Pemkot Kupang Kembali Raih Opini WTP, Wali Kota: Ini Tekad Sejak Awal Menjabat | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemkot Kupang Kembali Raih Opini WTP, Wali Kota: Ini Tekad Sejak Awal Menjabat


RAIH WTP. Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore (kanan) saat menerima LHP BPK terhadap LKPD Kota Kupang TA 2020 yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo di kantor BPK, Senin (31/5). (FOTO: ISTIMEWA)

PEMERINTAHAN

Pemkot Kupang Kembali Raih Opini WTP, Wali Kota: Ini Tekad Sejak Awal Menjabat


KUPANG, TIMEX-Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang tahun Anggaran 2020.

Informasi tersebut disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo saat penyerahan LHP BPK RI Perwakilan NTT yang diterima secara langsung oleh Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, di Kantor BPK RI Perwakilan NTT, Senin (31/5).

Jefri Riwi Kore mengaku bangga atas capaian ini, sebab untuk kedua kalinya secara berturut-turut Pemkot Kupang menerima opini WTP dari BPK. Setahun sebelumnya untuk pertama kalinya dalam sejarah 24 tahun lalu, sejak Kota Kupang berdiri sebagai daerah otonom, Pemkot meraih opini WTP yang penyerahannya berlangsung secara virtual.

“Tahun ini opini yang sama kembali diraih,” ungkap Jefri sambil menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Kota Kupang yang selama ini sudah memberikan masukan dan dukungan kepada Pemkot Kupang dalam tata kelola keuangan.

Jefri mengaku, sejak awal menjabat sebagai wali kota, dirinya memang sudah bertekad untuk meraih opini WTP tersebut. Menurut Jefri, capaian ini tidak mudah lantaran terdapat banyak aset Pemkot yang tersebar dan tidak tercatat dengan baik. Namun dengan komitmen tinggi disertai kerja keras jajaran di Pemkot, Wali Kota berupaya untuk melakukan pendataan dan tindak lanjut setiap hari bahkan tanpa mengenal waktu.

Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan NTT dan jajaran yang telah melakukan pemeriksaan dan kembali memberikan opini WTP kepada Pemkot Kupang tahun ini. Dirinya berjanji akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dari 57 persen ditingkatkan menjadi 75 persen sesuai target BPK.

BACA JUGA: 11 Kabupaten di NTT Belum Pernah Dapat Opini WTP, Ini Penyebabnya

BACA JUGA: Tiga Kali Pemkab Matim Raih WTP, Kepala BPK Pesan Jaga 3 Hal Dasar

“Terima kasih juga disampaikannya kepada seluruh jajaran Pemkot Kupang yang selama ini sudah berjuang menyajikan data dan bukti yang berhasil meyakinkan BPK sehingga kembali meraih opini WTP tahun ini. Sebagai kepala daerah, tanggung jawab kami bukan hanya sekadar meraih WTP, tapi bagaimana menyajikan laporan keuangan yang jujur dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kupang,“ pungkasnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron A. Paulus pada kesempatan tersebut menyampaikan, sebagai mitra, DPRD Kota Kupang turut bangga atas raihan opini WTP untuk kedua kalinya.

Dia mengapresiasi upaya keras wali kota dan jajarannya untuk pencapaian ini. Menurutnya, DPRD juga akan memperhatikan catatan-catatan yang diberikan BPK untuk ditindaklanjuti dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam perencanaan anggaran, yang tentunya demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.

Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo memberi apresiasi kepada Pemkot Kupang yang sudah berhasil mempertahankan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemda TA 2020. “Tahun lalu Pemkot Kupang harus berdarah-darah untuk raih WTP, karena PR-nya banyak sekali,” ujar Adi seraya berharap dengan raihan ini selanjutnya tata kelola keuangan Pemda tetap berjalan baik.

Adi menambahkan, meski memberikan opini WTP, BPK juga menitipkan beberapa catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Kupang, yakni mengenai penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal, juga catatan tentang penatausahaan asset sisa tahun sebelumnya yang belum ditertibkan.

Dia berharap opini yang diraih hari ini bisa menjadi acuan bagi Pemkot Kupang untuk lebih baik lagi dalam penatakelolaan keuangan. Tak lupa dia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir tapi merupakan tahap awal untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik untuk tujuan yang lebih besar yakni pemanfaatan anggaran pemda demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala BPKP Provinsi NTT, Sofyan Antonius, Bupati dan Ketua DPRD TTS yang juga menerima LHP BPK atas LKPD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2020. Turut mendampingi Wali Kota pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD II Kota Kupang, Christian Baitanu, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Elvianus Wairata, Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, Dra. Thruice Balina Oey, M.Si, Kabag Prokompim Setda, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si dan sejumlah pejabat lainnya. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top