Pecat 51 Pegawai, WP KPK Sebut Firli Cs dan BKN Melawan Hukum | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pecat 51 Pegawai, WP KPK Sebut Firli Cs dan BKN Melawan Hukum


PIMPINAN. Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPoss.com)

NASIONAL

Pecat 51 Pegawai, WP KPK Sebut Firli Cs dan BKN Melawan Hukum


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menyesalkan tindakan Pimpinan KPK dan BKN yang telah nyata tidak mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menyesali langkah pemberhentian 51 pegawai dan 24 pegawai yang tidak diberikan jaminan menjadi ASN.

“Padahal secara nyata presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang,” kata Yudi dalam keterangannya, Selasa (25/5).

Yudi menyebut, Ketua KPK Firli Bahuri dan BKN telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan jaminan konstitutional Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang diperkuat dengan Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa proses transisi tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Sikap Pimpinan KPK dan Kepala BKN adalah bentuk konkret dari sikap tidak setia terhadap Pemerintahan yang sah. Maka dari itu, perlu adanya supervisi dari Presiden menindaklanjuti perkara Alih Status Pegawai KPK,” tegas Yudi.

BACA JUGA: Jokowi Minta Firli Hingga Menpan RB Selesaikan Polemik 75 Pegawai KPK

Yudi lantas mempertanyakan mengapa Firli Bahuri sangat ingin memberhentikan pegawai KPK yang dinilai berintegritas dengan alat ukur tes wawasan kebangsaan (TWK), yang dinilai belum jelas, serta proses yang sarat pelecehan martabat sebagai perempuan.

“Padahal di sisi lain, Ketua KPK bertekad menjadikan residivis perkara korupsi yang jelas telah berkekuatan hukum tetap sebagai agen antikorupsi,” cetus Yudi.

Sebelumnya, Pimpinan KPK telah membahas nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 24 pegawai KPK akan mengikuti tes ulang atau pembinaan, sedangkan 51 pegawai lainnya tidak bisa mengikuti pembinaan.

“Hasil pemetaan asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi ASN,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hasil ini setelah Pimpinan KPK melakukan rapat bersama BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dilakukan secara tertutup. Menurut Alex, 51 pegawai tidak lagi bisa bergabung dengan KPK. “Tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” tegas Alex. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top