Dorong Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dorong Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi


PERJUANGAN DI BNPB. Kepala BNPB Doni Monardo didampingi Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB, H. Ali Bernadus dan Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa dan anggota usai pertemuan membahas upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana Seroja, Kamis (20/5) di Jakarta. (YUNUS TAKANDEWA FOR TIMEX)

BISNIS

Dorong Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi


* Komisi V DPRD NTT Minta dukungan BNPB
* 56.007 Rumah Terdampak, 6.485 Rumah Rusak Berat

KUPANG, TIMEXKUPANG.com – Paca tanggap darurat bencana Siklon Tropis Seroja yang melanda wilayah NTT, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT mendorong proses rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap para korban.

Dalam kunjungan kali ini, anggota Komisi V DPRD NTT dipimpin Yunus Takandewa menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, sekaligus mendorong tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah warga.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa kepada Timor Express, Minggu (23/5) mengatakan, pihaknya bertemu dengan Kepala BNPB RI untuk mendorong proses pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca badai Seroja yang melanda wilayah NTT.

Dikatakan, BNPB sangat merespon kunjungan dan niat baik untuk warga NTT korban Badai Seroja itu. Namun, saat ini proses verifikasi dan validasi data sedang berlangsung karena pangkalan data sangat penting dan menjadikan sebagai radar untuk intervensi pemerintah pusat.

Komisi V saat itu juga mendorong agar BNPB bersama jajaran Kementerian, selain menangani korban bencana yang menyebabkan kerusakan rumah, juga memperhatikan fasilitas umum sarana dan prasarana yang rusak seperti jalan dan jamban serta fasilitas umum lainnya.

Respon pemerintah pusat yang positif itu, maka DPRD NTT mengharapkan pemerintah daerah segera memastikan lahan untuk relokasi rumah warga terdampak bencana tersedia agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

“Tahapan saat ini, BNPB sedang melakukan verifikasi dan validasi data, karena menghindari kecurangan atau rumah warga yang tidak sempat dimasukan harus benar-benar valid. Untuk itu kita minta pemerintah provinsi agar lebih mempercapat dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Komunikasi juga sangat penting untuk kelancaran verifikasi dan validasi sehingga dapat berjalan lancar. Persyaratan dan kriteria bisa disampaikan kepada masyarakat secara baik agar tidak memperhambat proses,” katanya.

Lanjutnya, tuntutan masyarakat sangat luar biasa dan untuk penanganan fasilitas umum bisa cepat dilakukan. Proaktif pemerintah provinsi sangat penting dalam mendungkung semua tahapan ini.

Politisi PDIP itu menyarankan agar data yang telah diperoleh saat ini mesti dilakukan uji publik agar masyarakat yang terdapat bisa mendapat informasi, masyarakat bisa mendapat akses informasi sehingga yang kurang bisa dilengkapi.

Keterlibatan semua stakeholders menjadi solusi dan sangat penting terutama pihak agama dan tokoh masyaraka dalam memvalidasi data korban bencana. Selain itu dengan keterlibatan tokoh masyarakat dan agama dapat memastikan lahan yang disediakan tidak bermasalah.

“Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena saya curiga di lokasi-lokasi yang direncanakan menjadi tempat relokasi ini ditarik ulur. Proses ini juga jangan berlarut-larut dan lokasi itu sehingga tidak bermasalah di kemudian hari,” ungkapnya.

Kepala BNPB Doni Manardo memberikan jaminan percepatan proses rekonstruksi dan rehabilitasi jika proses yang dilakukan itu cepat. Data menjadi kompas untuk mereka karena mereka tidak menginginkan pembangunan rumah warga di lokasi yang bermasalah atau berpotensi bermasalah.

“Ini bagian dari transparansi dalam tata kelola kebencanaan. Jadi kami tidak menginginkan korban yang terdampak kemudian tidak terdata atau sebaliknya. Hal ini juga didukung BNPB untuk tidak tekatung-katung proses ini,” tandas Yunus mengutip Kepala BNPB Doni Manardo.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT Isyak Nuka menjelaskan, data valid tergantung dari pemerintah Kabupaten/Kota melalui penetapan SK Bupati/Walikota. Data tersebut lalu diteruskan ke BPBD NTT kemudian diteruskan ke BNPB melalui SK Gubernur dan dipastikan sudah valid karena sudah ditindaklanjuti dengan pengalokasian Dana Tunggu Hunian (DTH).

Dikatakan, dari data tersebut, masih ada peluang kepada korban bencana untuk bertambah jika ada warga yang terdampak namun tidak terdata. Untuk itu tidak bisa saling menunggu, masyarakat bisa melajukan kros cek namanya jika merasa diri jadi korban. Begitu pula dengan pemerintah setempat harus memastikan wargan ya yang terdampak.

Menurutnya, dengan sistem kerja demikian tidak ada persoalan yang terjadi dan rekonstruksi dan validasi bisa berlanvsung cepat.

Lanjut Isyak, setelah melalui tahapan tanggap darurat, telah terdata sebanyak 56.007 rumah warga terdampak bencana dengan rincian 6.485 rumah mengalami rusak berat, rusak sedang 7.102 rumah dan 42.420 rusak ringan mengalami rusak ringan.

“Mereka yang terdampak rumah rusak ini tersebar di 16 Kabupaten/Kota. Bagi yang rusak berat sudah mendapat DTH dengan nominal per bulan sebesar Rp 500.000 sambil menunggu proses rekonstruksi,” ungkapnya.

“Masyarakat bisa melaporkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota jika tidak didata untuk mengusulkan kembali ke BNPB, tentu melalui SK,” tambahnya.

Terhadap permintaan DPRD untuk memastikan lahan dijadikan sebagai lokasi relokasi, Kadis Perhubungan NTT itu mengaku rumah yang rusak berat namun tidak berada di lokasi longsor dan banjir pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan.

Untuk warga terdampak yang mesti direlokasi hanya ada di beberapa lokasi saja yakni di Adonara Flores Timur, Lembata, Alor, Sumba Timur dan Kabupaten Kupang serta Kota Kupang.

“Jadi lokasi yang tidak bisa dibangun rumah ini yang direlokasi. Saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR sudah membangun 1.000 rumah dengan rincian 300 adonara, 700 di lembata. Sedangkan Kabupaten lainnya meyusul namun tanah atau lokasinya sudah dipersiapkan dan dipastikan tidak ada persoalan karena tanah yang disediakan itu ada syarat-syaratnya,” tambah Isyak.

Ia juga tidak menginginkan ada hal-hal yang timbul dari pihak-pihak lain yang kemudian terkesan lepas tanggung jawab karena pihaknya terus melakukan koordinasi, dan melaksanakan semua tugasnya sesuai tahapan yang berlaku.

Disebutkan, langkah cepat yang diambil dalam percepatan pembangunan rumah melalui Program Pemulihan Dini
dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP). Dokumen RPD sedang dalam konsultasi dan pendampingan oleh BNPB.

“Jadi kita ada pemulihan dini selama 6 bulan ke depan, jadi untuk rumah rusak ringan dan sedang itu kita akan segera selesaikan dalam jangka waktu 6 bulan ke depan jika waktu tersebut tidak selesai akan dievaluasi dan ditambahkan waktunya lagi,” tandasnya. (mg29/ito)

Komentar Pembaca

Baca Selengkapnya
Rekomendasi untuk anda ...
Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top