PMKRI Desak Kejari Sikka Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Trafo | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

PMKRI Desak Kejari Sikka Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Trafo


DESAK KEJARI. Pengurus dan anggota PMKRI Cabang Maumere saat melakukan aksi demo menuntut Kejari Sikka mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan trafo di RS TC Hillers Maumere, Jumat (21/5). Para aktifis ini melakukan aksi dengan mendatangi kantor Kejari Sikka. (FOTO: KAREL PANDU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

PMKRI Desak Kejari Sikka Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Trafo


Di RSUD TC Hillers Maumere

MAUMERE, TIMEXKUPANG.com-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Thomas Morus Maumere mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana pengadaan trafo IGD Rumah Sakit TC. Hillers Maumere yang menelan dana Rp 1,8 miliar. Desakan itu dilakukan PMKRI melalui aksi demo di Maumere, Jumat (21/5).

Dalam orasi PMKRI di depan pelataran Kantor Kejari Sikka, para aktifis ini membeberkan adanya dugaan korupsi dana pengadaan travo di IGD RS TC. Hillers, dan mereka mendesak Kejari Sikka segera mengusut tuntas pengadaan yang terindikasi korup itu.

Germas PMKRI sekaligus Kordum Yakobus Tonce Horang mengatakan bahwa PMKRI Maumere melakukan aksi sebagai sebuah tuntutan moral. Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi dilanjutkan dengan audiens bersama Kejari Maumere, ada janji pihak Kejari untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), dan hal itu telah dilakukan sesuai berita yang dilansir media masa di Sikka.

“Setelah kami melakukan investigasi terkait pengadaan travo di IGD RS TC. Hillers Maumere, kami kemudian melakukan audiens dengan Kejari Maumere untuk segera melakukan Pulbaket, dan hal itu telah dilakukan Kejari Maumere sesuai berita yang dilansir media di Sikka,” ungkap Tonce.

Tonce mengaku, aksi yang dilakukan PMKRI di Kejari Sikka itu hanya untuk mempertanyakan kelanjutan proses Pulbaket tersebut. Sudah sejauh mana Kejari Sikka mewujudkan janjinya itu. Bagaimana penanganannya supaya tidak terjadi disinformasi di masyarakat.

Jika tidak adanya indikasi dalam pengadaan trafo tersebut, maka semestinya segera dibuka ke publik, dan jika ada indikasi maka segera lidik dan tetapkan tersangka. “Hal ini yang diharapkan PMKRI saat ini. Kami datang untuk mempertanyakan sudah sejauh mana Pulbaket yang dilakukkan Kejari Maumere, jika tidak ada indikasi maka harus disampaikan kepada publik dan jika ada indikasi korupsi maka segera tetapkan tersangkanya,” tegas Tonce yang berjanji akan mengawali terus kasus pengadaan trafo ini hingga tuntas.

Sementara itu Ketua PMKRI, Flavianus Nong Raga pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa pihaknya menduga telah terjadi mark-up yang sangat besar dalam pengadaan travo tersebut. Berdasarkan hasil investigasi PMKRI, kata aktifis yang akrab disapa Aris, harga trafo tersebut tidak sesuai dengan kisaran Rp 1,8 miliar.

Menurutnya, harga trafo tersebut berkisar sekitar Rp 500 juta. Karena Aris mempertanyakan kemana aliran dana lainnya. “Dari hasil investigasi kami harga trafo tidak sampai Rp 1,8 miliar. Harga toko paling tinggi berkisar Rp 500 juta. Pertanyaannya, kemana aliran dana lainnya?” tanya Aris.

Dalam pertemuan dengan pihak kejaksaan saat aksi, kata Aris, pihak Kejari menjelaskan bahwa mereka akan menaikan kasus ini dari tahap Pulbaket ke tahap penyelidikan. Arispun berharap pihak kejaksaan harus bekerja lebih cepat dalam pengusutan kasus travo tersebut. “Kami berharap pihak kejaksaan harus lebih cepat mengusut tuntas kasus travo ini,” tagas Aris.

Aris menambahkan, PMKRI Cabang Maumere telah memberikan sejumlah rekomendasi melalui surat pernyataan sikap tetang dugaan KKN dalam pengadaan travo di IGD RS TC Hillers Maumere. Pernyataan sikap itu diantaranya, meminta Kejari Maumere untuk segera mengumumkan hasil Pulbaket kepada masyarakat Kabupaten Sikka, meminta Kejari Maumere untuk segera menentukan status pelaku penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keuangan, dan pengangkangan terhadap mekanisme. PMKRI cabang Maumere dan masyarakat tetap mendukung penuh pihak kejaksaan untuk bertindak dan bersikap profeional sesuai sumpah jabatan dalam penegakan supermamsi hukum.

Selain itu, Aris menyampaikan bahwa Kejari Maumere harus bekerja sama dengan elemen masyarakat untuk menyikapi dan membasmi pelaku korupsiyang terjadi secara sistimatik di dalam tubuh Pemkab Sikka. PMKRI akan menjadi garda terdepan untuk bekerja sama dengan pihak Kejari Sikka dalam mengusut tuntas dan membasmi kasus korupsi di Sikka.

“Tuntutan dan pilihan sikap ini akan terus dikawal sedapat mungkin untuk direkomendasikan ke lembaga penegak hukum yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti dan disikapi secara transparan sesuai mekanisme hukum dan peradilan yang berlaku. Kejari Sikka harus menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk berani menyatakan ‘tidak’ terhadap korupsi,” pungkas Aris. (Kr5)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top