Fraksi NasDem Nilai Silpa 2020 di Kota Sangat Besar, Fraksi API Soroti Pengelolaan Dana Covid-19 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Fraksi NasDem Nilai Silpa 2020 di Kota Sangat Besar, Fraksi API Soroti Pengelolaan Dana Covid-19


SIDANG LKPj. Suasana sidang pembahasan LKPj Wali Kota Kupang tahun anggaran 2020 yang dihadiri anggota DPRD Kota Kupang dan unsur eksekutif pada Rabu (2/6). (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

POLITIK

Fraksi NasDem Nilai Silpa 2020 di Kota Sangat Besar, Fraksi API Soroti Pengelolaan Dana Covid-19


DPRD Kota Kupang Lanjutkan Sidang LKPj Wali Kota

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang akhirnya melanjutkan sidang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang tahun 2020 pada Rabu (2/6). Sidang ini sempat tertunda lantaran adanya mosi tidak percaya sejumlah anggota terhadap Ketua DPRD, Yeskiel Loudoe karena beberapa alasan. Sidang pada Rabu (2/6) malam sekira pukul 19.00 Wita yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Christian Baitanu itu agendanya adalah penyampaian umum fraksi-fraksi.

Dalam sidang itu, mayoritas Fraksi di DPRD Kota Kupang menyatakan menerima dan menyetujui Nota Pengantar LKPj Wali Kota Kupang. Meski demikian, terdapat sejumlah catatan dari fraksi atas LKPj Wali Kota Kupang tersebut.

Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) misalnya, dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Esy M. Bire, menyoroti tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar Rp 44 miliar lebih. Sisa anggaran yang dikembalikan ini, bagi Fraksi Nasdem, kata Esy, merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang tidak responsif terhadap wabah Covid-19, dan pembiayaan program-program bagi kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan anggaran yang ada itu.

Selain anggaran, lanjut Esy, Fraksi Nasdem juga menyoroti bidang pendidikan dan kesehatan di tengah masa pandemi Covid-19. Kedua bidang ini merupakan bagian dari ujung tombak dalam penanganan Covid-19.

Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan bantuan bagi korban badai Seroja kepada warga Kota Kupang, dimana hingga saat ini masih begitu banyak warga yang belum menerima bantuan pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggalnya.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Alfred Djami Wila saat membacakan pemandangan umum mempertanyakan pengadaan alat penampung air atau tandon pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang yang disinyalir tidak tepat sasaran.

BACA JUGA: SIKAT Kupang Ancam Duduki Kantor DPRD Kota, Desak Dewan segera Bahas LKPj Wali Kota

Fraksi Golkar, kata Alfred, juga meminta penjelasan Pemkot terkait mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dinilainya masih jauh dari harapan. Padahal, anggaran yang digelontorkan pada sektor ini cukup besar di tahun 2020.

Sementara itu, Fraksi gabungan dari Amanat Persatuan Indonesia (API), melalui juru bicaranya, Yusuf Abjena meminta Pemkot menjelaskan secara rinci pengelolaan dana Covid-19 sehingga bisa disampaikan ke publik. Pasalnya Fraksi API menilai tidak ada kejelasan pengelolaan dana Covid-19 tahun 2020 lalu. Selain itu, lanjut Yusuf, Fraksi API juga menyoroti anggaran perbaikan gizi buruk senilai Rp 1 miliar dan program kesehatan masyarakat sebesar Rp 17,3 miliar. Jumlah anggaran tersebut, demikian Yusuf, diketahui tidak sejalan dengan penurunan angka gizi buruk di Kota Kupang. Sebaliknya, angka gizi buruk justru naik pada tahun 2020 sebesar 7,9 persen. Jika dibandingkan dengan data gizi buruk tahun 2019, angkanya hanya 2,17 persen.

Fraksi PDI Perjuangan, dalam pemandangan umumnya menyoroti pemanfaatan anggaran senilai Rp 37 miliar bagi penanganan bencana Siklon Tropis Seroja. Fraksi PDI Perjuangan, kata Juru Bicara Adrianus Talli, melihat pemanfaatan dana tersebut perlu dipertanggungjawabkan secara jelas oleh Pemkot agar masyarakat Kota Kupang bisa mengetahui lebih jelas.

Fraksi PDIP, demikian Adrianus, juga meminta penjelasan Pemkot mengenai pengelolaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) sebesar Rp 104 miliar lebih untuk 16.959 penerima. “Fraksi PDIP membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Pemkot mengenai dampak dari penyerapan anggaran ini kepada masyarakat,” kata Adrianus.

Hal berbeda disampaikan Fraksi Demokrat yang mengakui adanya kemajuan dalam pengelolaan anggaran oleh Pemkot Kupang di tahun 2020 lalu. Hal ini ditandai dengan keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT atas laporan kinerja pemerintah daerah.

Untuk diketahui, Kamis (3/6) malam, DPRD melanjutkan sidang LKPj Wali Kota Kupang dengan agenda mendengar jawaban Pemkot atas pemandangan umum fraksi-fraksi. (mg25)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top