PPKM Mikro untuk Rote Tengah Berlaku Sehari, Kabag Hukum: Bisa Dicabut, Bisa Tidak | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

PPKM Mikro untuk Rote Tengah Berlaku Sehari, Kabag Hukum: Bisa Dicabut, Bisa Tidak


Kepala Bagian Hukum, Setda Kabupaten Rote Ndao, Hangry M. J. Mooy. (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

PPKM Mikro untuk Rote Tengah Berlaku Sehari, Kabag Hukum: Bisa Dicabut, Bisa Tidak


BA’A, TIMEXKUPANG.com-Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), untuk Kecamatan Rote Tengah (Roteng), hanya berlaku sehari setelah ditetapkan, Selasa (4/5). Namun demikian, ketentuan berupa Surat Edaran (SE) Camat itu, bisa digunakan dan juga bisa dicabut untuk dirubah.

Pasalnya, SE Camat Roteng, bernomor: 180/90/KRT 5.1, menindaklanjuti surat Edaran Bupati Rote Ndao, Nomor: 180/277.a/HK.2.3, tanggal 25 Maret 2021, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, Rabu (5/5). Yang kemudian diganti dengan instruksi Bupati Rote Ndao, Nomor: 431 tahun 2021, sehari setelah Camat Roteng mengeluarkan edarannya.

“Dengan berlakunya Instruksi Bupati Rote Ndao, maka Surat Edaran Bupati Rote Ndao, Nomor 180/277.a/HK.2.3 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” demikian poin ke-15 yang tertuang dalam instruksi Bupati Rote Ndao Nomor 431 tahun 2021.

Dalam salinan SE Camat Roteng, yang diperoleh Timor Express, terdapat delapan poin penting dengan sejumlah butir penegasan. SE itu bertujuan mengendalikan dan mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kecamatan Rote Tengah.

Zonasi yang ditetapkan dalam SE Camat meliputi Desa Lidamanu, yang dinyatakan sebagai zona merah, dengan 87 kasus positif Covid-19. Selanjutnya, Kelurahan Onatali dan Desa Maubesi, dengan status zona kuning. Sedangkan 5 desa lainnya ini, yakni Nggodimeda, Siomeda, Limakoli, Lidabesi, dan Suebela, ditetapkan sebagai zona hijau.

Dengan skenario pengendalian yang dilakukan dalam pelaksanaan PPKM Mikro, adalah akses keluar-masuk wilayah dusun/lingkungan, dibatasi pada pukul 22.00 wita. Untuk kematian, ibadah pemakaman hanya diizinkan selama 30 menit, dengan meniadakan semua rentetan acara yang sering dilakukan. Bahkan, durasi waktu hingga prosesi pemakaman, diberikan dengan tak lebih dari sehari atau 1×24 jam.

Dalam edaran tersebut, terdapat dua SD yang ditutup, yakni, SD Inpres Moklain di Desa Lidamanu, dan SD Inpres Otanali di Kelurahan Onatali. Berikut, lokasi objek wisata, Batu Termanu (Kelurahan Onatali) Pantai Telindale (Maubesi), dan Pantai Sosadale (Siomeda) ditutup dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Khusus untuk acara sosial kemasyarakat berupa pesta syukuran, pernikahan, tu’u, ulang tahun papadak, serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, Camat dalam edarannya menegaskan untuk ditiadakan. Sayangnya, acara-acara tersebut sebagaimana disebutkan, dalam poin (1) huruf (i) dinyatakan untuk tidak dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan dan dicabutnya surat edaran Bupati Rote Ndao.

Sementara edaran Bupati yang dimaksudkan, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi per tanggal 5 Mei 2021, dan digantikan dengan instruksi Bupati Rote Ndao, yang mengizinkan untuk dilakukan, namun dengan pembatasan. Ketentuanya, sebagaimana dalam poin ketujuh instruksi Bupati, dibuka atau dapat dilakukan dengan jumlah maksimal 25 persen untuk kegiatan seni, sosial, dan budaya.

Terhadap PPKM Mikro, agar bisa diberlakukan di wilayah Kecamatan Rote Tengah, Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Hangry M. J. Mooy, angkat bicara. Menurutnya, SE, Camat Roteng, bisa dicabut dan bisa juga tidak.

Hal tersebut, kata Hangry, ditentukan oleh muatan materi yang termuat dalam SE Camat. Pada prinsipnya, dibuat atau ditetapkan dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 10 tahun 2021, tentang perpanjangan PPKM Mikro.

“Sepanjang materinya tidak bertentangan, ya tidak masalah. Karena yang dilihat adalah materi yang termuat,” kata Hangry Mooy, ketika dikonfirmasi TIMEX, di ruang kerjanya, Kamis (6/5).

Hangry mengaku, edaran Bupati bernomor: 180/277.a/HK.2.3, telah dicabut dan digantikan dengan instruksi Bupati Rote Ndao Nomor 431 tahun 2021. Pergantian edaran yang bersifat menghimbau menjadi instruksi, kata Hangry, disebabkan oleh sebuah keadaan yang sudah tidak biasa lagi. “Ini karena kondisi yang tidak biasa-biasa lagi seperti sebelumnya. Maka pemerintah harus mengambil langkah tegas, dengan mengeluarkan instruksi,” katanya.

Sedangkan terhadap relevansi antara edaran Camat Rote Tengah yang mengacu pada Edaran Bupati yang sudah dicabut, Hangry menegaskan, tidak terdapat kesalahan untuk digunakan. Namun demikian, terhadap edaran Camat, kata Hangry, masih dimungkinkan untuk dirubah, dengan mengganti rujukan yang sudah dinyatakan dicabut dengan menggantikan yang baru diberlakukan. “Kalau mau cabut untuk merubah dengan rujukan terbaru, juga bisa. Tetapi edaran Pak Camat juga tidak salah, dan bisa diberlakukan,” kata Hangry.

Camat Rote Tengah, Marthen Muskanan, menegaskan tetap memberlakukan edaran PPKM Mikro, yang sudah ia keluarkan. Menurutnya edaran itu tidak bertentangan dengan instruksi Bupati, karena memedomani Instruksi Mendagri tentang perpanjangan PPKM Mikro.

“SE Camat tidak perlu diubah dan/atau dicabut. Hal ini dikarenakan muatan materi dalam SE Camat tidak bertentangan dengan instruksi Bupati Rote Ndao yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2021,” tandas Marthen Muskanan melalui pesan WhatsApp. (mg32)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top