118 Pohon Mati, DLHK Kota Kupang Blokir Rp 500 Juta Dana Rekanan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

118 Pohon Mati, DLHK Kota Kupang Blokir Rp 500 Juta Dana Rekanan


BUTUH PERAWATAN. Salah satu batang pohon (kiri) yang ditanam di area Jl. Piet A. Tallo, Kelurahan Tuak Daun Merah. Gambar diabadikan Senin (24/5). Pohon ini butuh perawatan intensif. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

118 Pohon Mati, DLHK Kota Kupang Blokir Rp 500 Juta Dana Rekanan


Orson Nawa: Tidak Ada Temuan BPK di DLHK

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang, tidak mendapatkan catatan atau rekomendasi atas laporan hasil audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTT.

Kepala DLHK Kota Kupang, Orson Nawa, saat diwawancarai di Balai Kota, Senin (24/5), mengatakan, sesuai hasil laporan audit BPK, Dinas Kebersihan tidak ada temuan. BPK hanya meminta untuk menertibkan administrasi yang ada di bendahara barang pada dinas tersebut.

Sementara untuk kegiatan penanaman pohon tahun 2020, kata Orson, sesuai kontrak yang ada, kontraktor wajib melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang mati sampai pohon tersebut bisa tumbuh.

“Jadi sesuai dengan kontrak masa pemeliharaan berakhir pada akhir Mei mendatang, tetapi dalam perjalanan, pada April lalu, pihak rekanan bersama pejabat pembuat komitmen atau PPK melakukan adendum waktu pemeliharaan, dan memperpanjang masa pemeliharaan sampai akhir Oktober mendatang,” ujarnya.

Orson menyebutkan, sesuai pendataannya, jumlah pohon yang mati sebanyak 118 batang, dan untuk pembayarannya masih diblokir atau ditahan di DLHK sebesar Rp 500 juta lebih.

Jadi nanti pada akhir masa pemeliharaan pada Oktober mendatang, kata Orson, tim teknis akan kembali turun melakukan pemeriksaan, apakah pohon yang ditanami kembali itu benar-benar sudah tumbuh atau tidak. Jika benar sudah tumbuh barulah dinas akan membayarkan sisa dananya.

Orson menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penanaman pohon tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2 miliar lebih. Dana ini untuk menanam sebanyak 1.100 pohon.

Selain itu, demikian Orson, UPT Taman yang sudah terbentuk dan berada di bawah koordinasi DLHK juga bertanggung jawab untuk memelihara taman-taman yang ada di dalam kota termasuk pemeliharaan pohon yang sudah ditanam. “Kalau sudah ada berita acara penyerahan pada dinas, maka akan dilanjutkan dengan pemeliharaan oleh dinas dalam hal ini UPT Taman,” ujarnya.

Jadi, kata Orson, untuk penanaman pohon tahun 2020 belum menjadi kewenangan UPT Taman karena belum diserahkan secara resmi. Sementara pohon yang ditanam tahun anggaran 2019 yang sudah diserahkan tersebut merupakan tanggung jawab UPT Taman untuk pemeliharaan.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli mengatakan, adendum untuk masa pemeliharaan harus merujuk pada aturan, apakah aturan memungkinkan atau tidak. “Kalau aturannya memungkinkan, maka bisa dilakukan karena memang tujuannya baik yaitu agar pihak kontraktor bisa mengganti pohon-pohon yang mati,” ujarnya.

Dia meminta agar pihak rekanan benar-benar menanam kembali pohon yang mati agar bisa tumbuh dengan baik, karena pohon yang ditanam pada musim hujan saja tidak hidup apa lagi ditanam pada musim kemarau.

“Apapun persoalan aturannya pada akhirnya kita ingin mendapatkan hasil yang baik. Kalau pohon itu ditanam sampai Oktober atau bahkan Desember lalu hanya satu dua tunas yang keluar kan sama saja,” ungkapnya.

Dia menegaskan, agar pemerintah melihat aturan secara baik apakah memungkinkan untuk memperpanjang atau melakukan adendum pada masa pemeliharaan. Hal ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penanaman pohon tahun anggaran 2021 yang telah dianggarkan pada pembahasan anggaran murni sebesar Rp 750 juta.

“Jadi hal ini menjadi catatan penting, agar segala sesuatu yang baik harus dimulai dari perencanaan, karena program ini sebenarnya baik, untuk mendukung visi Wali Kota Kupang tentang Kupang Hijau. Yang perlu dievaluasi adalah perencanaan sampai pada pelaksanaannya,” tegasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kupang ini juga meminta pemerintah agar benar-benar memperhatikan atau memilih pohon yang bisa hidup di Kota Kupang dengan kondisi iklim yang ada. “Proses penanamannya juga harus baik,” pintanya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top