Kejari TTU Terbitkan Sprindik untuk Sidik Pengelolaan Dana Desa Birunatun | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kejari TTU Terbitkan Sprindik untuk Sidik Pengelolaan Dana Desa Birunatun


Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila, SH., MH. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Kejari TTU Terbitkan Sprindik untuk Sidik Pengelolaan Dana Desa Birunatun


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU) Roberth Jimmy Lambila resmi menerbitkan surat perintah penyidikan (Spindik) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Desa Birunatun, Kecamatan Biboki Feotleu.

Kebijakan Kajari TTU tersebut dilakukan lantaran adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Birunatun, Martinus Tobu selama menjabat, dan telah mengakibatkan adanya kerugian negara.

Sesuai hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten TTU, Dalam pengelolaan dana desa di Desa Birunatun sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 1,1 miliar.

“Kami telah melakukan penyidikan terhadap pengelolaan dana Desa Birunatun dengan temuan kerugian negara sesuai pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp 1,1 miliar sehingga kami terbitkan surat perintah penyidikan,” ungkap Roberth Jimmy Lambila kepada Timor Express, Jumat (7/5).

Roberth menambahkan, tim penyidik juga telah melayangkan surat panggilan menghadap kepada Kepala Desa Birunatun bersama perangkat dan tim pengelola kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana desa.
Sesuai jadwal, mereka yang dipanggil itu akan diperiksa pekan depan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan peran dari para pihak yang mengakibatkan adanya kerugian negara.

“Dari keterangan para pihak itu, kemudian kita akan menentukan siapa pihak yang akan kita mintai pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan dana desa di Desa Birunatun yang mengakibatkan adanya kerugian negara,” jelasnya

Roberth menjelaskan, pasca dilakukan penahanan terhadap Kepala Desa Naikake B bersama Bendahara, animo masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pengelolaan dana desa melalui Kejari TTU cukup tinggi.

Sesuai data yang berhasil dihimpun Kejari TTU, sejak akhir Februari 2021 hingga saat ini telah menerima sebanyak 29 pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi pengelolaan dana desa di masing-masing desa.

Menyikapi hal ini, kata Roberth, tim penyidik melalui bagian intelejen telah melakukan telaah dari setiap pengaduan dari masyarakat tersebut. Apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dilakukan penyelidikan.

Sementara, untuk pengaduan masyarakat yang tidak disertai bukti pendukung, lanjut Roberth, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati TTU, Juandi David agar pengaduan tersebut diperiksa oleh Inspektorat Daerah.

“Kemudian tentunya diberikan kesempatan kepada mereka (kades) untuk menyelesaikan temuan-temuan itu sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan mereka tidak menyelesaikan temuan-temuan itu maka kami siap menindaklanjuti dengan proses hukum,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top