Perambahan Hutan TWA Ruteng Meluas, Wabup Matim: Ini Satu Persoalan Serius | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Perambahan Hutan TWA Ruteng Meluas, Wabup Matim: Ini Satu Persoalan Serius


FGD. (Kiri ke kanan), Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema, Romo Simon Nama, Pr, dan Wabup Matim, Jaghur Stefanus saat menjadi pembicara pada FGD di kantor DPRD Matim, Kamis (3/6). (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Perambahan Hutan TWA Ruteng Meluas, Wabup Matim: Ini Satu Persoalan Serius


BORONG, TIMEXKUPANG.com-Pengrusakan hutan lindung kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng di wilayah Kabupaten Manggarai Timur (Matim), semakin meluas. Wakil Bupati (Wabup) Matim, Stef Jaghur menyebut ini salah satu persoalan serius di Matim.

“Salah satu persoalan hutan di Matim saat ini adalah perambahan hutan di kawasan TWA Ruteng yang terletak di Lok Pahar, kawasan hutan di Desa Gunung Baru, dan sejumlah wilayah lainya di Matim,” kata Wabup Jaghur dalam diskusi terfokus (FGD) di kantor DPRD Matim, Kamis (3/6).

Atas persoalan itu, kata Wabup Jaghur, tugas semua komponen adalah mengembalikan kelestarian lingkungan hidup dengan berbagai cara masing-masing. Serta untuk mempercepat penyelesaian persoalan perambahan hutan dan lingkungan hidup, dibutuhkan sinergitas pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.

“Permasalahan hutan dan lingkungan di Matim harus dikelola secara bijak. Penting untuk membuat sebuah kajian yang komprehensif, profesional serta memenuhi standar keilmuan dalam penanganan masalah lingkungan hidup, khususnya terkait perambahan hutan,” katanya.

Wabup Stef menambahkan, Kabupaten Matim memiliki potensi Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya Alam yang melimpah. Baik sektor perkebunan, kehutanan, pariwisata, kelautan, perikanan, peternakan,  pertambangan dan  lingkungan hidup. Kabupaten Matim memiliki kawasan hutan seluas kurang lebih 57.771,59 hektare.

“Lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 20.985,42 hektare, dan lahan kritis di luar kawasan hutan kurang lebih 24.000 hektare. Selain itu juga terdapat 921 lokasi mata air yang dilindungi dengan Perda No. 6 Tahun 2017,” ungkap Wabup Stef Jaghur.

Sementara Ketua DPRD Matim, Heremias Dupa, menyampaikan bahwa telah terjadi kerusakan yang cukup parah di hutan yang ada di Matim. Berdasarkan data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), luas kawasan hutan di Matim yang rusak trennya meningkat.

“Tahun 2021 berdasarkan data kerusakan hutan di Resort Watu Nggon seluas 839 hektare, Poco Ranaka seluas 4.400 hektare, dan Ranamese seluas 250 hektare. Sehingga total sekira 5.489 hektare,” beber Heremias.

Menurutnya, FGD yang digelar itu merupakan momentum yang sangat krusial dan strategis untuk memetakan langkah pengelolaan hutan di Matim. “Ini juga merupakan wujud tanggung jawab kita untuk melestarikan lingkungan,” pintanya.

Heremias mengatakan, semakin banyak hutan yang dirambah dan menjadi gundul, maka diperlukan langkah penyelamatan dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat bersama hutan, serta menemukan kembali keselarasan antara manusia dan alam.

“Politik hijau yang berkembang saat ini, merujuk pada fakta bahwa manusia adalah bagian dari alam. Sehingga penting dikembangkan demokrasi ekologi yang menonjolkan kesejajaran antara domokrasi dan gerakan ekologi,” tuturnya.

Untuk diketahui, kegiatan FGD itu dihadiri oleh anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema, dan Romo Simon Nama, Pr. Hadir sebagai peserta, pimpinan dan anggota DPRD Matim, staf ahli bupati, Asisten Setda, pemerhati lingkungan, pimpinan perangkat daerah, Kepala BKSDA Ruteng bersama jajaranya. (Krf3)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top