Kades Fatubaa Diduga Potong Dana BLT Covid-19, Warga Lapor Anggota DPRD Belu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kades Fatubaa Diduga Potong Dana BLT Covid-19, Warga Lapor Anggota DPRD Belu


KEMBALIKAN HAK WARGA. Sejumlah uang yang dikembalikan salah satu aparat Desa Fatubaa, Pamong Luis kepada warga penerima yang sempat dipotong. Uang ini diamankan saat anggota dewan dan pimpinan OPD turun mengecek ke warga akhir pekan lalu. (FOTO: Istimewa)

KABAR FLOBAMORATA

Kades Fatubaa Diduga Potong Dana BLT Covid-19, Warga Lapor Anggota DPRD Belu


ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Kepala Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupatena Belu, Emiliana M. I. Kofi diduga melakukan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 yang diterima warga setempat.

Dana BLT Covid-19 yang seharusnya diterima warga sebesar Rp 300 ribu per bulan, namun dipotong Rp 200 ribu sehingga warga hanya menerima sebesar Rp 100 ribu. Alasan pemotongan untuk biaya administrasi penerbitan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pemotongan dana BLT Covid-19 ini terungkap setelah warga mengadu kepada anggota DPRD Belu, Agustinho Pinto.

Agustinho Pinto yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Belu kepada TIMEX, Minggu (30/5) menjelaskan informasi dugaan pungutan dana BLT Covid-19 diketahui setelah ada pengadun masyarakat penerima bantuan.

Menurut Agustinho, bantuan BLT yang diberikan itu merupakan kebijakan pemerintah untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Herannya nilai bantuan warga di potong. “Laporan warga penerima Rp 300.000 tapi dipotong Rp 200.000, alasannya untuk urus KTP dan Kartu Keluarga (KK),” beber Agustinho.

Agustinho menjelaskan, dana BLT Covid-19 bersumber dari ADD Fatubaa tahun 2021. Pencairan tahap I pada Januari yang dibagikan ke warga pada Kamis, 27 Mei 2021. Saat dibagikan dana yang diterima warga dipotong atas perintah kades melalui salah satu aparatur desa dengan alasan untuk pengurusan KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Belu.

“Kepala desa perintah Pamong Luis untuk potong Rp 200.000. Setelah dipotong malam itu juga saya komunikasi kepada Kadis Kependudukan untuk tanyakan kebenarannya apakah betul ada biaya urus KTP dan KK? Tetapi jawabannya bahwa tidak ada biaya,” terang Wakil Ketua Komisi II DPRD Belu ini.

Lebih lanjut Agustinho menjelaskan malam itu, Jumat (28/5), dirinya didatangi Kadis Dukcapil lalu mereka bersama-sama mendatangi rumah Kades Fatubaa untuk menanyakan kebenarannya tetapi, sang kades mengelak. Sehingga dirinya langsung mendatangi rumah penerima bantuan untuk menanyakan kepastian pemotongan dana BLT Covid.

“Saat saya ke lapangan, Pamong Luis yang diperintah Kades untuk potong bantuan sementara turun ke warga penerima untuk kembalikan uang warga yang dipotong. Saya langsung tangkap basah tepatnya di Posyandu,” ujar Agus.

Agus menuturkan, malam itu juga langsung mendatangi kediaman Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleseren dan meminta wabup untuk mengambil tindakan tegas terhadap perbuatan kades dan aparat Desa Fatubaa yang tega memotong anggaran BLT yang menjadi hak warga untuk menerimanya.

Menurut Agustinho, Wabup Belu langsung memerintahkan Asisten I Setda Belu, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah dan Camat Tasifeto Timur untuk turun ke lokasi Sabtu (29/5) guna lakukan klarifikasi bersama Kades dan warga penerima bantuan.

“Kemarin kita turun klarifikasi di kantor desa. Kepala Desa mengakui memotong dana BLT yang diterima warga,” kisah Agustinho.

Ia menuturkan pertemuan klarifikasi di kantor Desa Fatubaa juga dihadiri anggota DPRD Belu, Edmundus Nuak, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Penyelesaiannya masalah pemotongan dana BLT akan diproses secara adat dengan denda adat dari Kades kepada warga yang dananya dipotong. Namun Agustinho menegaskan perbuatan kades dan aparat Desa Fatubaa harus diproses secara hukum untuk dipertanggungjawabkan secara hukum karena ini uang rakyat.

Sedangkan, Kepala Desa Fatubaa Emiliana M. I. Kofi yang dikonfirmasi media ini membantah dirinya telah melakukan pemotongan dana BLT untuk warga.

Ia membantah tidak ada pemotongan dana BLT sebesar Rp 200.000. Tidak ada juga pertemuan klarifikasi terkait penyelesaian kasus ini. “Tidak ada pemotongan,” ungkap Kades Emiliana dalam komunikasi via telepon seluler.

Kades Emiliana meminta wartawan untuk menemui dirinya di kantor Desa Fatubaa. Ia menegaskan bahwa tidak ada potongan bantuan BLT Covid. “Iya, iya tidak ada. Tidak potong, Itu prosesnya, saya tidak tau itu, bahwa benar BLT itu sudah dibagi. Nanti besok bisa ketemu saya saja di kantor desa, saya tunggu he,” tandasnya. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top