Tercium Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 di Kabupaten Kupang | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tercium Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 di Kabupaten Kupang


ILUSTRASI. Virus Korona (JawaPos.com)

KABAR FLOBAMORATA

Tercium Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 di Kabupaten Kupang


SPj Lengkap, Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Kupang Menjerit

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Aroma penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Kupang mulai tercium. Mencuatnya dugaan penyalahgunaan dana tersebut diketahui setelah adanya pengaduan petugas keamanan mobile Satgas Covid-19 Kabupaten Kupang akibat honornya tak kunjung dibayarkan.

Honor yang tak kunjung dibayar tersebut diduga dilakukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP), Ferry Manafe. Sejumlah petugas keamanan yang menjerit karena hak mereka tak dibayarkan terpaksa mengadukan hal ini, dimana didampinggi anggota DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun melaporkan masalah tersebut ke Bupati Kupang, Korinus Masneno, Jumat (7/5).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Korinus mengaku dana tersebut telah digunakan dan sudah ada laporan pertanggunganjawabannya (LPj) dan dianggap selesai sehingga dirinya tidak mengetahui jika petugas keamanan mobile Covid-19 belum terima honornya.

Anton Natun, anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang mendampingi para petugas ini mengaku, ketika ada pengaduan barulah sejumlah pimpinan perangkat daera yang bersangkutan melakukan pembayaran. “Setelah kami mengadu mereka langsung membayar sehingga rencana jahat mereka tidak berjalan. Pejabat seperti ini perlu dipertimbangkan dalam memberikan jabatan,” katanya.

Ketua DPC Partai Hanura itu menyebutkan, dana pembayaran honor ini baru direalisasikan namun pertanggunganjawabannya sudah selesai sejak awal Februari. Dari pengaduan mesti ditelusuri, selama ini uang ini disimpan dimana, jangan sampai disimpan di rekening pribadi.

“Ini yang kami sesalkan karena SPj sudah selesai, namun baru realisasi insentif pada bulan Mei. Ini merupakan presiden buruk bagi mereka,” ungkap Anton yang mengaku tak mengetahui data pasti jumlah petugas yang belum menerima honornya.

“Terus terang, data kita tidak pegang namun yang pastinya ada petugas kesehatan dan dinas lainnya. Sebaiknya dana Covid-19 ini jangan digunakan untuk memperkaya diri karena ini bencana. Kita mesti merenungkan diri dan jangan buat kejahatan,” tegasnya.

Anton mengatakan, dana untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Kupang tahun 2020 dialokasikan sebanyak Rp 12 miliar. Dana ini dibagi lagi ke dinas teknis yang terlibat dalam satgas Covid-19.

“Jadi Dinas Kesehatan dapat jatah Rp 5 miliar, Rumah Sakit Rp 2 miliar dan juga kepada Sat Pol PP, Dinas Sosial, BPBD, Kejaksaan dan TNI-Polri. Dana ini kemudian dikelola untuk anggaran honorium pengamanan mobile yang paling lanbat dibayar Januari dan kepentingan lainnya,” tuturnya.

Menurut Anton Natun, langkah itu terpaksa diadukan ke Bupati agar ada perbaikan karena jika dibiarkan maka masalah Covid-19 bisa meluas akibat penanganan tidak maksimal. Bahkan anggaran tahun ini juga bisa disalahgunakan. “Kita melakukan pencegahan karena dana Covid-19 saja mereka makan apalagi dana yang lain,” imbuhnya.

Terpisah, Yosef Lede mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Kasat Pol PP dan sejumlah instansi lainnya karena dana tersebut sudah ada SPj namun tak kunjung membayar honor petugas.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kupang itu terdapat kejanggalan dalam proses pengelolaan anggaran tersebut karena masalah tersebut diangkat barulah dilakukan pembayaran. “Ini ada apa, niatnya kemana. Masa dana tersebut sudah ada SPj, lalu ada masalah baru anak-anak ditelepon untuk dibayarkan,” katanya.

Menurut Anton, kejadian ini tidak diketahui Bupati, bahkan Bupati sempat naik pitam setelah menerima pengaduan tersebut. “Pak Bupati malah tidak tau karena anggarannya sudah dipertanggunganjawabkan, kok masih ada PR seperti ini. Masalah tersebut juga terjadi di Dinas Kesehatan,” ungkap Politisi Partai Gerindra itu mengutip pernyatan bupati.

Sesuai informasi yang dihimpun Timor Express, sejumalah petugas sudah menerima honornya namun sebagian sudah terlanjur sakit hati sehingga menolak upah mereka itu. Petugas yang belum dibayar pun tidak hanya petugas mobile tetapi juga petugas kesehatan di tingkat kecamatan.

Sedangkan salah satu petugas yang tidak ingin namanya disebutkan mengaku, ia dimintai tanda tangan oleh pimpinan sekitar bulan Januari dengan tujuan melakukan pencairan dana tersebut karena harus diaudit oleh BPKP.

Setelah tanda tangan, biaya penanganan Covid-19 itu tak kunjung dibayarkan. Pimpinannya hanya menjanjikan kepada mereka untuk dibayar dalam waktu dekat. “Setelah kami melaporkan baru mereka telepon pagi-pagi untuk proses pembayarannya. Terus selama ini mereka kemana? Mereka memperlakukan kami seperti binatang. Mereka tidak pikir bahwa akibat dari perbuatan mereka ini akan berdampak kepada kinerja di Satgas Covid-19,” ungkapnya.

Masih menurut sumber anonim ini, setelah dananya dicairkan dan dipertanggungjawabkan, dana tersebut sengaja disimpan direkening salah satu pejabat, lalu ketika menerima telepon dari Bupati barulah ia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menarik uang itu.

Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang, dr. Robert Amaheka ketika dikonfirmasi terkait dana tersebut via whatsapp enggan menjelaskan karena takut salah, dan ia meminta agar bisa mewawacara langsung di kantornya.

Robert juga mengaku tidak ada penyimpangan dalam proses pengelolaan keuangan yang telah dianggarkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Kupang. “Nanti ke kantor sa supaya dijelaskan sebaik-baiknya. Lewat WA begini nanti salah-salah lagi, ke kantor besok. Di Kabupaten Kupang tidak ada yang menyimpang karena kalau belum audit BPKP saya tidak bayar, dan Kabupaten Kupang diaudit sampai Puskesmas. Kalau ada laporan biasanya dari nakes yang memang pemokol,” katanya.

Sementara Kasat Pol PP Kabupaten Kupang, Ferry Manafe belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. (mg29)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top