan, TimEx Forum selama ini hadir dalam diskusi tatap muka. “Kini TimEx Forum dengan motto Mengurai Masalah, Temukan Solusi hadir secara virtual karena tidak bisa melakukan diskusi tatap muka dengan menghadirkan perseta dalam jumlah banyak,” jelas Kristo.

Dalam pengantarnya, Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT, Erni Mamo Li menjelaskan, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sudah jelas mengatur kewajiban yang harus dipenuhi pemilik manfaat.

“Tentu ada pertanyaan, apa itu pemilik manfaat atau beneficial ownership. Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus, mengendalikan korporasi, menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi,” jelas Erni.

Dirinya melanjutkan, pemilik manfaat tidak lain adalah pemilik korporasi itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Sementara tata cara pelaksanaan dan pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi ini diatur dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019.

“Jadi sudah ada regulasi yang jelas mengatur tentang penerapatan prinsip mengenai pemilik manfaat, lalu tata cara pelaksanaan hingga tata cara pengawasannya. Sehingga ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan aturan tersebut,” ujar Erni Mamo Li.

Dikatakan Erni, sesunggunya yang melatarbelakangi pelaporan pemilik manfaat itu adalah UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Juga UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendanaan terorisme. “Ini merupakan upaya melakukan pencegahan terhadap dua tindak pidana tersebut. Sehingga dalam dua UU itu ada mengatur tentang kewajibkan untuk melaporkan pemilik manfaat dari korporasi tersebut,” jelas Erni.

Karena korporasi sering digunakan sebagai wadah untuk melakukan tindak pidana. Kekayaan sering disembunyikan untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pemerintah berupaya melakukan pencegahan terhadap dua tindak pindana tersebut.

Sementara itu, Ketua INI Kota Kupang, Jefry Jonathan Ndun menjelasksan, korporasi terdiri dari orang atau kekayaan yang terorganisasi. Baik itu yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Dan mereka menikmati manfaat dari korporasi tersebut.

Dijelaskan Jefry, korparasi ada dari kumpulan orang beradsarkan perikatan dan ada juga didirikan berdasarkan kekayaan yang dipisahkan. Yang berbadan hukum seperti PT. Sedang yayasan merupakan pemisahan kekayaan dari orang yang mendirikan yayasan. Berbadan hukum lainnya adalah perkumpulan dan koperasi. Sedangkan yang bukan berbadan hukum adalah CV dan persekutuan firma.

Dikatakan, peran nottaris sangat vital karena pemilik korporasi dari 4 berbadan hukum dan 2 bukan badan hukum itu, syarat pendiriannya harus dibuat dengan akta notaris. “Sehingga saat pendirian, kita tanyakan ke pemilik manfaat. Apakah masuk kriteria yang ada. Terkadang kita himbau tetapkan pemilik manfaat tapi banyak yang enggan. Sampai sekarang masih sering ditemukan,” ujar Jefry.

Sehingga dirinya mengatakan, pihaknya yang paham wajib melakukan sosialisasi karena yang datang bukan pemilik manfaat. “Mereka kurang paham sehingga kita inisiatif untuk menetapkan,” ujarnya.

Ditambahkan Erni, pemilik korporasi yang punya kewajiban. “Notaris kenapa masuk karena kapan pemilik manfaat melaporkan yakni pada saat pendirian, kedua pada saat menjalakan perusahaan. Saat pendirian peran notaris ada di sana,” jelasnya.

Terkait pengurusan pendirian korporasi, jelasnya, ada instansi yang berwenang keluarkan administrasi pendirian. “Untuk pendirian korporasi sebagai badan hukum ada di Kemenkumham. Kemenkumham berwenang mengeluarkan perizinan bagi badan hukum. Notaris adalah mitra kerja Kemenkumham selain kewenangan yang diberikan UU membuat akte,” ujar Erni.

Ditegaskan Erni, kenapa notaris berperan saat awal pendirian, karena hak akses sistim administrsai badan hukum dan badan usaha hanya ada di notaris. Sehingga notaris berperan di sini. “Kemenkumham hanya memberi ke notaris. Namun, setelah usaha jalan bukan kewajiban notaris tetapi pemilik manfaat itu sendiri,” jelasnya.

Jika saat pendirian perusahaan tidak dilaporkan pemilik manfaat, lanjut Erni, maka 7 hari setelah pendirian wajib melaporkan pemilik manfaat. “Bisa juga belum laporkan sama sekali. 7 hari sesudah itu bukan urusan notaris lagi, tapi bisa minta notaris untuk melaporkan. Jadi yang berwenang itu pemilik manfaat,” ujar Erni.

Bagaimana jika korporasi tidak melaporkan pemilik manfaat dari korporasi tersebut, Erni mengatakan, sudah ada ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pengawasan penerapan prinsip mengenai pemilik manfaat dari korporasi.

“Ada ada sanksi sesuai mulai dari sanksi administrasi seperti pembekukan korporasi sampai dengan sanksi pidana. Dan tim pengawas akan melakukan pengawasan dengan ketat sesuai regulasi yang sudah diatur jelas,” kata Erni.

Karena itu dirinya mengharapkan korporasi untuk proaktif melaporkan pemilik manfaat. Erni mengakui, walapun masih sedikit dibanding jumlah korporasi yang ada, namun progres pelaporan semakin baik sejak tahun 2019.

Data terbaru dari Kemenkumham NTT, jumlah pemilik manfaat di NTT per 20 Februari 2021 sebanyak 15.093 korporasi. Terbanyak adalah persekutuan komanditer (CV), sebanyak 4.218. Yang sudah melaporkan pemilik manfaatnya sebanyak 2.916 dan yang belum melaporkan sebanyak 12.177. (ito)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top