Ragukan Identitas Pendemo, Ketua DPRD Kota Sempat Minta Polisi Amankan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ragukan Identitas Pendemo, Ketua DPRD Kota Sempat Minta Polisi Amankan


Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

POLITIK

Ragukan Identitas Pendemo, Ketua DPRD Kota Sempat Minta Polisi Amankan


Yeskiel Ajak 23 Anggota Duduk Bersama Selesaikan Persoalan Lembaga

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Sekira 30an warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kota Menggugat (SIKAT) Kupang, melakukan aksi demo di DPRD Kota Kupang, Kamis (27/5). Hanya saja, ketika menerima lima perwakilan pendemo, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe meragukan identitas para pendemo. Bahkan Yeskiel menuding pendemo itu adalah penyusup lantaran mereka tidak bisa menunjukkan identitas mereka berupa e-KTP atau dokumen kependudukan lainnya.

Akibatnya pertemuan bersama pendemo yang tadinya berlangsung di ruang Ketua DPRD, harus pindah ke ruang sidang Sasando setelah 10 menit berdialog. Tudingan pimpinan dewan ini sempat membuat suasana pertemuan memanas. “Pihak kepolisian dan Pol PP tolong amankan, ini saya bilang penyusup. Ini identitasnya juga tidak ada,” tegas Yeskiel Loudoe dari meja pimpinan.

Yes Loudoe pun meminta agar dialog ini ditunda ke lain waktu sembari para massa aksi melengkapi identitasnya. Bahkan massa aksi ini juga telah melanggar aturan protokol kesehatan karena telah menciptakan kerumunan.

Yeskiel Loudoe melanjutkan, para pendemo ini juga terlihat belum melaporkan kepada pihak kepolisian. Sebenarnya harus dibubarkan aksi massa ini karena sudah melanggar aturan dan pertokol kesehatan.

“Harus jelas mereka ini berdomisili dimana, supaya jelas. Memang menurut mereka, sidang harus segera dilanjutkan, saya pun ingin melanjutkan persidangan tetapi 23 anggota DPRD ini sementara melaporkan ke Badan Kehormatan karena mosi tidak percaya kepada saya,” ungkap Yeskiel.

Perwakilan massa aksi ini kemudian meminta Ketua DPRD agar melanjutkan dialog pada substansi tuntutan terkait kemandegan sidang LKPj Wali Kota Kupang tahun 2020.

Dalam dialog itu, massa aksi menyebut aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan panggilan nurani terlepas dari persoalan internal di DPRD. Sehingga pimpinan DPRD agar bisa memberi ruang dialog terkait substansi persoalan yakni mandegnya sidang LKPj Wali Kota Kupang.

Yeskiel di hadapan perwakilan peserta aksi mengatakan, 23 anggota DPRD Kota Kupang yang melayangkan mosi tidak percaya terhadap ketua harusnya sadar. Pasalnya aksi mogok yang dilakukan itu terjadi dalam agenda persidangan pembahasan LKPj. Jadi kalau menuduh bahwa Ketua DPRD yang tidak melakukan persidangan atau menggagalkan persidangan, maka silakan melakukan sidang.

BACA JUGA: SIKAT Kupang Ancam Duduki Kantor DPRD Kota, Desak Dewan segera Bahas LKPj Wali Kota

“Kalau memang jumlah yang melakukan mosi sudah 23 orang maka silakan memulai persidangan, karena kalian sudah memenuhi kuorum. Silakan saja memulai persidangan. Lalu kenapa sampai saat ini persidangan belum juga dimulai? Dengan tidak dimulainya persidangan, berarti 23 anggota DPRD yang melayangkan mosi tidak percaya ini mengakui bahwa tidak bisa memulai sidang tanpa adanya Ketua DPRD. Karena adanya kekurangan ini, marilah kita sama-sama berkoordinasi untuk saling mengisi dan menyelesaikan masalah yang ada di lembaga ini,” pinta Yeskiel.

Menyikapi permintaan massa aksi agar DPRD Kota Kupang melanjutkan persidangan pembahasan LKPj Wali Kota dalam waktu 2 x 24 jam, Yeskiel mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi mosi tidak percaya harus dicabut. Negara ini memiliki undang-undang dan tidak seenaknya bertindak tanpa dasar.

“Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melanjutkan persidangan, tetapi saya sebagai Ketua DPRD tidak boleh memimpin persidangan. Pernyataan ini sangat lucu, jadi saya diminta agar menandatangani tetapi hanya duduk dan mendengar saja. Saya dibayar dengan uang rakyat untuk memimpin persidangan, kecuali saya sudah melanggar kode etik dan menyusahkan masyarakat. Subtansi poin-poin yang mereka berikan juga tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat,” ujar politikus PDI Perjuangan ini. “Marilah kita semua pulang ke jalan benar, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi marilah, jangan mempertahankan hal yang tidak subtansial,” sambungnya.

Yeskiel menyadari bahwa tuntutan para pendemo juga harus diterima sebagai saran dan kritik yang baik, dan segera ditindaklanjuti. “Bahwa, apakah para pendemo tersebut ditunggangi atau tidak, silahkan menilai sendiri,” ucapnya.

Yeskiel melanjutkan, terkait dengan batas waktu sidang LKPj Wali Kota Kupang yang berakhir pada 27 Mei ini, ada pendapat dari salah satu anggota, bahwa pemerintah juga menyampaikan LKPj terlambat. Seharusnya ketika pemerintah menyampaikan laporan LKPj tersebut, langsung dibantah karena forum itu juga merupakan forum resmi.

“Makanya semua anggota harus rajin mengikuti sidang agar bisa mengikuti alur persidangan, sehingga tidak terjadi kasus ini. Jadwal sudah ditetapkan dan LKPj sudah mulai berjalan, lalu bagaimana mereka mengatakan bahwa Banmus tidak tahu? Jadi untuk membuktikan itu, silakan melihat tanda tangan waktu dimulainya persidangan, mereka hadir,” beber Yeskiel.

Karena itu, Yeskiel sekali lagi mengajak semua anggota untuk kembali duduk bersama menyelesaikan polemik yang ada, namun jika masih tetap bersikeras biarkan semuanya berproses. “Jadi ada kemungkinan persidangan masih bisa dilanjutkan untuk kebaikan bersama dan kepentingan masyarakat Kota Kupang,” pungkasnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top