NasDem Sikka Minta Pemkab Tunda Pinjaman Daerah Rp 216,450 M, Ini Alasannya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

NasDem Sikka Minta Pemkab Tunda Pinjaman Daerah Rp 216,450 M, Ini Alasannya


MINTA TUNDA. DPD Partai NasDem Sikka meminta Pemkab Sikka menunda rencana pinjaman daerah, dalam konferensi pers di Jalan Cemara, RT 015/RW 004, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Senin (17/5). Tampak Ketua DPD Partai NasDem Sikka, Romanus Woga (Duduk, baju biru). (FOTO: KAREL PANDU/TIMEX)

POLITIK

NasDem Sikka Minta Pemkab Tunda Pinjaman Daerah Rp 216,450 M, Ini Alasannya


MAUMERE, TIMEXKUPANG.com-Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Sikka, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menunda rencana pinjaman daerah senilai Rp 216.450.090.000 yang akan terealisasi pada Juni 2021 mendatang.

Permintaan ini disampaikan Sekretaris Partai NasDem Sikka, Ofridus Krispinianus dalam konferensi pers di Jalan Cemara, RT 015/RW 004, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Senin (17/5).

Ofridus mengatakan, Partai NasDem Sikka dalam sikap politiknya mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dimasa pandemi Covid-19 melalui program yang diberikan pemerintah pusat.

Partai Nasdem Sikka, demikian Ofridus, juga mendukung upaya Pemkab Sikka dalam rangka pemulihan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya beban keuangan dimasa mendatang. “Kami DPD Partai NasDem Sikka mendukung pemerintah pusat dalam program pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Selain itu kami juga mendukung pemulihan ekonomi dimasa pandemi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka yang berdampak pada meningkatnya beban keuangan dimasa mendatang,” jelas Ofridus.

Hanya saja, DPD NasDem Sikka, kata Ofridus, menilai bahwa pro dan kontra terhadap rencana pinjaman daerah itu akibat dari sikap pemerintah yang tidak menjelaskan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 179/PMK.07/2020 sebagai perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020.

Dalam perubahan itu, lanjut Ofridus, bahwa ada bunga pinjaman yang penetapan tingkat suku bunga ditetapkan melalui KMK Nomor: 125/KMK.07/2021. Oleh karena itu, lanjut Ofridus, PMK Nomor 179/PMK.07/2020, menimbulkan konsekuensi beban keuangan daerah yang harus ditanggung pemerintah dan rakyat Kabupaten Sikka.

“Terhadap perubahan itu maka dipastikan adanya beban keuangan daerah ini, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sikka harus membahas ulang minat mengajukan permohonan pinjaman daerah,” jelas Ofridus.

BACA JUGA: Bupati Sikka: Pinjaman Daerah untuk Percepatan Pembangunan

Sebelumnya, kata Ofridus, Pemkab Sikka mengacu pada pinjaman tanpa bunga sesuai PMK Nomor 105/PMK.07/2020, ini dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan pinjaman daerah. DPD Partai NasDem juga menilai Pemkab Sikka tidak menjelaskan besaran tingkat bunga pinjaman, apakah 6,19% selama 8 tahun atau 0,77 %/tahun.

Berdasarkan PMK Nomor 179/PMK.07/2020, sebut Ofridus, pinjaman daerah dalam program PEN senilai Rp 216 miliar lebih itu akan berdampak pada munculnya beban keuangan berupa pengembalian pinjaman beserta bunga yang harus ditanggung pemerintah dan rakyat Sikka.

Menurut Ofridus, DPD NasDem Sikka juga mengakui bahwa pengembalian pinjaman itu bersumber dari pengurangan langsung transfer daerah setiap tahunnya, namun pengurangan itu akan sangat berpengaruh pada porsi anggaran kegiatan lainnya dari besaran jumlah pengurangan transfer tersebut.

“DPD Partai NasDem Sikka mengakui kalau pengembalian pinjaman itu bersumber dari pengurangan langsung transfer daerah pada setiap tahunnya. Tapi ini akan sangat berpengaruh pada porsi anggaran lainnya dari besaran jumlah transferan itu,” beber Ofridus.

Sementara itu, Ketua Partai NasDem Sikka, Romanus Woga yang juga sebagai Wakil Bupati Sikka, pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa kebijakan apapun, tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi. Ukuran terlaksananya prinsip demokrasi terejawantah dalam 3B, diantaranya Baik tujuannya, Benar hukumnya, dan Betul caranya.

Menurut Romanus, DPD Partai NasDem mendukung berbagai kebijakan yang bertujuan baik demi kepentingan rakyat Sikka. Namun tujuan baik itu akan muncul dan berproses secara baik bila berlandaskan pada aturan. Tujuan yang baik dan berlandaskan aturan akan memastikan cara pelaksanaan secara tepat.

“Prinsip inilah yang harus terlaksana dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk kebijakan Pemerintah Sikka melakukan pinjaman daerah dalam kerangka besar pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional,” jelas Romanus. (Kr5)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top