Kejari Gandeng Pemkab Rote Ndao Sejahterahkan Nelayan Lewat Kusuka dan Pas Kecil | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kejari Gandeng Pemkab Rote Ndao Sejahterahkan Nelayan Lewat Kusuka dan Pas Kecil


SINERGI. Kejari dan Pemkab Rote Ndao telah bersepakat untuk bersinergi dalam bidang hukum perdata dan hukum TUN melalui penandatanganan MoU pada Selasa (25/5). Tampak, Kajari Iwayan Wiradarma (kiri) dan Bupati Paulina Haning-Bullu memperlihatkan dokumen MoU yang telah ditanda-tangani di aula Kantor Kejari Rote Ndao. (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Kejari Gandeng Pemkab Rote Ndao Sejahterahkan Nelayan Lewat Kusuka dan Pas Kecil


BA’A, TIMEXKUPANG.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, juga berupaya menyejahterakan masyarakat nelayan. Hal itu diwujudkan dengan membangun sinergitas bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao, melalui dua instansi teknis, yakni Dinas Perikanan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ba’a. Kedua instansi ini memiliki peran penting terhadap aktifitas nelayan di wilayah itu.

Sinergitas ini dibangun melalui penandatanganan kesepahaman bersama (MoU) antara Kejari dan Pemkab Rote Ndao melalui kedua instansi tersebut yang dilakukan pada Selasa (25/5) di aula Kantor Kejari Rote Ndao. Kerja sama yang dibangun ini dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) bagi masyarakat pesisir yang kebanyakan adalah nelayan, melalui program Jaksa Sahabat (JAS) Nelayan. Lembaga Adyaksa ini berkomitmen untuk selalu memberi pemahaman hukum, yakni penyuluhan tentang keselamatan nelayan. JAS Nelayan, merupakan sebuah sarana untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.

Lebih dari itu, JAS Nelayan, juga memfokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dimana, para nelayan akan dimudahkan dalam pengurusan kepemilikan dokumen secara digitalisasi. “Yang utama adalah digitalisasi dalam pembuatan kartu Kusuka dan Pas Kecil. Sehingga para nelayan benar-benar memiliki keabsahan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rote Ndao, Iwayan Wiradarma, kepada TIMEX, saat ditemui di kantornya, Selasa (25/5).

Menurut Iwayan, kartu Kusuka atau Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan, merupakan identitas tunggal nelayan. Kartu ini diperuntukan untuk nelayan sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha tersebut.

Kusuka, kata Iwayan, diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai landasan hukum bagi nelayan dengan tujuan untuk percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektifitas dan efisiensi program tersebut.

Sedangkan Pas Kecil, menurut Iwayan, akan digunakan layaknya STNK pada kendaraan bermotor, sebagai surat kebangsaan kapal-kapal nelayan. Pas Kecil, lanjut Wayan, diperuntukan bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 gross tonase (GT), yang menurutnya, kebanyakan terdiri dari kapal tradisional.

“Kusuka, dapat digunakan nelayan untuk bisa memperoleh bantuan melalui program-program dari pemerintah daerah. Sedangkan Pas Kecil adalah keabsahan dari kapal nelayan,” kata Iwayan, dengan menambahkan, kepemilikan dokumen tersebut menandakan sebuah keabsahan hukum dari nelayan itu sendiri.

“Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, juga memberi pemahaman tentang keabsahan hukum. Sehingga aktifitas yang dilakukan nelayan tidak berdampak hukum,” tambahnya.

Iwayan berharap, di tahun 2022, semua nelayan Rote Ndao, sudah bisa memiliki kedua dokumen tersebut. “Saya berharap, di tahun depan semua nelayan di Rote Ndao sudah memiliki kartu Kusuka dan Pas Kecil. Sehingga bantuan kepada nelayan bisa tepat sasaran, dan tidak menyasar kepada warga yang bukan nelayan,” katanya.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ba’a, Yoseph Bere, mengakui volume pengurusan dokumen Pas Kecil tersebut paling banyak berukuran 3 GT.

“Kami hanya diberi wewenang untuk mengeluarkan Pas Kecil kepada perahu/kapal yang berukuran di bawah 7 GT. Hingga saat ini, paling banyak untuk perahu nelayan 3GT, yang berjumlah 50an kapal,” kata Yoseph Bere saat dikonfirmasi TIMEX.

Sementara itu, Felipus Kiki, salah satu nelayan asal Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian Kejari terhadap nelayan. Menurutnya, melalui program JAS Nelayan, akan sangat membantu berupa kemudahan terhadap kepemilikan dokumen yang dibutuhkan.

Sebab, hingga saat ini Felipus mengaku belum memiliki kelengkapan dokumen untuk perahu/kapal berupa Pas Kecil untuk melakukan aktifitas melaut. Felipus menyatakan hanya sebatas melaut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

“Sudah sejak lama kami punya perahu, tapi belum punya Pas Kecil. Perahu saya ada ukuran 5GT, 3GT dan 1,5GT. Semuanya belum punya pas itu. Karena kami hanya tahu melaut untuk cari ikan,” kata Felipus, yang mengaku, akan dipermudah melalui program dari Kejari.

“Dari JAS Nelayan, pasti semua nelayan mau urus, karena sudah mudah. Dan semua perahu mau punya Pas Kecil,” tambahnya.

Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu, mengapresiasi langkah yang dibangun Kejari. Menurutnya, MoU tersebut merupakan upaya meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari Rote Ndao.

Dimana kerja sama tersebut, kata Bupati Paulina, selain memberi bantuan hukum, juga pertimbangan, pendapat, pendampingan, audit, dan tindakan hukum dalam bidang hukum perdata dan hukum TUN.

Bupati Paulina berharap MoU ini dapat mendorong pelayanan, terlebih terhadap penyediaan aplikasi JAS Nelayan. “Ini merupakan sinkronisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berbasis digitalisasi. Sehingga semua nelayan dapat memiliki kartu Kusuka melalui progran JAS Nelayan, dalam melakukan usahanya,” terang Bupati Paulina dalam sambutannya, saat acara penanda-tanganan MoU itu. (mg32)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top