Lahan Dicaplok, Tokoh Adat di Mabar Protes BPOLBF Melalui Bupati dan DPRD | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Lahan Dicaplok, Tokoh Adat di Mabar Protes BPOLBF Melalui Bupati dan DPRD


MENGADU. Sejumlah tokoh adat Lancang, Raba dan Wae Bo saat dialog di gedung DPRD Mabar, Senin (17/5). Para tokoh adat ini mengadukan lahan mereka dicaplok dan masuk dalam peta enklave sebagai kawasan hutan milik BPOLBF. (FOTO: HANS BATAONA/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Lahan Dicaplok, Tokoh Adat di Mabar Protes BPOLBF Melalui Bupati dan DPRD


LABUAN BAJO, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah tokoh adat dari Lancang, Raba, dan Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) mendatangi kantor Bupati dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk mengadukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOPLBF) yang telah memasukan lahan milik warga setempat dalam peta enklave sebagai kawasan hutan milik BPOLBF.

Kehadiran tokoh adat yang dipimpin Tua Golo Lancang, Theodorus Urus itu diterima Bupati Mabar, Edistasius Endi dan sejumlah pejabat lain. Dalam kesempatan itu tokoh masyarakat, Bertholomeus Behoten membacakan pernyataan sikap bahwa mereka menolak secara tegas peta enklave yang diterbitkan KLHK melalui Dinas Kehutanan dan BPOLBF dengan alasan lahan yang masuk dalam peta adalah lahan milik warga yang dikuasai warga sejak tahun 1972, dan di atas lahan itu sudah ada bangunan rumah milik warga serta lahan tersebut selama ini telah digarap untuk sumber kehidupan warga Lancang, Raba, dan Wae Bo.

Para tokoh adat ini juga mendesak pemerintah membatalkan peta yang telah memasukan lahan garapan milik masyarakat warga. Tidak hanya itu, lanjut Bertholomeus, masyarakat juga menolak dengan tegas peta milik Dinas Kehutanan dan BPOLBF yang telah mengklaim seluruh kawasan hutan di belakang perkampungan Lancang karena selama ini menjadi sumber utama air bersih bagi warga sekitar. “Kita minta SK Kehutanan tahun 2016 dibatalkan dan kembali ke tapal batas awal seperti semula,” tegas Bertholomeus.

Menyikapi sikap tokoh masyarakat itu, Bupati Edi Endi mengingatkan BPOLBF agar kehadirannya jangan membuat masyarakat resah tetapi harus menyejahterakan rakyat.

Aksi tokoh adat ini berlanjut di gedung dewan. Di sana mereka diterima Ketua DPRD, Marten Mitar dan Wakil Ketua, Darius Angkur serta Marsel Jeramun dan sejumlah anggota dewan. Saat dialog Marten Mitar menegaskan sejak kehadiran BPOLF di Manggarai Barat tidak ada program riil yang nyata menyentuh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan hanya mengklaim tanah dan lahan sepihak seluas 400 hektare tanpa sosialisasi dengan tokoh adat dan pemilik lahan. “Itu adalah kesalahan fatal,” tegas Marten.

“Keberpihakan lembaga dewan jelas punya sikap yang sama dengan masyarakat untuk menolak dan mendesak untuk membatalkan peta yang dikeluarkan BPOLBF dan Dinas Kehutanan. Apalagi klaim 400 hektare lahan itu sepihak tanpa sosialisasi dengan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun tokoh adat setempat,” timpal Marsel Jeramun.

Terpisah, Direktur Destinasi BPOLBF, Konstant Mardinandus, menjelaskan bahwa lahan 400 hektare itu belum sah milik BPOLBF. “Untuk sementara saat ini 400 hektare itu belum dikatakan milik BOP karena legalitasnya belum ada. Di sidang amdal kemarin semua hal dibahas tetapi amdal sampai sekarang belum selasai, belum final,” tandasnya. (Krf5)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top