Investor dan Pengusaha Daerah Wajib Kolaborasi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Investor dan Pengusaha Daerah Wajib Kolaborasi


SALAM CORONA. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadali bersalaman dengan Ketua KADIN NTT yang juga Ketua Satgas Investasi Bali Nusa Tenggara, Abraham Paul Liyanto dan Calon Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di sela-sela acara saat silahturahmi di Ballroom Aston Hotel Sabtu (22/5) malam. (BORGIAS KOLO/TIMEX)

BISNIS

Investor dan Pengusaha Daerah Wajib Kolaborasi


Menteri Investasi: Tak Boleh jadi Penonton di Daerah Sendiri

KUPANG, TIMEXKUPANG.com – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa setiap investor yang ingin berinvestasi di daerah wajib berkolaborasi dengan para pengusaha daerah.

“Ini perintah Pak Presiden melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Jadi, setiap investor yang masuk ke daerah apakah dalam negeri atau asing, wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah baik pengusaha UMKM dan pengusaha menengah,” tandas Menteri Investasi/Kepala BKPM saat silahturahmi dengan KADIN NTT di Ballroom Aston Hotel, Sabtu (22/5) malam.

“Jadi, kalau investor masuk dan kepala dinas kasi izin, dia (investor, Red) harus punya partner orang NTT. Bukan orang Jakarta yang datang ke NTT. Harus orang NTT,” tambahnya.

Bahlil menjelaskan, kolaborasi investor dengan pengusaha daerah yang diberlakukan saat ini merupakan cambuk yang diberikan pemerintah pusat ke daerah. Tujuannya agar pengusaha daerah tidak lagi menjadi penonton di daerahnya sendiri. Melainkan ikut aktif dalam pengolalaan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di daerahnya.

“Jadi anak daerah harus menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi di daerah. Jangan SDM-nya diambil perusahaan dari luar kemudian anak daerah tidak dilibatkan,” tegasnya.

Dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa hanya mengandalkan sektor konsumsi saja. Namun, perlu diperkuat dengan investasi guna menciptakan lapangan kerja. Karena itu maka untuk mewujudkan maksud baik tersebut, pihaknya telah membentuk Satgas Investasi untuk mengawasi jalannya investasi daerah.

“Tugas Satgas adalah mendata dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada di daerah. Contoh investasi A, apa masalahnya sehingga belum jalan? Apa karena masalah tanah atau masalah izin. Masalah seperti ini bisa dieksekusi langsung oleh satgas dan instansi daerah yang berwewenang. Untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Satgas Investasi ketuanya Abraham Paul Liyanto,” jelas Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Untuk kelancaran roda investasi di daerah, Bahlil Lahadalia meminta agar Satgas dan masing-masing pemerintah daerah harus berusaha maksimal untuk meyakinkan investor baik dalam maupun luar negeri. Bahwa investasi di daerahnya hanya salah satu di antara daerah yang ada di indonesia.

“Tidak ada satu negara di dunia yang maju tanpa investasi. Jadi, tidak boleh menolak investasi. Investasi jangan diartikan yang besar-besar saja. Yang kecil-kecil juga investasi. Ada yang Rp 100 juta, Rp 200 ratus juta, mereka juga berinvestasi,” jelasnya.

Jika ada yang menolak investor masuk di daerah, maka menurut Bahlil, masalah tersebut menjadi tugas pemerintah dan pengusaha untuk meyakinkan masyarakat untuk bisa menerima investornya sejauh aturannya dipenuhi dan hak-hak rakyat diperhatikan.

“Kalau kita menolak investasi, bagaimana ekonomi bisa maju bagaimana lapangan kerja bisa tersedia, bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa terjadi,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan calon Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN), M. Arsjad Rasjid P. M. Dirinya menilai secara nasional bahwa masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah perang melawan kesehatan (Covid-19) dan ekonomi. Dan untuk memenangkan kedua masalah serius tersebut, menurut Arsjad Rasiid perlu memperbanyak ruang bagi pertumbuhan pengusaha.

“Masalah yang kita hadapi saat ini adalah perang ekonomi. Kalau dulu tahun 1945 kita perang memakai bambu runcing dan siagakan tentara-tentara. Kalau sekarang, pejuangnya adalah pengusaha-pengusaha. Semakin banyak pengusaha maka akan menambah banyak pengusaha yang berjuang untuk memenangkan ekonomi bangsa ini. Dengan demikian para pengusaha akan menciptakan lapangan kerja yang akhirnya akan mengurangi kemiskinan,” kata Arsjad.

Menurutnya, secara nasional negara Indonesia kaya akan potensi sumber daya baik alam maupun manusia. Namun aneka potensi kekayaan, khususnya investasi cendrung lesu dan bahkan ada yang terhenti akibat pandemi Covid-19.

“Seluruh investasi terhenti saat pandemi. Angka pengangguran bertambah cukup banyak karena banyak tenaga kerja terpaksa di-PHK oleh perusahaannya. Nah, untuk mengatasi masalah pengangguran saat ini, maka hanya dengan membuka peluang usaha sebanyak- bahyaknya,” jelas Arsjad Rasjid.

Sementara Ketua KADIN NTT, Abraham Paul Liyanto menjelaskan bahwa hadirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 memberi wewenang kepada Kementerian Investasi/BKPM, Kejaksaan Agung dan Polri untuk mempercepat investasi di daerah. Kehadiran ketiga lembaga negara ini berperan untuk menyelesaikan masalah investasi di daerah.

“Jadi, kalau perbedaan pendapat yang menghambat investasi di daerah maka akan diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikoordinasi oleh Menteri Investasi,” ujar Paul Liyanto.

Paul Liyanto yang juga Ketua Satgas Investasi Bali Nusra ini meminta pemerintah daerah di wilayah kerjanya agar menyamakan pandangan terkait pengelolaan investasi di daerahnya. Satgas Investasi akan berperan di daerah jika ada hal-hal yang menghambat roda investasi di daerah.

“Jadi, tidak boleh masing-masing melihat dari kaca matanya sendiri-sendiri. Kita harus bangun kerja sama bukan kerja sendiri-sendiri. Ini makna dari Undang undang Cipta Kerja dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020,” jelasnya. (ogi/gat/ito)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top