Mosi Tak Percaya Ketua DPRD Kota Belum Berakhir, Nasib Sidang LKPj Wali Kota Menggantung | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Mosi Tak Percaya Ketua DPRD Kota Belum Berakhir, Nasib Sidang LKPj Wali Kota Menggantung


Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Partai Golkar, Telendmark J. Daud. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

POLITIK

Mosi Tak Percaya Ketua DPRD Kota Belum Berakhir, Nasib Sidang LKPj Wali Kota Menggantung


Batas Waktu Penyampaian LKPj Januari-Maret, DPRD: Pemerintah Lebih Dulu Langgar Aturan

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Polemik akibat mosi tidak percaya anggota terhadap Ketua DPRD Kota Kupang hingga kini belum berakhir. Hal ini berdampak terhadap jalannya sejumlah persidangan di lembaga wakil rakyat itu. Salah satu agenda penting yang belum dapat dilaksanakan dan menggantung hingga saat ini adalah sidang Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang tahun 2020.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Kupang, Elvianus Wairata sebelumnya mengatakan, persidangan LKPj Wali Kota Kupang harus segera dilanjutkan sebelum tanggal 27 Mei. Jika sampai batas waktu tersebut tidak dilaksanakan, maka DPRD Kota Kupang dianggap menyetujui laporan pertanggungjawaban Wali Kota Kupang tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Partai Golkar, Telendmark J. Daud mengatakan, sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LKPj harusnya disampaikan pemerintah tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Artinya mulai dari 1 Januari dan batas akhirnya 31 Maret, pertanggungjawaban itu harus disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna.

“Artinya dalam rentang waktu 1 Januari sampai 31 Maret, harusnya pimpinan DPRD berinisiatif melakukan Paripurna agar pemerintah bisa menyampaikan LPKj. Namun kenyataannya sekarang tidak terjadi seperti itu,” ungkap Tellend kepada TIMEX saat diwawancarai, Selasa (25/5).

Faktanya, kata Tellend, LKPj Wali Kota Kupang baru disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang pada 27 April 2021. Artinya sudah tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang Pemda tersebut, dimana saat Paripurna LKPj Wali Kota Kupang waktunya sudah lewat.

“Pertanyaannya kenapa sekarang baru ditanyakan? Kenapa tidak ditanyakan kemarin-kemarin? Namun memang kita belum menyampaikan karena belum tepat momennya sebab akan disampaikan pada pemandangan umum fraksi. Tapi kan pemandangan umum fraksi belum terjadi karena sidang tidak kuorum dan sampai saat ini sidang belum terjadi,” jelasnya.

Menurut Tellend, LKPj tidak harus dibahas lagi karena sudah melewati batas waktu sebagaimana perintah UU Pemda dan PP No. 13/2019. Ketika LKPj itu tidak disampaikan sesuai rentang waktu 1 Januari sampai 31 Maret, maka ada hal lain, dimana ketika DPRD tidak menyetujui penyampaian LKPj itu, maka DPRD bisa menggunakan hak interpelasi.

“Hak interpelasi ini untuk meminta pemerintah menjelaskan terkait keterlambatan penyampaian LKPj itu. Setelah hak interpelasi itu jalan, dan kemudian DPRD tidak menerima alasan pemerintah daerah, maka tentunya DPRD bisa melaporkan kepada gubernur. Nantinya gubernur memberikan teguran. Hal ini yang sesuai dengan amanat undang-undang,” urai politikus Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, Tellend meminta untuk tidak mengeluarkan statement bahwa ketika sidang LKPj dilakukan hingga 27 Mei, maka DPRD dianggap menyetujui pertanggungjawaban itu. “Jadi jangan mengambil setengah-setengah saja, harus melihat undang-undang, dan harusnya pada tanggal 31 Maret kemarin batas penyampaian LKP,” tegas Tellend.

BACA JUGA: Pengamat: Mosi Tidak Percaya Jangan Sampai Korbankan Masyarakat

BACA JUGA: Puluhan Legislator Kota Mosi Tidak Percaya, Desak Yeskiel Loudoe Mundur

Tellend mengurai, dalam setahun, terdapat tiga masa sidang DPRD. Masa persidangan I itu terhitung sejak dilantik bulan Agustus, lalu masa sidang pada September hingga Desember untuk membahas anggaran murni. Selanjutnya masa sidang II terhitung sejak Januari sampai April. Ini untuk membahas LKPj kepala daerah, dan masa persidangan III dimulai pada Mei sampai Agustus dengan agenda membahas anggaran perubahan.

“Jadi satu masa persidangan itu waktunya 4 bulan. Jadi kalau berbicara masa persidangan dan lain sebagainya maka kita harus merujuk pada aturan,” pintanya. “Untuk kelanjutan sidang semuanya sudah jelas bahwa teman-teman DPRD meminta agar pimpinan mengeluarkan undangan untuk rapat Badan Musyawarah agar persidangan segera dilanjutkan,” tambahnya.

Harus dimaklumi bahwa DPRD menyampaikan alasan kenapa persidangan belum dilanjutkan, maka pemerintah juga harus memaklumi bahwa ada konflik internal di DPRD, sehingga perlu saling berkomunikasi dan mengesampingkan ego masing-masing.

Anggota DPRD Kota Kupang lainnya, Dominggus Kale Hia mengatakan, prinsipnya 23 anggota DPRD yang melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Kupang menginginkan agar persidangan segera dilanjutkan. “Dalam hal ini pemerintah jangan berbicara soal batas waktu persidangan, karena pemerintah sendiri sudah terlambat memasukkan laporan LKPj. Jika membicarakan tentang batas waktu maka pemerintahlah yang lebih dahulu melanggar aturan tersebut,” tandas Dominggus.

Melihat keterlambatan pemerintah menyampaikan LKPj Wali Kota kepada DPRD, dan tidak ada upaya Ketua DPRD untuk mempertanyakan hal ini, menurut Dominggus, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan. “Jangan sampai sudah ada kesepakatan antara pihak-pihak tertentu agar persidangan ini tidak dilanjutkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Plt. Sekretaris DPRD Kota Kupang, Elvianus Wairata saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (18/5) mengatakan, pada tanggal 27 April kemarin, LKPj Wali Kota Kupang sudah disampaikan kepada DPRD yang dibacakan Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man. Tetapi karena adanya permasalahan di internal DPRD Kota Kupang, sehingga persidangan ditunda sampai sekarang dan belum dilanjutkan.

“Maka sesuai aturan, ketika sudah memasuki 30 hari dari LKPj dibacakan oleh pemerintah, maka akan dianggap menyetujui dan menerima semua laporan yang disampaikan dan tidak ada rekomendasi dan lainnya,” terang Elvianus Wairata.

Menurut Elvianus, dari pihak pemerintah pada prinsipnya menunggu dan mengikuti semua mekanisme, apabila sidang dilanjutkan maka pemerintah siap hadir. “Kami juga siap untuk melakukan segala persiapan terkait dengan persidangan, termasuk memfasilitasi, dan sekarang polemik yang terjadi merupakan masalah internal DPRD sehingga pemerintah pada prinsipnya hanya menunggu,” katanya.

Sesuai aturan tata tertib yang ada, kata Elvianus, jika sudah melewati masa 30 hari, maka dianggap menerima dan menyetujui semua laporan yang diberikan dan dianggap final. Dia mengatakan, materi LKPj Wali Kota Kupang tahun 2020 memang harus disampaikan 3 bulan setelah dimulainya tahun anggaran, artinya harus dimasukkan ke DPRD pada Maret 2021.

Tetapi pemerintah terlambat memasukkan LKPj karena ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya karena badai siklon tropis Seroja yang terjadi di Kota Kupang awal April. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top