ICW dan AJI Hadirkan SAKTI di Kota Kupang | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

ICW dan AJI Hadirkan SAKTI di Kota Kupang


DISKUSI SAKTI. Ketua AJI Kota Kupang Marthen Bana saat menyampaikan paparannya pada kegiatan diskusi dan sosialisasi SAKTI di Hotel Greenia Kupang, Minggu (30/5) petang. Tampak pembicara dari Peneliti ICW, Niza Rizkiah, Direktur Lakmas NTT Viktor Manbait, dan moderator Palce Amalo. (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

ICW dan AJI Hadirkan SAKTI di Kota Kupang


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Kasus korupsi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini terus mengalami peningkatan dan sangat mengkuatirkan karena uang rakyat terus dikeruk untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri dan kelompok.

Hal ini mendorong Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang mengagendakan pelaksanaan Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) di Kota Kupang.

Pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berwenang menangani kasus korupsi memiliki banyak kelemahan internal maupun eksternal yang semakin melemahkan kedudukan lembaga antirasuah itu.

Bahkan selama 2013 hingga saat ini, perekrutan dan pembentukan kader antikorupsi belum berjalan maksimal sehingga ICW berinisiatif turun ke daerah yang tercatat memiliki kasus korupsi tinggi agar memberikan pelatihan, pembinaan dan penguatan kapasitas bagi aktor juga jejaring masyarakat antikorupsi di daerah.

Sebagai wujud peluncuran SAKTI di Kupang, ICW bekerjasama dengan AJI Kota Kupang mengelar diskusi dan sosialisasi SAKTI dengan menghadirkan para jurnalis, masyarakat sipil, dan CSO mendukung pelaksanaan SAKTI di Hotel Greenia Kupang, Minggu (30/5) petang.

Dalam kegiatan tersebut, Peneliti ICW, Niza Rizkiah membeberkan sejumlah upaya pelemahan KPK yang terbentuk sebagai lembaga adhoc pada 2008 lalu. Banyak kontraversi yang berupaya melemahkan lembaga KPK dari segi regulasi maupun legislasi.

Sejumlah intervensi terhadap KPK antara lain secara regulasi pihak pembentuk undang-undang, maupun birokasi serta pengusaha berusaha mengintervensi melalui kekuasan maupun kepentingan politik yang melemahkan posisi KPK. “Menurut banyak kalangan yang berkepentingan menganggap lembaga KPK sebagai ancaman sehingga melakukan intervensi untuk melemahkan posisi KPK,” ungkap Niza.

Bentuk intervensi lainnya, menjadikan pegawai KPK berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan agar lebih mudah mengatur sesuai keinginan pemerintah/rezim yang berkuasa. “Ketika KPK telah resmi sebagai lembaga pemerintah dan semua anggota berstatus ASN, maka akan dengan mudahnya KPK mendapat intervenai dari segi anggaran maupun kewenangan yang tentunya akan membatasi ruang gerak dari KPK dalam memberantas kasus korupsi,” tegas Niza.

Demikian pula upaya kaderisasi, salah satu persyaratan harus melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) namun fakta miris pada tahun 2020 tercatat 75 orang kader yang menjalani TWK.

“Dari 75 orang kader tersebut, 51 orang kader yang berlatar belakang penyidik polri dan kejaksaan yang menangani kasus besar harus dinyatakan gugur karena tidak penuhi persyaratan, sedangkan 24 kader lainnya masih dapat dibina untuk menjadi kader antikorupsi,” sebut Niza.

Niza melanjutkan, ICW akan menggelar SAKTI tahun ini di tiga wilayah antara lain Kalimantan, Banten, dan Kupang dengan sasaran para kepala dan apartur desa, kalangan jurnalis, lembaga mitra (CSO), serta masyarakat umum dengan tujuan agar dapat membentuk jejaring dalam upaya mencegah segala bentuk praktik korupsi di daerah.

Sementara itu, Direktur Lamkas NTT, Viktor Manbait yang hadir sebagai narasumber meminta agar SAKTI dapat melibatkan aparat desa menjadi peserta karena banyak diantaranya yang tersandung kasus korupsi pengelolaan dana desa.

“Banyak aparat desa yang harus berurusan dengan hukum karena salah mengelola dana desa. Ini karena faktor kemampuan SDM yang rendah, pemahaman pengelolaan anggaran yang minim, perencanaan yang berantakan, tuntutan dan intervensi pemerintah daerah yang mendorong percepatan penyerapan anggaran hingga masalahnya menjadi rumit,” beber Viktor.

Baginya, pelaksanaan SAKTI sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan dasar bagi para kader yang mampu menumbuhkan semangat dan jiwa antikorupsi, sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap berbagai praktek korupsi di daerah tempat tinggalnya,” tambahnya.

Ketua AJI Kota Kupang, Marthen Bana mengatakan bahwa salah satu alasan hadirnya SAKTI di Kupang, Provinsi NTT karena berdasarkan hasil pemantauan AJI Kota Kupang terhadap penindakan kasus-kasus korupsi oleh penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan KPK masih sangat rendah.

Marthen menyebutkan, berdasarkan pemantauan terhadap penindakan kasus-kasus korupsi di NTT sepanjang tahun 2018 sampai bulan April 2021, terdapat 40 penindakan kasus korupsi, baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dari 40 kasus korupsi itu, jumlah tersangkanya sebanyak 108 orang dengan total nilai kerugian negara mencapai lebih kurang Rp 1,4 triliun. “Data-data ini diperoleh dengan metode pemantauan terhadap kasus-kasus yang sudah masuk tahap penyidikan, pemantauan media, rilis penegak hukum, dan hasil wawancara langsung,” ungkap Marthen.

Masih menurut Marthen, dari 40 kasus yang ditindak penegak hukum sepanjang 2018 sampai Apeil 2021 ini, jika dirata-ratakan maka setiap bulan ada satu kasus korupsi yang ditindak aparat hukum. Hal ini bagi AJI Kota Kupang menunjukkan rendahnya kinerja aparat hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Mengapa saya bilang kinerja penegak hukum rendah, karena ukuran kita adalah tahun ini saja, di 2021, institusi kepolisian dari tingkat Polda hingga Polres jajaran merencanakan atau menargetkan menindak sebanyak 52 kasus korupsi. Begitu pun dengan kejaksaan yang menargetkan menindak kasus korupsi sebanyak 40 kasus dalam tahun ini. Dengan data ini, kalau kita mau rata-ratakan, artinya dalam satu bulan mestinya penegak hukum menindak sebanyak 3 – 4 kasus. Faktanya, hasil pemantauan kami, untuk periode Januari sampai April 2021 ini saja, baru ada tiga kasus korupsi yang ditindak aparat hukum, satunya di Flores Timur dan duanya di Kabupaten TTU. Dan tiga penindakan kasus korupsi itu dilakukan oleh kejaksaan negeri setempat, sementara dari institusi kepolisian masih nihil,” katanya.

Dengan fakta ini, lanjut Marthen, AJI Kota Kupang pesimis aparat penegak hukum di NTT dapat mewujudkan target penindakan kasus korupsi yang sudah ditargetkan itu. Mengenai pelaksanaan SAKTI di Kupang, demikian Marthen, ICW bersama AJI Kota Kupang berupaya agar ke depan lahir aktor-aktor atau genarasi yang mampu mewujudkan upaya pemberantasan korupsi di NTT. “Kita jadwalkan kegiatan SAKTI nanti dilaksanakan pada awal Juli 2021,” ucap jurnalis Timor Express ini.

Ketua Pusat Antikorupsi (PaKU) Undana, Bill Nope mengatakan, penyimpangan anggaran desa tidak terlepas dari intervensi dan asistensi kecamatan dan dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang kerapkali memberikan program yang tidak masuk dalam perencanaan pembangunan desa.

“Penyimpangan dana desa sudah mulai dari tingkat perencanaan, termasuk musyarawah desa sudah menjadi rapat terbatas untuk menentukan perencanaan pembangunan, selain itu pelaksanaan bimtek bukan untuk meningkatkan pemahamanan pengelolaan keuangan desa namun materinya lebih cenderung pada upaya pencapaian target penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan,” kata Bill Nope.

Karena itu, Bill meminta agar calon kader yang akan mengikuti sekolah anti korupsi harus bebas dari kepentingan agar dapat bekerja maksimal sehingga akan semakin berkembang dalam membentuk jejaring antikorupsi di NTT.

Tampak hadir dalam kegiatan itu, aktifis PIAR NTT, Paul Sinlaeloe, pengurus LBH APIK NTT, Dani Manu, pengurus Kowappem NTT, Fabianus Latuan, anggota AJI serta para jurnalis. (mg29)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top