Bupati Malaka Tanpa Toleransi Rekomendasi 12 Kades ke Kejari Belu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati Malaka Tanpa Toleransi Rekomendasi 12 Kades ke Kejari Belu


PEMIMPIN TEGAS. Pasangan Bupati-Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin. Salah satu program 100 hari pasangan ini adalah penegakkan hukum atas pengelolaan dana desa temuan Inspektorat Daerah Malaka.  (FOTO: ISTIMEWA)

KABAR FLOBAMORATA

Bupati Malaka Tanpa Toleransi Rekomendasi 12 Kades ke Kejari Belu


Tak Mampu Penuhi Deadline 10 Hari Kembalikan Kerugian Negara dari Dana Desa Temuan Inspektorat

BETUN, TIMEXKUPANG.com-Bupati Malaka, Simon Nahak dan Wakilnya, Louise Lucky Taolin ternyata tidak main-main dengan program 100 harinya pasca dilantik memimpin Bumi Rai Malaka pada 26 April 2021 lalu. Buktinya, Bupati Simon memberi deadline kepada seluruh kepala desa (Kades) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa selama tahun 2014 hingga 2020, termasuk mengembalikan dana desa hasil temuan Inspektorat Daerah (Ipda) Malaka.

Hasilnya, setelah batas waktu 10 hari itu lewat, Bupati Simon kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu untuk mengusut pengelolaan dana desa di 12 desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kades atau aparatur desanya. Selain 12 kepala desa yang direkomendasikan ke Kejari Belu, Bupati Simon memberi sanksi administrasi kepada sejumlah kades dengan catatan agar mengembalikan uang negara sesuai nilai hasil temuan Ipda Malaka itu.

Berdasarkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) reguler oleh Ipda Malaka, ada 12 kades yang tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desanya. Akhirnya Bupati Simon mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Kejari Belu melalui surat bernomor HK.180/42/V/2021.

Sesuai hasil audit Ipda Malaka, sepanjang 2014 sampai 2020, terdapat 173 temuan penyalahgunaan anggaran atas pengelolaan dana desa. Rinciannya, tahun anggaran (TA) 2014 terdapat 1 temuan, TA 2015 (9 temuan), TA 2016 (16 temuan), TA 2017 (38 temuan), TA 2018 (29 temuan), TA 2019 (60 temuan), dan TA 2020 terdapat 20 temuan. Sebanyak 173 temuan tersebut terjadi di 99 desa dari total 127 desa di Malaka.

Atas temuan Ipda Malaka itu, Bupati Simon kemudian meminta para kepala desa agar segera menyelesaikan temuan itu dengan menyetor kembali ke Bank NTT Cabang Betun dalam tempo tiga hari yang kemudian diperpanjang menjadi 10 hari. Setelah deadline itu, ternyata ada 12 desa yang terpaksa direkomendasikan ke Kejari Belu karena nilai temuannya di atas Rp 50 juta, dan tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh kadesnya.

Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak,SH., MH saat dikonfirmasi awak media, Senin (24/5) membenarkan adanya surat rekomendasi ke Kejari Belu untuk menindaklanjuti temuan Ipda Malaka terhadap 12 kades di wilayahnya.

“Yah pantau saja hari ini, di Kejaksaan Negeri Belu untuk infomasi lebih lanjut silakan hubungi Inspektur Inspektorat Malaka dan Bagian Hukum Pemda Malaka,” pinta Bupati Simon. “Terkait korupsi, hari ini saya instruksikan bagi kepala desa yang belum mengembalikan kerugian keuangan negara, akan segera ditindaklanjuti kepada APH,” tegasnya.

Bupati Simon mengatakan bahwa mereka yang belum mengembalikan temuan kerugian keuangan negara, segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Hanya saja Bupati Simon belum membeberkan siapa saja dari 12 kades di Malaka yang direkomendasikan ke Kejari Belu.

BACA JUGA: Inspektorat Malaka Dapat 173 Temuan Penyalahgunaan DD, Bupati Deadline Kades 3 Hari Kembalikan

“Tidak ada lobi dan tidak ada negosisasi, kecuali mereka yang sudah berusaha kembalikan kerugian negara, maka dia ada good fair (Niat baik). Tetapi kades yang sama sekali tidak merespon, akan ditindaklanjuti hari ini (Senin, 24/5, Red),” tandas bupati berlatarbelakang ahli hukum pidana di Kota Denpasar itu.

Terpisah, Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin menambahkan, bagi mereka yang memiliki niat baik mengembalikan kerugian keuangan negara, terutama yang nilai temuannya Rp 50 juta ke bawah, pihaknya hanya memberi sanksi administrasi. “Jika nilai temuan Rp 50 juta ke atas, kita tanpa tolerasi merekomendasi ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” ungkap Wabup Lucky Taolin saat ditemui TIMEX di ruang kerjanya, Senin (24/5).

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Malaka, Aloysius Werang saat konfirmasi TIMEX, Rabu (19/5) menyebutkan, berdasarkan hasil temuan Ipda Malaka terhadap kelalaian pengelolaan dana desa selama enam tahun anggaran (2014-2020), telah menyebabkan kerugian negara seniai Rp 8.173.405.157.

Guna mengembalikan nilai kerugian negara berdasarkan temuan di 99 desa itu, kata Aloysius, Bupati Malaka memberi deadline selama 10 hari. Namun hingga 19 Mei 2021, baru ada 55 desa yang mengembalikan nilai kerugian negara itu dengan total Rp 673.892.780,56.

Aloysius melanjutkan, sesuai penegasan Bupati Simon, hingga batas waktu dana yang harus dikembalikan itu belum sesuai nilai temuan Ipda Malaka, maka Bupati Simon menempuh langkah hukum.

Aloysius menyebutkan, sistem pengembaliannya, masing-masing desa yang ada temuannya langsung menyetor dananya ke Bank NTT. Bagian Keuangan hanya menerima blanko yang menyatakan bahwa sudah ada pengembalian dananya ke rekening bank. “Di Keuangan kami hanya menerima bukti blanko penyetoran saja dari Bank NTT,” ungkap Aloysius.

Berdasarkan penelusuran media ini, 12 kepala desa yang direkomendasikan Bupati ke Kejari Belu itu, antara lain:

1. Kepala Desa Raiulun, Frederikus T. Ukat
2. Penjabat Kepala Desa Maktihan, Vinansius Bian Seran
3. Kepala Desa Naas, Arnoldus Seran
4. Kepala Desa Kereana, Yakobus Ulu Ose
5. Kepala Desa Lamudur, Agustinus Bria Seran
6. Kepala Desa Wesey, Stefanus Leki Kehi
7. Kepala Desa Tafuli, Agustinus Tafuli
8. Kepala Desa Lakulo, Mikael Seran Fahik
9. Kepala Desa Babotin, Bernadus Bau Berek
10. Kades Wekmidar
11. Kades Naisau A
12. Kades Naisau B

Inspektur Ipda Malaka, Remigius Leki saat dikonfirmasi media untuk memastikan nama-nama kades yang direkomendasikan ke Kejari Belu enggan berkomentar. (mg30)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top