Kajari Belu Beri Toleransi, Minta Ipda Malaka Selesaikan Temuan di 12 Desa | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kajari Belu Beri Toleransi, Minta Ipda Malaka Selesaikan Temuan di 12 Desa


KLARIFIKASI. Kajari Belu, Alfons G. Loemau saat memimpin rapat klarifikasi atas rekomendasi Bupati Malaka terkait 12 kades yang dana desanya bermasalah sesuai temuan Inspektorat Malaka. Rapat ini berlangsung di aula kantor Kejari Belu, Jumat (4/6) dan dihadiri 12 kepala/aparatur desa bermasalah, dan pejabat Pemkab Malaka terkait. (FOTO: JOHNI SIKI/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Kajari Belu Beri Toleransi, Minta Ipda Malaka Selesaikan Temuan di 12 Desa


Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa 2014 – 2020

ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak 12 desa yang bermasalah atas temuan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana desa akhirnya memenuhi undangan klarifikasi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Belu.

Rapat klarifikasi yang dihadiri 12 kepala/aparatur desa di Malaka itu dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belu, Alfons G. Loemau, bertempat di aula kantor Kejari, Jumat (4/6). Turut hadir Inspektur Inspektorat Malaka, Remigius Leki, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Malaka, Agustinus Nahak, dan Kabag Hukum Gregorius Fatin.

Kajari Belu Alfons G. Loemau usai rapat klarifikasi mengatakan pihaknya memberi kesempatan kepada Inspektorat Daerah Malaka untuk segera menyelesaikan hasil temuan dana desa pada 12 desa sebagai hasil rekomendasi Bupati Malaka, Simon Nahak.

“Hari ini (Kemarin, Red) rapat klarifikasi temuan dana desa sesuai rekomendasi Bupati Malaka. Kita masih memberikan ruang untuk segera selesaikan di Inspektorat. Segera kembalikan temuan kerugian negara. Ada batasan waktu pengembalian jika tidak kooperatif tentunya ditindaklanjut proses hukum,” tandas Alfons.

Kajari Alfons mengapresiasi kinerja Bupati Malaka, Simon Nahak dan Wakil Bupati, Louse Lucky Taolin atas program 100 hari kerja. Temuan dana desa yang kerugiannya mencapai Rp 8 miliar lebih, tetapi bisa dikembalikan. Saat ini tersisa 12 desa yang direkomendasikan kepada pihaknya untuk ditindaklanjuti.

“Kita apresiasi program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Malaka, untuk audit keuangan. Ini sebagai cerminan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk 12 desa akan dikawal tuntas. Kita masih kembalikan ke Inspektorat untuk diselesaikan,” tandas Alfons.

Kajari Belu memberi atensi untuk pemberantasan KKN terkait pengelolaan dana desa, baik di Kabupaten Belu dan Malaka. Penanganan masalah dana desa terus berjalan baik pada tingkatan preventif dan proses hukum.

Menurutnya, pemberantasan KKN dalam pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi semua pihak, masyarakat, instansi terkait, dan aparat penegak hukum. “Kita mengapresiasi program 100 hari kerja dalam mengaudit dana desa. Kami cukup terbantu karena Kejari Belu membutuhkan peran pemerintah daerah,” jelas Kajari Alfons.

BACA JUGA: Bupati Malaka Tanpa Toleransi Rekomendasi 12 Kades ke Kejari Belu

Sementara Inspektur Inspektorat Daerah Malaka, Remigius Leki kepada wartawan usai rapat klarifikasi tersebut menjelaskan bahwa pertemuan klarifikasi tersebut sebagai tindak lanjut program 100 hari kerja Bupati Simon dan Wabup Louse Lucky Taolin.

Pihaknya terus bekerja untuk menyukseskan program audit 100 hari kerja, dimana terus berkoordinasi dengan Kejari Belu terkait hasil temuan pemeriksaan dan pengembalian keuangan negara. Dalam rapat klarifikasi itu, Kajari Belu minta agar 12 desa yang ada temuannya supaya mengembalikan uang negara.

“Ini langkah Kejari Belu atas temuan hasil pemeriksaan. Dan sudah ada kesepakatan yang dibuat secara tertulis. Kita terus bekerja agar tindak lanjut hasil temuan dapat diselesaikan,” lanjut Remigius yang didampingi Kadis PMD, Agustinus Nahak dan Kabag Hukum Setda Malaka, Gregorius Fatin.

Sebagaimana diberitakan sebelum, Inspekorat Daerah Malaka menemukan 144 kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dalam kurun waktu 2014 – 2020. Kasus tersebut terjadi pada 80 kepala desa di Malaka, yang diduga menyalahgunakan dana desa berdasarkan hasil audit Inspektorat Malaka.

Dari jumlah tersebut, 12 kepala desa terpaksa direkomendasikan kepada Kejari Belu untuk diproses lebih lanjut guna mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa. Hasil audit dana desa dari 12 desa terbilang tinggi sehingga belum bisa dikembalikan. Sehingga Bupati keluarkan rekomendasi surat nomor HK.180/42/V/2021.

Berikut nama-nama 12 kepala desa yang direkomendasikan kepada Kejari Belu:

1. Pejabat Kepala Desa Maktihan: Vinansius Bian Seran
2. Kepala Desa Raiulun: Frederikus T. Ukat
3. Kepala Desa Naas: Arnoldus Seran
4. Kepala Desa Naiusu: Agustinus Sayo
5. Kepala Desa Kereana: Yakobus Ulu Ose
5. Kepala Desa Lamudur: Agustinus Bria Seran
6. Kepala Desa Wesey: Stefanus Leki Kehi

7. Kepala Desa Tafuli: Agustinus Tafuli
8. Kepala Desa Lakulo: Mikael Seran Fahih
9. Kepala Desa Babotin: Bernadus Bau Berek.
10. Kades Wekmidar
11. Kades Naisau A
12. Kades Naisau B. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top