SIKAT Kupang Ancam Duduki Kantor DPRD Kota, Desak Dewan segera Bahas LKPj Wali Kota | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

SIKAT Kupang Ancam Duduki Kantor DPRD Kota, Desak Dewan segera Bahas LKPj Wali Kota


DEMO. Aliansi Rakyat Kota Menggugat Kupang, melakukan aksi demo di Kantor DPRD Kota Kupang, Kamis (27/5). (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

SIKAT Kupang Ancam Duduki Kantor DPRD Kota, Desak Dewan segera Bahas LKPj Wali Kota


Lakukan Aksi Demo, Nilai Sikap DPRD seperti Anak TK

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Aliansi Rakyat Kota Menggugat (SIKAT) Kupang, melakukan aksi demo di kantor DPRD Kota Kupang, Kamis (27/5). Peserta demo yang jumlahnya sekira 30 orang ini dengan tegas meminta agar lembaga yang dipimpin Yeskiel Loudoe itu segera melaksanakan sidang paripurna untuk membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang tahun anggaran 2020 yang tertunda karena polemik mosi tidak percaya sejumlah legislator kepada Ketua DPRD.

Koordinator Umum Aksi, Leonardus Mogo, dalam aksi itu di kantor DPRD mengatakan, SIKAT Kupang terpaksa melakukan aksi demo ini mencermati situasi Kota Kupang pasca badai Seroja dan masih dalam ancaman pandemi Covid-19, dimana berbagai fenomena sosial yang bermuara pada kepentingan masyarakat kian mencekik. Ekonomi terganggu, pendidikan, dan kesehatan pun demikian.

Leonardus mengatakan, rakyat Kota Kupang masih dirundung duka dengan adanya bencana badai Seroja yang terjadi pada awal April lalu. Proses recovery pun menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Kota Kupang, dan perlu adanya pengawasan dari lembaga DPRD sebagaimana tertuang dalam UU MD3. Selain proses recovery, beragam kebijakan Pemerintah Kota pada tahun anggaran 2020 pun dinilai tidak tepat sasaran.

Leonardo menyebutkan, misalnya pengadaan seragam sekolah dalam masa pandemi Covid-19, pengelolaan dana bencana badai Seroja senilai Rp 37 miliar yang tidak transparan, proyek lampu jalan, proyek penanaman pohon, pengadaan tandon air bagi keluarga tidak mampu, lowongan jabatan pada eselon II, dan lain sebagainya. “Kebijakan yang dinilai tidak transparan ini mestinya dievaluasi oleh lembaga DPRD agar pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui oleh rakyat banyak,” tegas Leonardo.

Nyatanya, kata Leonardo, hingga saat ini pengawasan oleh lembaga DPRD terhadap kinerja pemerintah tidak jalan karena adanya dinamika di lembaga DPRD yang berakibat terhadap penundaan rapat paripurna pembahasan LKPj Wali Kota Kupang oleh para wakil rakyat.

Leonardo menyebutkan bahwa akibat adanya dinamika dimaksud menjadi tanda tanya besar akan pengelolaan lembaga legislatif yang tidak transparan dari unsur pimpinan sehingga munculnya dinamika yang cukup mencengangkan publik Kota Kupang belakangan ini.

“Para wakil rakyat pun sibuk mencari sensasi dengan berdialektika dan berdinamika tanpa mencari solusi yang tepat bagi wong cilik atau rakyat Kota Kupang. Benar apa yang dikatakan Presiden ke-4 Republik Indonesia, Gus Dur bahwa lembaga legislatif itu merupakan kumpulan anak taman kanak-kanak (TKK),” ungkapnya.

Leonardo menyebutkan, memperjuangkan aspirasi rakyat dan kepentingan daerah Kota Kupang merupakan
tugas dan wewenang lembaga legislatif, bukan malah menciptakan kegaduhan yang tidak etis lalu mempertontonkan kepada rakyat.

“Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa paripurna ini tidak dijalankan karena pimpinan DPRD tidak mengindahkan jadwal sidang yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Kupang, yakni pada 26 April 2021 tanpa adanya penjelasan apapun. Dengan kata lain, pimpinan DPRD Kota Kupang
telah melanggar tata tertib DPRD pasal 50 ayat 1 poin e yakni Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan jadwal acara rapat DPRD,” urainya.

Berdasarkan aturan perundang-undangan, demikian Leonardo, lembaga DPRD dituntut menjalankan tugas dan fungsi sesuai tata tertib sebagai pedoman kerja dan kaidah. Faktanya, fenomena yang terjadi di lembaga DPRD Kota Kupang berbeda, sehingga hal ini memicu pro-kontra di tengah masyarakat. “Kami menduga adanya perselingkuhan antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Kupang yang menjadi dalang akan penundaan rapat paripurna DPRD Kota Kupang pada tahun sidang II,” katanya

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) SIKAT, Basilius F. Hugu mengatakan, dinamika yang saat ini terjadi di lembaga DPRD Kota Kupang menunjukkan ketidak dewasaan para legislator, baik itu pimpinan maupun anggota DPRD. Karena itu, Basilius mengharapkan anggota bersama pimpinan dewan dapat mengelola dinamika itu dengan melahirkan solusi yang tepat bagi rakyat, bukan sebaliknya berdiam diri dan bersikap apatis.

Pasalnya, kata Basilius, ada begitu banyak kebijakan Pemkot Kupang yang mesti dievaluasi demi kepentingan rakyat Kota Kupang. “Ingat, DPRD adalah penyambung lidah rakyat, bukan penyambung lidah pemerintah/penguasa,” tegas Basilius.

Menyikapi berbagai persoalan dan dinamika yang dibeberkan sebelum, demikian Basilius, SIKAT Kupang menyampaikan dua pernyataan sikap. Pertama mendesak anggota DPRD Kota Kupang untuk segera melanjutkan sidang paripurna guna membahas LKPj Wali Kota Kupang dalam tempo 2 x 24 jam terhitung Kamis (27/5).

Kedua, apabila dalam tempo 2 x 24 jam anggota DPRD Kota Kupang tidak mengindahkan tuntutan ini, maka pimpinan DPRD Kota Kupang segera mengundurkan diri dari jabatannya demi menjaga keharmonisan lembaga legislatif, karena diduga kuat ada perselingkuhan antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Kupang.

“Apabila poin 2 dimaksud tidak ditindaklanjuti, maka SIKAT Kupang akan menduduki lembaga DPRD Kota Kupang dengan masa aksi yang lebih besar lagi,” ancam Basilius.

Menyikapi aksi demo yang dilkakukan SIKAT Kupang ini, Kasat Intel Polres Kupang Kota, AKP Alberto Heru Ponato, SIK., MH, mengatakan, Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tidak dikantongi para pendemo. Awalnya mereka datang ke Polres Kupang Kota pada Selasa (25/5), dan hanya melampirkan surat tanpa kartu tanda penduduk atau e-KTP.

“Lalu mereka diberikan surat penolakan dari Polres, dann mereka pergi dan tidak ada kabar lanjutan. Tiba-tiba hari ini mereka melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kota Kupang,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pada prinsipnya surat edaran Wali Kota Kupang tentang pembatasan kegiatan masyarakat masih tetap digunakan oleh Polres Kupang Kota sehingga kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang tidak diberikan izin. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top