Percepat Pembangunan Mabar, DPRD Setuju Pemkab Pinjam Dana Rp 1 Triliun | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Percepat Pembangunan Mabar, DPRD Setuju Pemkab Pinjam Dana Rp 1 Triliun


ILUSTRASI. Pesona alam bahari di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Pemkab Mabar berencana meminjam dana Rp 1 triliun untuk mempercepat pembangunan kabupaten dengan obyek wisata premium itu. (FOTO: Bintang Pradewo/JawaPos.com)

POLITIK

Percepat Pembangunan Mabar, DPRD Setuju Pemkab Pinjam Dana Rp 1 Triliun


LABUAN BAJO, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) bersiap untuk melakukan pinjaman dana senilai Rp 1 triliun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).

“Ya, kita akan pinjam dana PEN melalui PT. SMI senilai Rp 1 triliun,” kata Bupati Mabar, Edistasius Endi menjawab pertanyaan TIMEX di Labuan Bajo, Jumat (4/6).

Bupati Edi Endi mengatakan, dana pinjaman itu akan digunakan untuk mempercepat pembangunan 33 ruas jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten Mabar. Hal ini penting untuk mempercepat transportasi dalam meningkatkan arus perputaran ekonomi masyarakat dari desa dan kecamatan ke kota. “Proses pencairan secara bertahap dan kita optimis untuk bisa mengembalikan sesuai mekanisme dan aturan,” tegasnya.

Menariknya, niat Pemkab Mabar ini tidak bertepuk sebelah tangan. Mitranya di DPRD Mabar dalam rapat paripurna juga menyatakan mendukung langkah Pemkab Mabar itu.

Wakil Ketua DPRD Mabar, Darius Angkur mengaku, sebagai lembaga legislatif, mereka cukup diberitahu saja karena domain untuk melakukan peminjaman dana ke pihak ketiga itu ranahnya pemda. “Ini (Pinjam dana, Red) domain pemerintah. Kita (DPRD) hanya menjalankan fungsi pengawasan supaya dana itu bermanfaat dan efektif untuk masyarakat,” jelasnya.

Darius mengharapkan dana ini tidak semata untuk kepentingan pembangunan infrastruktur saja tetapi juga investasi untuk memacu pendapatan asli daerah (PAD) Mabar. Dengan demikian sebagian penerimaan bisa dikembalikan dengan sumber dana dari hasil investasi itu.

Darius mengatakan, mekanisme pengembalian tentu sesuai target pemda, tetapi regulasi memungkinkan di luar masa jabatan. Apalagi pinjaman jangka panjang 8 tahun hingga 2028 dengan perincian tahap pertama pencairan Agustus 2021, tahap 2 Agustus 2022, dan tahap ketiga Agustus 2023.

Darius yang juga Ketua DPC PDIP Mabar ini mengatakan, dana pinjaman senilai Rp 1 triliun itu dipergunakan untuk pembangunan 33 ruas jalur utama hotmix yang tersebar di 12 kecamatan do wilayah Mabar. “Kita harapkan dana ini bermanfaat baik untuk masyarakat dalam mempercepat pembangunan,” harapnya.

Ketua Partai Gerindra Mabar, Kosmas S. Janggat mengingatkan Pemkab Mabar agar sebelum proses pencairan, perlu konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya tidak salah dalam pengelolaan keuangan negara sebab nilai pinjaman ini sangat besar.

“Perlu perencanaan matang soal keuangan dan transparansi ke publik. DPRD yang ikut menyetujui harus memberi pertimbangan matang dan masukan yang komprehensif kepada pemerintah karena ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah,” katanya.

Sementara Ketua DPD II Partai Golkar Mabar, Rofinus Rahmat memberikan apresiasi. Dia secara tegas menyatakan mendukung langkah Pemkab Mabar dalam upaya mempercepat pembangunan daerah. “Golkar sangat mendukung untuk membangun 1.200 km lebih ruas jalan kabupaten sebagaimana dalam materi kampanye lalu sehingga sudah ada agenda,” jelasnya.

Soal pengembalian, Rofinus mengingatkan agar mekanismenya diatur baik sehingga tidak membebankan Pemkab Mabar ke depan. “Tugas ke depan mengawasi agar efektif dan bermanfaat dangan baik untuk masyarakat,” harapnya. (Krf5)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top