DPRD Duga Ada Mafia Retribusi Galian C yang Terstruktur dan Masif di TTU | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD Duga Ada Mafia Retribusi Galian C yang Terstruktur dan Masif di TTU


MONITOR. Tim Pansus DPRD TTU saat melakukan monitoring lapangan pengelolaan penerimaan daerah dari sektor galian C di Bantaran Kali Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, Rabu (28/4/2021) lalu. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

DPRD Duga Ada Mafia Retribusi Galian C yang Terstruktur dan Masif di TTU


Desak Pemkab TTU Evaluasi Petugas Lapangan

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Kegiatan penambangan galian C di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menuai protes dari berbagai kalangan, tak terkecuali lembaga Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Para legislator menduga ada mafia retribusi galian C yang dilakukan petugas lapangan secara struktur dan masif. Kendati demikian, para legislator mendesak pemerintah mengevaluasi petugas lapangan guna menertibkan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) tersebut.

Anggota Komisi II DPRD TTU, Arif Talan menegaskan, pengutan retribusi pada belasan mulut sungai perlu dilakukan evaluasi. Pasalnya, banyak petugas yang meloloskan penarikan retribusi galian C, khususnya mobil-mobil yang membawa material keluar, namun tidak ada pungutan biaya retribusi.

Arif bahkan menduga adanya mafia dalam kegiatan penambangan itu. Pasalnya banyak petugas yang dipercaya memegang karcis, namun karcis tersebut tidak diserahkan kepada mobil-mobil pengangkut material galian C.

BACA JUGA: Dewan Temukan Banyak Pengusaha di TTU Bayar Retribusi Galian C Tidak Sesuai

Apabila pemungutan retribusi tidak dilakukan secara ketat, kata Arif, pemerintah daerah tentu akan sangat dirugikan dalam hal penerimaan daerah. Pasalnya banyak kontraktor yang mengerjakan proyek yang bersumber dari APBN, APBD I, dan APBD II tidak serius membayar pajak galian C yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah itu.

“Bila perlu mengevaluasi pimpinan OPD yang menangani sektor galian C itu. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah. Kalau tidak diperketat penerima galian C maka PAD daerah ini tidak bertambah dan tetap seperti ini,” tegas Arif Talan.

Menurut Arif, Badan Pendapatan Daerah harus menempatkan petugas yang tepat untuk pemungut retribusi pada lokasi galian C. Karena retribusi galian C merupakan salah satu napas kehidupan Kabupaten TTU dari sektor kemandirian daerah.

Arif memperkirakan, dalam kurun tiga tahun terakhir PAD TTU stagnan. Hanya berada pada kisaran Rp 60 miliar hingga Rp 63 miliar per tahun. Tidak pernah mengalami peningkatan. Mirisnya lagi, lanjut Arif, PAD pernah diusulkan untuk diturunkan dari Rp 63 miliar menjadi Rp 60 miliar.

“Secara tidak langsung ini menunjukan tingkat kemandirian daerah sangat minim. Padahal, berdasarkan anjuran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, PAD setiap kabupaten/kota harus mengalami peningkatan setiap tahun,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top