Kanwil Kumham NTT: Badan Usaha Berbadan Hukum Banyak Keuntungan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kanwil Kumham NTT: Badan Usaha Berbadan Hukum Banyak Keuntungan


BAOMONG HUKUM. (Dari kiri), Pemred Timor Express, Kristo Embu (host), Kabid Yankum Kanwil Kemenkumham NTT, Erni Mamo Li, dan Kabid Pelayanan Terpadu DPMPTSP NTT, Frans Samon saat diskusi live TimEx Forum di Graha Pena, Selasa (4/5) petang. (FOTO: ANDY/TIMEX)

BISNIS

Kanwil Kumham NTT: Badan Usaha Berbadan Hukum Banyak Keuntungan


Baomong Hukum di TimEx Forum

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Timor Express melalui TimEx Forum kembali menggelar diskusi virtual yang disiarkan langsung melalui platform youtube dan facebook timexkupang, Selasa (4/5) sore. Kali ini masih soal hukum tentang pendaftaran/pengesahan badan usaha berbadan hukum.

Narasumber dalam diskusi kali ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Erni Mamo Li, SH, M.Hum., dan Kepala Bidang Pelayanan Terpadu DPMPTSP Provinsi NTT, Fransiskus K. Samon, S.Pt.

Dalam diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Timor Express, Kristo Embu itu, Kabid Yankum Kanwil Kemenkumham NTT Erni Mamo Li menjelaskan bahwa, badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan atau aset antara badan usaha itu sendiri dan pemiliknya. “Jadi yang berbadan hukum itu ada pemisaahan aset atau kekayaan. Sedangkan yang bukan badan hukum tidak ada pemisahan yang jelas. Melainkan melekat dengan pemiliknya langsung,” jelas Erni.

Badan usaha yang berbadan hukum, demikian Erni, artinya badan usaha itu sebagai subjek hukum. “Punya hak dan kewajiban sendiri,” jelasnya.

Erni mengatakan, yang lebih menjadi primadona adalah badan usaha yang berbadan hukum. “Artinya di sana jelas ada hak dan kewajiban dari badan usaha tesebut. Ada pemisahan sehigga perusahan bisa bertindak secara hukum sebagai subjek hukum,” tegasnya.

Badan usaha yang berbadan hukum itu, jelasnya, seperti PT, yayasan, koperasi, dan perkumpulan. Sedangkan badan usaha lain yang tidak berbadan hukum seperti persekutuan komanditer, firma dan persekutuan perdata lain. Yang tidak berbadan hukum ini, jelasnya, dikendalikan oleh pemilik langsung.

Dikatakan Erni, badan usaha yang berbadan hukum ini memiliki beberapa keunggulan, yakni lebih dipercaya dan bergerak leluasa. Karena ada pemisahan kewenangan dengan pemiliknya. “Tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Perusahaan itu mandiri. Tanggung jawab untuk dirinya. Beda jika dipegang satu orang,” jelasnya.

Keunggulan lain adalah pembagian struktur pengurus dan pengawas yang jelas, citra lebih profesional jika berbentuk badan hukum karena sebagai subjek hukum. Dan kemudahan mendapatkan fasilitas kredit perbankan karena tingkat kepercayaan tinggi. Sehigga mudah akses peluang yang ada.

Sehingga dirinya mendiring badan usaha yang sudah maju namun belum berbadan hukum sebaiknya mejadi berbadan hukum. Karena prosedur pendaftaran hingga pengesahan sangat mudah saat ini. Semuanya melalui online yakni ahu.go.id melalui sistem SABU (sistim administrasi badan usaha) dam sistim administrasi badan hukum. “Proses pendaftaran dan pengesahgan lewat kedua sistim tersebut. Namun hak akses untuk sistim tersebut diberikan ke notaris,” jelasnya.

“Notaris itu mitra kerja Kemenkumham. Kenapa hak akses diberikan karena tahapan pendaftaran dan pengesahan itu dimulai dari akte notaris. Jadi seseorang yang ingin mendirikan badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, memulai itu dengan pembuatan akte notaris. Jadi ada akte notaris yang dikeluarkan oleh notaris. Setelah ada akte tersebut baru dilanjutkan dengan proses pengajuan untuk badan hukumnya,” lanjut Erni.

Sementara itu, Kabid Pelayanan DPMPTSP NTT Frans Samon mengatakan, pelayanan perizinan saat ini sudah terpadu di satu pintu yakni di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ini dilakukan melalui sistem yang sudah canggih dan terintegrasi yakni OSS (online single submission).

“OSS merupakan sebuah layanan perizinan usaha yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga OSS juga. OSS bertindak untuk dan atas nama menteri dan atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota untuk menerbitkan izin untuk pelaku usaha,” jelasnya.

OSS ini, lanujutnya, untuk kemudahan perizinan berusaha. Sehingga diharapkan semakin mendukung peningkatan investasi di daerah. “Sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018, OSS sudah diatur dengan baik sebagai aplikasi yang terintegrasi untuk menerbitkan izin berusaha,” ujar mantan Sekretaris Dinas Peternakan NTT itu.

Namun, dirinya mengakui pihaknya masih mengalami kendala pada kesiapan peralatan. Sehingga belum secara full memberikan pelayanan perizinan di NTT. “Masih ada yang tanpa OSS tapi semuanya sudah terpusat di DPMPTSP,” jelasnya.

Pada Juni 2021 ini, jelas Frans, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo akan mengeluarkan satu aplikasi yang diberi nama SiCantik Cloud. Aplikasi ini akan menjangkau hingga ke kabupaten/kota dalam hal pemberian izin. Sehingga DPMPTSP NTT akan menggunakan aplikasi ini. “Petugas kita sudah mengiktui Bimtek untuk akses SiCantik Cloud,” jelasnya.

Sehingga Frans mengajak untuk berinvestasi di NTT katera perizinan dipermudah dengan OSS ini. “Jika ada kendala kami siap bantu fasilitasi dalam beri kemudahan perizinan. Layanan yang kami berikan gratis, bahkan kami siap antar izin ke alamat rumah. Jangan ragu, mari investasi di NTT,” ajak Frans.

Sementara itu, Erni mengajak semua pelaku usaha untuk mengikuti regulasi untuk mengatur kemudahan berusaha. “Berkaitan dengan perizinan, pengesahan, pendaftaran dan lainnya mari kita ikuti sehingga bisa protek badan usaha kita. Sehingga peluang usaha dari pemerintah bisa diaskses. Juga terus update berbagai regulasi sehingga tidak ketinggalan,” pesan Erni. (ito)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top