Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Patuhi Putusan MK | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Patuhi Putusan MK


BERI KETERANGAN. Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) bersama Wakil Ketua KPK, Ali Gufron dan Dewas KPK, Indriyanto Seno Adji dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

NASIONAL

Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Patuhi Putusan MK


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Koalisi Save KPK yang berisi masyarakat sipil mendesak agar tidak ada pemberhentian pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Mereka meminta lembaga antirasuah itu merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review UU KPK hasil revisi.

Berdasar putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, pegawai KPK harus diangkat menjadi ASN dengan alasan apa pun karena selama ini telah mengabdi di KPK. Dedikasi para pegawai dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tak diragukan.

“Asesmen (TWK) tidak dapat digunakan dan bukan instrumen yang bisa dipakai untuk mengangkat atau tidak sebagai aparatur sipil negara. Jadi, harus dibedakan antara proses seleksi (ASN) dan asesmen (ASN),” kata anggota Koalisi Save KPK, Kurnia Ramadhana, Kamis (6/5).

BACA JUGA: WP KPK: TWK untuk Singkirkan Pegawai yang Tangani Kasus Strategis

Nama-nama yang beredar dan disebut masuk daftar TMS menjadi ASN, kata dia, memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, khususnya Kasatgas penyidik, tercatat pernah menangani kasus-kasus kakap. Sebut saja kasus korupsi megaproyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). ”Sebagian besar pegawai yang diberhentikan adalah penggawa-penggawa KPK yang luar biasa,” tutur Kurnia dalam pernyataan sikap Koalisi Save KPK.

Sebagaimana diberitakan, tujuh diantara 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK merupakan Kasatgas penyidik. Ada pula pengurus Wadah Pegawai (WP) KPK.

Menurut koalisi, pimpinan KPK harus patuh pada putusan MK yang menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai itu sendiri.

Koalisi, demikian Kurnia, menilai Ketua KPK Firli Bahuri punya kepentingan dan agenda pribadi untuk menyingkirkan para pegawai yang sedang menangani perkara besar di KPK. ”Tindakan itu bisa dikualifikasikan sebagai tindakan pelanggaran HAM,” cetus peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. (tyo/c18/fal/JPG)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top