Beri Penerangan Hukum di Desa, Jaksa Benfrid Ungkap 5 Modus Korupsi Dana Desa | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Beri Penerangan Hukum di Desa, Jaksa Benfrid Ungkap 5 Modus Korupsi Dana Desa


PENYULUHAN. Kasi Intel Kejari TTU, Benfrid C. Foeh memberikan penyuluhan hukum tingkat desa di Desa Bakitolas, Kecamatan Naibenu, Jumat (28/5). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Beri Penerangan Hukum di Desa, Jaksa Benfrid Ungkap 5 Modus Korupsi Dana Desa


Kejari TTU Ajak Masyarakat Perangi Korupsi Secara Bersama

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) menggelar kegiatan penerangan hukum tingkat desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan perdana berlangsung di Desa Bakitolas, Kecamatan Naibenu, Jumat (28/5).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasi Intel Kejari TTU, Benfrid C. Foeh, Kasi Datun Kejari TTU, Ary Iqbal Setio Nasution, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) TTU, Dami Kono, Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, Welem Oki dan Ketua Garda TTU, Paulus Modok.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat dari masing-masing desa di Kecamatan Naibenu.

Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila kepada TIMEX, Jumat (28/5) melalui Kasi Intel, Benfrid C. Foeh mengajak seluruh masyarakat di TTU untuk bekerja sama dalam memerangi masalah korupsi di wilayah itu dengan melakukan kegiatan penerangan hukum yang dilakukan di tingkat desa.

Dikatakan, kegiatan bertema “Peran Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Dalam Menunjang Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme,” tersebut sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di wilayah TTU. Pasalnya, selama ini banyak terjadi kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang sangat signifikan.

“Kasus korupsi penyimpangan pengelolaan dana desa di TTU sangat signifikan sehingga Kejari TTU mulai melakukan upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan penerangan hukum di tingkat Desa,” ungkap Benfrid.

Benfrid menambahkan, sesuai data yang dihimpun Kejari TTU dari tingkat penyelidikan maupun penyidikan terhadap beberapa kasus korupsi dana desa di TTU, sebagian besar tingkat penyelewengan yang dilakukan secara sadar, tahu, dan mau.

Jaksa Benfrid dalam kesempatan itu juga membeberkan sedikitnya lima modus dari berbagai cara yang digunakan kades dalam melakukan penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa. Pertama adalah menggunakan dana desa dengan modus pinjaman pribadi. Kedua, pertanggungjawaban fiktif. Ketiga, pajak digunakan untuk kepentingan pribadi. Keempat proyek fiktif, dan kelima adanya konspirasi buruk antara kades dan pihak terkait.

“Ini salah satu langkah preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Jadi Kejari TTU tidak hanya melakukan penindakan tetapi upaya pencegahan juga diutamakan,” ujarnya.

Dijelaskan, kegiatan penerangan hukum yang diselenggarakan di Desa Bakitolas, Kecamatan Naibenu tersebut, pihak Kejari TTU bekerja sama dengan Lakmas NTT dan lembaga anti korupsi lainnya di TTU.

Karena itu, lanjut Benfrid, pihaknya berharap adanya kerja sama yang baik antara dinas teknis bersama pemerintah desa dan BPD dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. “Kita berharap adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana desa,” harapnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top