Kepala BKN Beber Alasan Pemecatan 51 Pegawai KPK | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kepala BKN Beber Alasan Pemecatan 51 Pegawai KPK


Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. (FOTO: Dok/JawaPos.com)

NASIONAL

Kepala BKN Beber Alasan Pemecatan 51 Pegawai KPK


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan alasan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap dipecat.

Menurut Bima terdapat sejumlah indikator, mengapa hanya 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK), bisa mengikuti tes ulang. “Jadi untuk asesmen TWK ini ada klaster indikator yang dinilai,” kata Bima di kantornya, Selasa (25/5).

Bima menyebut, pertama adalah klaster atau aspek dari pribadi pegawai, kedua adalah aspek pengaruh baik dipengaruhi maupun mempengaruhi, ketiga aspek Pancasila, UUD 1945 serta seluruh turunan aturan perundang-undangan dan dan pemerintah yang sah. “Untuk aspek Pancasila, UUD 1945 serta seluruh turunan aturan perundang-undangan dan dan pemerintah yang sah itu harga mati, jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut,” ucap Bima.

Menurut Bima, hal itu yang mendasari 51 pegawai KPK tidak lagi bisa mengikuti tes ulang. Sedangkan 24 pegawai KPK lainnya diizinkan kembali mengikuti tes wawasan kebangsaan hingga tes bela negara. “Jadi itu alasan 51 orang tidak bisa diikutsertakan dalam diklat bela negara dan wawasan kebangsaan,” tegas Bima.

Meski demikian, 51 pegawai yang akan dipecat tidak akan langsung diberhentikan, karena mereka memiliki masa kerja. Menurutnya, lembaga antirasuah masih bisa memiliki pegawai non-ASN hingga 1 November 2021, sesuai dengan amanat UU KPK hasil revisi atau UU 19 Tahun 2019 tentang KPK. “Karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang 51 orang ini nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021,” ucap Bima.

BACA JUGA: Pecat 51 Pegawai, WP KPK Sebut Firli Cs dan BKN Melawan Hukum

Bima lantas mengklaim, keputusan pemecatan 51 pegawai sudah sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun menampik, hal ini merugikan pegawai KPK.

Selain UU KPK, sambung Bima, alih status pegawai KPK menjadi ASN ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Jadi ini ada dua undang-undang yang harus diikuti, tidak hanya bisa satu saja, dua-duanya harus dipenuhi persyaratannya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara,” ucapnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata enggan membeberkan secara rinci 51 nama pegawai yang tidak bisa mengikuti tes seleksi alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Serta juga enggan membeberkan 24 nama pegawai yang diperkenankan melakukan tes ulang.

“Jadi untuk nama-nama sementara tidak kami sebutkan dulu. Baik yang masih 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan, maupun 51 dinyatakan asesor tidak bisa dilakukan pembinaan,” ujar Alex.

Menurut Alex, 24 orang pegawai KPK lainnya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti TWK ulang dan pelatihan bela negara. Mereka akan mengikuti pelatihan bela negara dan tes wawasan kebangsaan.

Kendati demikian, sebelum mengikuti pelatihan bela negara dan TWK ulang, 24 pegawai KPK tersebut diwajibkan menandatangani kesediaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara. “Kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak lolos yang bersangkutan tidak bisa diangkat menjadi ASN,” ucapnya. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top