“Kota Layak Huni” - Di Balik Indahnya Slogan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

“Kota Layak Huni” – Di Balik Indahnya Slogan


Dr. Linda W. FanggidaE, ST, MT, Dosen Prodi Arsitektur, FST Undana. (FOTO: DOK. PRIBADI)

OPINI

“Kota Layak Huni” – Di Balik Indahnya Slogan


(Yang Tersisa dari Webinar Kota Layak Huni)

Dalam webinar yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur Unika Widya Mandira Kupang pada 14 November 2020 lalu, penulis bersama dengan Ir. Marco Kusumawijaya, MT dan Andi Siswanto, Ph.D, dipercaya sebagai narasumber. Dua nama yang disebutkan terakhir adalah pakar dan praktisi perkotaan kelas wahid yang sudah lama malang melintang di dunia perancangan dan penataan perkotaan di Indonesia. Penulis sendiri diminta untuk berbicara mewakili pandangan akademisi dan (mungkin secara implisit) mewakili suara warga lokal. Webinar bertajuk “Kota Layak Huni” tersebut mencoba mengangkat dan menyoroti terminologi tersebut dari sisi praktisi, pengamat, dan akademisi.

Kota layak huni adalah slogan yang indah, tak heran banyak pemerintah kota di Indonesia memasukkan slogan tersebut dalam uraian visi-misinya, termasuk juga Pemerintah Kota Kupang. Persoalannya adalah, apakah slogan tersebut telah dipahami dengan benar? Sebagai akademisi sekaligus warga kota, usai webinar, penulis melanjutkan perenungan tentang kota layak huni. Tulisan ini adalah hasil perenungan yang hendak penulis bagikan dengan harapan agar masyarakat lebih paham mengenai apa itu kota layak huni, lalu bisa berefleksi dengan kondisi sekelilingnya, serta terinspirasi untuk berpartisipasi mewujudkan kotanya sebagai kota layak huni.

Kota layak huni (livable city) dapat diartikan sebagai kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat untuk beraktivitas, dilihat dari aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll) -(Wheeler, 2004; IAP, 2009). D.Hahlweg (1997) memberikan definisi yang lebih padat praktis, yaitu: “A Livable city is a city where I can have a healthy life and where I have the chance for easy mobility… The liveable city is a city for all people”. Kota layak huni adalah kota untuk seluruh masyarakat, dimana tiap anggota masyarakat dapat menjalani kehidupan secara sehat dan punya kesempatan untuk bermobilisasi dengan mudah.

Pada tahun 1961, hanya sekitar 14,8% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Namun tahun 2015 sudah 53,6% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Bappenas memprediksi bahwa pada 2035 nanti, 66,6% penduduk Indonesia adalah penduduk kota. Kita tak lagi sekadar menghadapi fenomena urbanisasi dimana penduduk desa bermigrasi ke kota. Saat ini, bukan hanya penduduk desa yang datang ke kota, tetapi kota-lah yang “mendatangi” desa.

Istilah aglomerasi perkotaan atau konurbasi sering digunakan untuk menggambarkan fenomena dimana sejumlah wilayah pedesaan yang tadinya merupakan area penyangga bagi kota, melebur menjadi satu wilayah perkotaan besar. Penduduk desa otomatis berubah status menjadi penduduk kota. Itulah sebabnya, penting sekali untuk menciptakan kota yang layak huni, karena seiring perjalanan waktu populasi dunia semakin terkonsentrasi ke kota.

Mewujudkan kota layak huni dapat dimulai dari mengukur tingkat kelayak-hunian (livability index). Pengetahuan tentang tingkat layak huni akan menjadi starting point yang baik untuk menyusun serangkaian target dan program pembangunan untuk membawa suatu kota ke kondisi layak huni.

Upaya mengukur tingkat layak huni kota telah dilakukan di level dunia maupun nasional. Global livability index adalah indeks yang menunjukkan tingkat layak huni kota-kota di dunia. The Economist Intelegence Unit (EIU) adalah sebuah lembaga survey kredibel di tingkat dunia yang hasil surveynya kerap menjadi acuan. EIU mengukur kondisi livability suatu kota berdasarkan enam aspek yang melekat pada kehidupan kota, yaitu: stabilitas, layanan kesehatan, kebudayaan dan lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur.

EIU secara tahunan merilis hasil penilaian mereka terhadap kota-kota di dunia. Dua tahun penilaian terakhir (2018 dan 2019), kota Wina di Austria menduduki peringkat pertama dari daftar 10 kota paling layak huni di dunia. Sebelumnya, predikat yang sama sempat disandang oleh kota Melbourne di Australia selama 7 tahun berturut-turut. Daftar kota-kota terlayak huni di dunia didominasi oleh kota-kota di benua Amerika dan Eropa. Hanya 2 kota di Asia yang masuk dalam daftar. Keduanya terletak di Jepang.

Hasil survey EIU di tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata livability index kota-kota di Indonesia berada dalam urutan ke-115 dari 140 negara yang disurvey. Meskipun Indonesia belum bisa bermimpi untuk memasukkan salah satu kotanya dalam daftar tersebut, namun penting untuk memulai langkah-langkah mewujudkan kota layak huni di Indonesia.

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) telah menyelenggarakan survey 3 tahunan sejak tahun 2009 untuk mengukur tingkatan layak huni kota-kota di Indonesia. Tujuh indikator yang digunakan oleh IAP mirip dengan indikator EIU, yaitu menyangkut ketersediaan dari: 1) kebutuhan dasar (perumahan layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dll.); 2) fasilitas umum dan sosial (transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan, dll); 3) ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas; 4) keamanan dan keselamatan; 5) kualitas lingkungan; 6) dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota; 7) partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil survey IAP dirilis dalam bentuk daftar kota-kota paling layak huni di Indonesia (Most Livable Cities in Indonesia/MLCI). Daftar MLCI 2014 meliputi: Balikpapan-71,12, Solo-69,38, Malang-69,30, Yogyakarta-67,39, Palembang-65,48, Makassar-64,79, dan Bandung-64,40. Sedangkan MLCI 2017 adalah: Solo-66,9, Palembang-66,6, Balikpapan-65,8, Denpasar-65,5, Semarang-65,4, Tangerang Selatan-65,4, dan Banjarmasin-65,1. Skor dari tiap kota bukanlah hasil penilaian langsung dari IAP, namun merupakan hasil analisis terhadap penilaian dari warga kota itu sendiri.

Di tiap kota, IAP memilih sejumlah responden dari warga kota. Mereka kemudian diminta menilai kotanya berdasarkan indikator-indikator IAP. Teknik seperti ini sangat tepat, karena seberapa layak huni atau seberapa nyaman suatu kota untuk dijadikan tempat tinggal, tidak ditentukan oleh pandangan ahli yang cenderung teoretis, tetapi ditentukan oleh penghuni yang mengalami langsung kondisi kota tersebut.

Lantas, bagaimana dengan kota kita? Kota Kupang belum dicakup dalam survey IAP. Belum ada yang menentukan livability index Kota Kupang. Namun kita patut optimis mengingat rumusan visi dari Pemerintah Kota Kupang adalah: “Terwujudnya Kota Kupang yang Layak Huni, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera dengan Tata Kelola Bebas KKN”. Kata kunci “layak huni” dijabarkan lagi dalam pilar pertama dari 4 pilar visi, yaitu: “Layak Huni: ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan seperti air minum yang menjangkau seluruh penduduk, listrik yang cukup bagi kebutuhan penduduk dan tersedianya transportasi yang aman bagi warga” (https://kupangkota.go.id/).

Seberapa jauh visi ini telah menggerakkan pemerintah untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai kota layak huni? Anda dan saya sebenarnya tak perlu IAP untuk menilainya. Semua penghuni kota bisa menjawabnya meski tanpa riset ilmiah. Namun, satu hal yang harus kita ingat bahwa pemerintah bukan stakeholder tunggal, masyarakat juga adalah stakeholder. Kita bisa berperan untuk menjadikan kota ini nyaman untuk dihuni. Contohnya, pemerintah berkewajiban menyediakan jaringan air minum, tapi masyarakat bisa berperan untuk memelihara dan menjaga sumbernya, serta menjaga fungsi jaringan eksisting. Mari kerjakan bagian kita, sembari memberi ruang bagi pemerintah untuk menepati janjinya. Visi adalah janji. (*)

*) Dosen Prodi Arsitektur, FST Undana; Doktor Arsitektur dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya OPINI

To Top