Inspektorat Malaka Dapat 173 Temuan Penyalahgunaan DD, Bupati Deadline Kades 3 Hari Kembalikan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Inspektorat Malaka Dapat 173 Temuan Penyalahgunaan DD, Bupati Deadline Kades 3 Hari Kembalikan


Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Malaka, Aloysius Werang. (FOTO: PISTO BERE/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Inspektorat Malaka Dapat 173 Temuan Penyalahgunaan DD, Bupati Deadline Kades 3 Hari Kembalikan


BETUN, TIMEXKUPANG.com-Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak bersama Wakil Bupati (Wabup) Louise Lucky Taolin sudah resmi menjabat usai dilantik Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) pada 26 April 2021 lalu. Usai pelantikan, Bupati Simon Nahak bersama wakilnya mencanangkan sejumlah program yang harus dituntaskan dalam 100 hari pertama menjabat sebagai kepala daerah di Malaka. Salah satu agenda kerja di 100 hari pertama adalah meminta semua kepala daerah yang pengelolaan dana desanya (DD) menjadi temuan Inspektorat Daerah agar dikembalikan dalam tempo tiga hari.

Dana desa yang harus dikembalikan setiap kepala desa bersama aparaturnya adalah dana temuan Inspektorat Daerah untuk tahun anggaran 2014 hingga 2020. Selama enam tahun anggaran itu terdapat 173 temuan Inspektorat Daerah Malaka. Rinciannya, tahun 2014 terdapat 1 temuan, 2015 (9 temuan), 2016 (16 temuan), 2017 (38 temuan), 2018 (29 temuan), 2019 (60 temuan), dan tahun 2020 terdapat 20 temuan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Malaka, Aloysius Werang saat ditemui Timor Express, Senin (10/5) lalu menyebutkan, berdasarkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Malaka terhadap kelalaian pengelolaan dana desa selama enam tahun anggaran (2014-2020) dengan 173 temuan itu telah menyebabkan kerugian negara seniai Rp 8.173.405.157.

Guna mengembalikan nilai kerugian negara dari 173 temuan itu, kata Aloysius, Bupati Malaka memberi deadline selama tiga hari, yakni 7 – 10 Mei 2021. Dan hingga 10 Mei 2021, baru ada 31 desa yang mengembalikan nilai kerugian negara itu dengan total Rp 417.064.674,99.

Aloysius merincikan, berdasarkan tenggat waktu yang diberikan kepada setiap desa untuk mengembalikan dana tersebut, pada Jumat, 7 Mei 2021 ada pengembalian sebesar Rp 119.010.691. Selanjutnya setoran pengembalian melalui Bank NTT Cabang Betun pada Senin, 10 Mei 2021 sebesar Rp 298.053.983,99.

“Dengan demikian, dari dari 173 temuan tersebut, baru 31 desa yang mengembalikan uang negara. Total setoran sampai dengan hari ini (Senin, 10/5, Red) senilai Rp 417.064.674,99,” ungkap Aloysius.

Aloysius melanjutkan, karena hingga batas waktu dana yang harus dikembalikan itu belum sesuai nilai temuan Inspektorat, maka Bupati Malaka memberikan tambahan waktu tiga hari lagi bagi kepala desa untuk memproses pengembalian itu. Jika dalam waktu selama 10 hari, masih ada yang belum mengembalikan dana hasil temuan Inspektorat Malaka itu, maka Bupati Simon Nahak bakal memproses secara hukum.

Menurut Aloysius, sistem pengembaliannya, masing-masing desa yang ada temuannya langsung menyetor dananya ke Bank NTT. Bagian Keuangan hanya menerima blanko yang menyatakan bahwa sudah ada pengembalian dananya ke Bank NTT. “Di Keuangan kami hanya menerima bukti blanko penyetoran saja dari Bank NTT,” ungkap Aloysius Werang.

Aloysius menambahkan, setelah pengembalian dana desa yang menjadi temuan Inspektorat, Bupati akan menyasar lagi kepala sekolah yang meyalahgunakan anggaran agar siap-siap mengembalikan jika ada temuan.

Sebagaimana terpantau TIMEX di Bank NTT Cabang Betun dan Kantor Keuangan Daerah Malaka, tampak sejumlah kepala desa yang ada temuan penyalahgunaan dana desa hilir mudik ke dua kantor itu untuk menyetorkan sejumlah uang, dan mengantar bankonya ke Kantor Keuangan Daerah Malaka.

Dari informasi yang diperoleh, ada sejumlah kepala desa yang tidak memiliki uang terpaksa menjual sapi dan tanah milik mereka untuk mengembalikan uang negara hasil temuan Inspektorat Malaka. (mg30)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top