Kunker ke Belu, BKKBN RI Pantau dan Evaluasi Pendataan Keluarga | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kunker ke Belu, BKKBN RI Pantau dan Evaluasi Pendataan Keluarga


TATAP MUKA. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dwi Listyawardani (tengah) saat tatap muka dengan ASN Pemkab Belu, di Atambua, Rabu (19/5). (FOTO: JOHNI SIKI/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Kunker ke Belu, BKKBN RI Pantau dan Evaluasi Pendataan Keluarga


ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dwi Listyawardani melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Belu, Rabu (19/5). Kunker itu dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kunjungannya itu, Dwi Listyawardani didampingi Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru. Mereka diterima Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens.

Aloysius dalam pertemuan di Lantai 1 Kantor Bupati Belu menyampaikan terima kasih kepada Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN yang sudah berkunjung di Belu. “Belu merupakan kabupaten perbatasan negara. Tentunya sangat membutuhkan program pemerintah pusat,” kata Wabup Aloysius.

Wabup Aloysius menyebutkan, jumlah penduduk usia subur di Belu sebanyak 24.298 jiwa. Dari jumlah itu, yang sudah mengikuti proses KB sebanyak 17.519 jiwa, dan masih ada 6.779 pasangan usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini menjadi dasar BKKBN melakukan kunjungan ke rumah penduduk masing-masing.

Aloysius menjelaskan, Kabupaten Belu juga terdapat 36 kampung KB yang harus dijaga dan dibina. Sehingga pemerintah harus bertanggung jawab dalam bekerja kerena sasarannya adalah manusia. Untuk itu sebagai petugas harus melayani warga menggunakan hati, dan membangun komunikasi yang baik, dan pastikan apa yang dilakukan atas dasar kemanusiaan.

Menurut Aloysius banyak tantangan untuk BKKBN Kabupaten agar bekerja lebih baik lagi. Seperti mendata semua pasangan yang ada di Belu agar menggunakan alat kontrasepsi. Ini perlu penyuluhan yang baik.

“Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ada empat hal yang harus ditaati dengan menunjukkan prestasi kerja, yakni disiplin dalam bekerja, loyal kepada pimpinan, dan sikap mental kita dalam berkarya melayani sesama,” ujar Wabup Belu.

Lebih lanjut Wabup Belu juga menegaskan BKKBN dan para penyuluh KB harus menjadi contoh dan teladan untuk masyarakat dan pastikan semua kader agar cepat melakukan pendataan keluarga Tahun 2021.
“Jangan pernah dilaporkan apabila belum selesai didata karena masih banyak keluarga berencana sebanyak 3.000 yang belum didata. Setelah selesai didata baru bisa dilaporkan karena saya akan ikuti terus pendataan di Kabupaten Belu,” tandas Wabup Aloysius.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dwi Listyawardani, dalam sambutannya mengatakan pemerintah harus memotivasi para kader yang ada di lapangan. “Yang disampaikan Wabup Belu merupakan bentuk kasih sayang kepada kita yang merupakan aparatur sipil negara harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin,” ungkapnya.

Dikatakan, situasi pandemi Covid-19 ini, semua dituntut untuk bekerja dengan sebaik mungkin, kepada staf BKKBN agar tetap loyal, disiplin, dan menjaga etika. Dan PNS harus bersedia ditugaskan ke manapun untuk bekerja dan melayani masyarakat karena ASN merupakan milik negara.

Dwi berharap dalam sepuluh hari ini segera mendata setiap masyarakat yang ada di Belu, baik yang sudah menggunakan alat kontrasepsi dan yang belum menggunakan alat kontrasepsi.

Pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung program pusat untuk mendata semua sehingga bisa dimasukan dalam data pusat. Diutamakan keluarga stunting yang harus diperhatikan untuk mendapatkan asupan gizi. Sehingga harus ada pendampingan TP PKK dan para kader.

Dwi Listyawardani menjelaskan, untuk kampung KB akan mengalami perubahan konsep yang dulu disebut kampung keluarga berencana. Ke depan akan dirubah menjadi kampung keluarga berkualitas dan akan diterapkan di seluruh desa di Indonesia.

Dwi Listyawardani meminta kepada jajarannya agar melaksanakan langkah-langkah penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dengan melakukan pendekatan dengan tokoh formal, pendekatan pemetaan, pendekatan tokoh informasi, pembentukan kesepakatan, penetapan kesepakatan, KIE oleh tokoh masyarakat, pembentukan grup pelapor, pelayanan KB-KS, pembinaan peserta, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Belu, Drs. Egidius Nurak beserta staf, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkab Belu serta Penyuluh KB se-Kabupaten Belu.

Dalam kesempatan itu juga dibahas sejumlah topik terkait fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top