Penyediaan Rumah Subsidi di Kota Kupang Terkendala Lahan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Penyediaan Rumah Subsidi di Kota Kupang Terkendala Lahan


Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby. (FOTO: GATRA BANUNAEK/TIMEX)

BISNIS

Penyediaan Rumah Subsidi di Kota Kupang Terkendala Lahan


Penyebabnya Belum Ada Revisi Perda RTRW-RDTR

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Penyediaan lahan untuk pembangunan rumah subsidi di wilayah Kota Kupang hingga kini masih terkendala. Penyebabnya karena belum dilakukan revisi terhadap peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RTRW & RDTR) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, khususnya lahan untuk pembangunan rumah subsidi.

Kendala lain yang belum tuntas yakni biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). BPHTB sesuai UU Nomor 28/2009 tentang Retribusi Daerah, kewenangannya ada di pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan data Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) NTT, tahun 2019 rumah tidak layak huni (RTLH) di NTT berjumlah 340.046 unit. Untuk wilayah Kota Kupang, RTLH berjumlah 4.986 unit. Sedangkan untuk back lock (menumpang) sebanyak 117.000 unit. Dan Kota Kupang sendiri berjumlah 4.847 unit.

“Untuk koordinasi ke Pemkot Kupang sudah dilakukan DPD REI NTT selama tiga tahun terakhir. Namun hingga kini belum ada revisi RDTR dan juga BPHTB. Ini adalah masalah yang urgen,” kata Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby, kepada media ini di Kupang, Kamis (20/5).

Bobby menjelaskan bahwa Perda RTRW & RDTR Kota Kupang sebelumnya sudah harus direvisi kembali. Hal ini jelas karena Kota Kupang terus mengalami perkembangan. Karena kondisi inilah maka menjadi kendala investasi yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Kota Kupang.

“Jadi, sampai saat ini para investor tidak bisa berbuat banyak. Khususnya untuk penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebagai investor lokal yang saat ini bergabung di DPD REI NTT sebanyak 50 lebih perusahaan, kami butuh kepastian hukum untuk pengurusan izin pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat kurang mampu,” terang Bobby.

Terkait BPHTB, dirinya mengaku pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota juga harus segera melakukan revisi. Kondisi ini jelas karena jika tak direvisi maka akan memberatkan masyarakat kecil yang punya impian untuk mendapatkan rumah murah.

BACA JUGA: Penyerapan Rumah Bersubsidi Turun 50 Persen, Ketua REI NTT Beber Alasannya

Bobby mengatakan, salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yakni rumah. Jadi, lanjutnya, jikakalau rumah sudah bisa terpenuhi maka faktor kemiskinaan sudah bisa berkurang. “Ini (Rumah, Red) adalah hal yang sangat urgen sekali namun masih dikesampingkan oleh pemerintah. Apalagi, saat ini pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Dan salah faktor penggeraknya yakni properti,” bebernya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Tellendmark J. Daud menjelaskan bahwa terkait Perda RTRW dan RDTR menjadi kewenangan Pemkot Kupang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tellend mengatakan, setiap Perda harus direvisi lima tahun sekali termasuk Perda RTRW & RDTR. “Jadi memang, setiap Perda harus direvisi lima tahun sekali. Termasuk Perda RTRW & RDTR. Kalau tidak salah, di tahun 2011 lalu sudah pernah direvisi sekali. Dan sekarang sudah tahun 2021. Harusnya, Perda RTRW dan RDTR sudah harus direvisi karena memang sudah 9 tahun,” ucapnya.

Revisi Perda RTRW dan RDTR, demikian Tellend, harus dilakukan karena memang Kota Kupang sebagai ibukota provinsi terus mengalami kemajuan. Apalagi, lanjutnya, berkaitan dengan lahan untuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat.

“Kondisi saat ini memang jauh berbeda. Banyak sekali deviasi dan tidak sesuai dengan peruntukkan lahan. Maka itu sudah harus direvisi sesuai dengan keadaan sekarang. Ini menjadi kewenangan pemerintah melalui dinas teknis yakni Dinas PUPR,” tegas Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang.

Kalau sudah diajukan untuk direvisi di DPRD, katanya, maka jelas akan dibahas lebih lanjut. Apalagi berkaitan dengan investasi dan kebutuhan masyarakat. “Sampai saat ini belum juga diajukan. Memang, untuk merevisi sebuah perda memang hutuh anggaran yang besar. Tapi untuk kepentingan banyak orang maka harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan baik,” pungkas Tellend. (gat)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top