Dari 333 THL yang Dirumahkan, Hanya 295 Orang yang Penuhi Syarat Akses Modal Usaha | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dari 333 THL yang Dirumahkan, Hanya 295 Orang yang Penuhi Syarat Akses Modal Usaha


Ratusan THL di Matim yang dirumahkan saat mengikuti penjelasan pemerintah terkait akses modal usaha sebagai sokongan hidupnya ke depan. (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Dari 333 THL yang Dirumahkan, Hanya 295 Orang yang Penuhi Syarat Akses Modal Usaha


BORONG, TIMEXKUPANG.com-Dari 333 orang pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) yang dirumahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur (Matim), hanya 295 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi agar bisa mengakses modal usaha, yakni mengikut pelatihan ketrampilan. Ini sifatnya wajib.

“Jadwal pelatihan usaha untuk THL yang tidak diperpanjang kontraknya ini sudah berakhir pada Sabtu (29/5). Terdata, hanya 295 orang yang ikut pelatihan,” ungkap Kepala Dinas Nakertrans Matim, Fridus Jahang, melalui Kepala Bidangnya (Kabid), Mikael Hamid Dohu, kepada TIMEX, Sabtu (29/5).

Menurutnya, sejak Maret 2020 lalu, pihaknya telah menyelenggarakan pelatihan bagi semua pegawai THL di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Seminari Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Matim. Yang lainnya mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta (LPKS) Nataly, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong.

Menurut Mikael Dohu, pelatihan itu diberikan sesuai bidang usaha yang digeluti peserta masing-masing. Disebutnya, ada sebanyak 15 orang yang ikut pada pelatihan berbasis kompetensi. Seperti latihan teknik las. Sebanyak 209 orang ikut pelatihan berbasis masyarakat, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

Selain itu, lanjut Mikael, ada 71 orang yang bergelut dan mengikuti pelatihan berbasis kewirausahaan. Dari jumlah 71 orang itu, sebanyak 16 orang memilih usaha tata rias kecantikan, dan 3 orang usaha pangkas rambut. Sementara 52 orangnya mengikuti pelatihan usaha kios.

“Jumlah orang yang kita berikan pelatihan ini berdasarakan nama-nama yang dikirim dari setiap OPD,  tempat mereka sebelumnya bekerja. Output dari pelatihan, peserta dapat sertifikat dan surat keterangan (Suket). Kalau sertifikat itu dikeluarkan oleh lembaga yang memberikan pelatihan. Sementara Suket dari Dinas Nakertrans,” sebut Mikael Dohu.

BACA JUGA: Pemkab Matim Modali 333 THL yang Dirumahkan, Sekda Boni Minta Maaf

BACA JUGA: THL Wajib Ikut Pelatihan, Kadis Nakertrans: 15 Orang Minat Usaha Las

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan, Koperasi dan UKM Matim, Frans Malas, yang dihubungi TIMEX melalui HP, Minggu (30/5) malam menyebutkan, total pegawai THL di Matim yang tidak lagi diperpanjang kontraknya pada 2021, sebanyak 333 orang. Mereka tidak dilepas begitu saja, namun dibekali dengan modal usaha.

Menurut Frans, besarnya anggaran yang dialokasikan Pemkab Matim melalui DPA Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp 4.995.000.000. Setiap THL yang dirumahkan itu, mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp 15 juta. “Bidang usahanya ditentukan sendiri oleh masing-masing orang,” sebutnya.

Dikatakan, dari 333 orang yang terdata, dalam perjalanan yang ikut pelatihan itu hanya 295 orang. Tentu dari salah syarat penerima bantuan usaha sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Matim, mereka 295 orang ini yang memenuhi persyaratan. “Karena untuk bisa terima modal usaha, salah satu syaratnya wajib ikut pelatihan,” jelas Frans Malas.

Terkait 38 orang THL yang tidak mengikuti pelatihan, kata Frans, dalam perjalanan ada yang lolos tes ASN. Juga ada yang meninggal dunia. Sehingga dipastikan dari total Rp 4,995 miliar anggaran yang dialokasikan khusus untuk bantuan modal usaha, ada sebesar Rp 570.000.000 yang bakal tidak dicair dan dikembalikan ke kas daerah.

“Harapan saya, mulai Senin, 31 Mei hingga Jumat, 4 Juni 2021, bantuan modal usaha ini sudah dicairkan ke masing-masing rekening. Jadi mereka ini buka rekening di Bank NTT. Nanti tetap cair ke rekening. Tapi kalau diketahui ada yang tidak memenuhi persyaratan, kita minta Bank untuk blokir nomor rekeningnya,” kata Frans.

Frans menambahkan, selain syarat harus ikut pelatihan dengan bukti sertifikat dan Suket, para THL yang dirumahkan ini juga harus memenuhi empat persyaratan lainnya. Keempat syarat itu, yakni memiliki e-KTP, membuat proposal bidang usaha yang diminati. Memiliki surat keterangan dari OPD tempat kerja sebagai pegawai THL sebelumnya, dan memiliki buku rekening Bank NTT. “Jika salah satu dari lima persyaratan yang ada tidak dipenuhi, maka modal usahaya tidak bisa dicairkan,” tegas Frans. (Krf3)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top