Dinas P dan K Kota Kupang Revisi Sistem Zonasi PPDB 2021 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dinas P dan K Kota Kupang Revisi Sistem Zonasi PPDB 2021


Kepala Dinas P dan K Kota Kupang, Dumuliahi Djami. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

PENDIDIKAN

Dinas P dan K Kota Kupang Revisi Sistem Zonasi PPDB 2021


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K) Kota Kupang, Dumuliahi Djami mengatakan, terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pihaknya sementara melakukan kajian sesuai rujukan atau petunjuk dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI untuk menyesuaikan dengan kondisi di daerah atau lokal.

Dumul mengatakan, Dinas P dan K Kota Kupang akan membuat pedoman terkait dengan sistem zonasi, karena ada beberapa sekolah misalnya SMPN 1 dan 2, SD Bertingkat 1 dan 2 yang satu lokasi sehingga harus diatur agar sistem zonasi bisa diterapkan secara baik.

“Misalnya untuk khusus rumah tangga, dibuat lebih detail agar orang tua bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan kondisi atau tempat tinggal, untuk perubahan zonasi ke lebih detail,” kata Dumul saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (24/5).

Dumul menyebutkan, misalnya mereka yang bermukim di Kelurahan Oetete masuk zonasi SMPN 1, dan mereka yang tinggal di wilayah Kelurahan Merdeka ke SMPN 2 Kota Kupang. Karena pada prinsipnya sistem zonasi untuk mendekatkan sekolah dengan rumah peserta didik. Tahun 2021 ini, kata Dumul, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat agar jangan ada kesalahan yang terjadi di lapangan.

“Jadi setiap tahun sistem zonasi ini akan terus dievaluasi agar sistem ini benar-benar sempurna untuk diterapkan. Kita sudah hampir final dan akan langsung ditandatangani oleh Wali Kota Kupang dan dalam bulan Mei ini sudah harus selesai,” ucapnya.

Setelah ditandatangani Wali Kota Kupang, lanjut Dumul, tahapan selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun oleh media cetak, elektronik, dan media online.

“Kami juga akan melakukan sosialisasi di gereja, masjid, dan rumah ibadah lainnya agar sistem zonasi ini benar-benar diterapkan secara baik,” terangnya.

Masih menurut dia, tahun 2020 kemarin hanya 10 SD yang menerapkan sistem online menggunakan aplikasi zonasi, dan tahun 2021 ditambah menjadi 20 SD. Sementara untuk SMP tetap 20 sekolah yang sudah diterapkan sejak tahun 2020 lalu. “Kalau sekolah swasta belum menerapkan sistem zonasi,” pungkas Dumul Djami. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PENDIDIKAN

To Top