Sikapi Polemik Pemberhentian 4 Kades, Begini Penjelasan Wabup Rote Ndao | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sikapi Polemik Pemberhentian 4 Kades, Begini Penjelasan Wabup Rote Ndao


Para Kades di tiga Kecamatan, yakni Rote Timur, Rote Tengah, dan Rote Selatan, pada momen foto bersama usai dilantik Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu, di Rujab Bupati, Jumat (5/3) lalu. (FOTO: Max Saleky/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Sikapi Polemik Pemberhentian 4 Kades, Begini Penjelasan Wabup Rote Ndao


BA’A, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao angkat bicara soal pemberhentian sementara terhadap empat kepala desa (Kades), dimana setelah dilantik pada Jumat (28/5) lalu langsung diikuti dengan pemberhentian dan mengangkat Penjabat Kades. Persoalan ini kian dipolemikan menyusul adanya kesalahan penulisan tanggal yang tercantum dalam keputusan.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati (Wabub) Rote Ndao, Stefanus M. Saek, menggelar acara jumpa pers di ruang kerja Wabup, Sabtu (5/6). Hadir saat itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Rote Ndao, Yames M. K. Therik bersama Sekretarisnya, Ronald H. Taulo. Hadir pula Inspektur Inspektorat, Arkalaus Lenggu, dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Sekretariat Daerah (Setda) Rote Ndao, Hangry M. J. Mooy. Mereka dihadirkan dalam acara tersebut untuk memberi tanggapan terkait persoalan pemberhentian sementara terhadap empat Kades yang kini menuai polemik di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Wabup Stefanus Saek menegaskan, keputusan pemberhentian yang dilakukan Bupati didasarkan pada sejumlah persoalan yang dilakukan oleh Kades itu sendiri. Hal itu terkait temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat yang tidak ditindak-lanjuti sang Kades hingga batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 60 hari.

“Dari empat Kades itu, masing-masing punya permasalahan. Permasalahannya terjadi saat mereka masih menjabat sebagai Penjabat Kades dan juga perangkat desa,” kata Stefanus kepada sejumlah awak media yang hadir.

Menurutnya, dari keempat Kades yang diberhentikan itu, beberapa diantaranya dilaporkan oleh warganya sendiri. Isi laporannya, kata Wabup Stefanus, tentang dugaan penyalahgunaan kewenangan, yang berdampak pada tindak pidana korupsi.

Hal lainnya lagi, lanjut Wabup Stefanus, pemberhentian itu dilakukan karena para kades ini sementara berurusan dengan aparat penegak hukum. Sehingga pemberhentian sementara itu dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat berkonsentrasi untuk menyelesaikanya.

“Ada yang dilapor oleh masyarakat tentang dugaan korupsi. Ada pula yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dari hal itulah sehingga Bupati mempertimbangkan untuk memberhentikan sementara,” kata Wabub, dengan menambahkan, pemberhentian sementara itu juga merujuk pada Peraturan Bupati Rote Ndao.

“Selain beberapa alasan itu, pemberhentian tersebut juga merujuk pada Peraturan Bupati (Perbub) Rote Ndao Nomor 42 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa,” ujarnya, yang mengatakan, terhadap waktu pemberhentian sementara, tidak bisa dipastikan. Karena semuanya tergantung dari kepastian hukum terhadap penyelesaian persoalannya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Rote Ndao, Arkalaus Lenggu mengatakan, tidak ada itikad baik yang ditunjukan dua Kades, yakni Kades Tolama dan Tesabela. Setelah menerima LHP yang diterbitkan Inspektorat, kata Arkalaus, penyelesaian hasil temuan setelah terpilih dalam Pilkades semata-mata untuk melegitimasi statusnya sebagai Kades terpilih.

Sedangkan untuk Kades Meoain dan Lentera, lanjut Arkalaus, prosesnya sementara ditangani oleh aparat penegak hukum. Melalui info staf, lanjut Arkalaus, pihaknya merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao, untuk dipertimbangkan.

BACA JUGA: Kades Tolama Tolak Perubahan Keputusan Bupati, 3 Kades Lain Tak Persoalkan

BACA JUGA: Usai Dilantik Langsung Berhentikan, 4 Kades Terpilih Diganti Penjabat

“Supaya untuk memperlancar pemeriksaan aparat penegak hukum, dan tidak mengganggu roda pemerintahan di desa, maka kami merekomendasikan untuk diberhentikan sementara terhadap Kades Meoain dan Lentera. Begitu juga dengan Tesabela dan Tolama, yang sudah menyelesaikan LHP, tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh orang per orang,” kata Arkalaus.

Lebih lanjut, Arkalaus menjelaskan, LHP dinyatakan selesai, apabila seluruh nilai temuan berikut pihak-pihak yang terlibat sudah menyelesaikan temuan itu. Arkalaus mencontohkaan, apabila dalam rekomendasi LHP terdapat sebanyak 4 orang yang terlibat, dan baru diselesaikan beberapa orang, maka LHP tersebut tetap belum selesai ditindak-lanjuti.

“LHP dinyatakan selesai, apabila seluruh rekomendasi dari laporan diselesaikan oleh seluruh yang direkomendasikan. Sehingga untuk Kades Tolama dan Tesabela, walau kedua sudah menyelesaikan, namun lainnya belum, maka LHP-nya tetap belum selesai,” jelas Arkalaus.

Mengenai kesalahan pencatuman tanggal, Kepala Dinas PMD, Yames M. K. Therik, mengakuinya sebagai sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh pihaknya, dengan tanpa sengaja dan tidak bermaksud untuk menimbulkan kegaduhan.

“Ini murni kekeliruan. Sebab tanggal yang tercantum di keputusan, berbeda dengan register produk hukum. Dan kami siap bertanggung jawab atas kekeliruan ini,” tegas Yames.

Dari kekeliruan tersebut, kemudian dilakukan perubahan terhadap keputusan sebelumnya. Yang berturut-turut diterbitkan dengan Nomor: 241/KEP/HK/2021, tentang perubahan atas Keputusan Bupati Rote Ndao 237/KEP/HK/2021, tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan penjabat Kades Lentera di Kecamatan Rote Barat Daya.

Selanjutnya, Nomor : 242/KEP/HK/2021, untuk perubahan keputusan nomor : 238/KEP/HK/2021 (Kades Meoain), nomor : 243/KEP/HK/2021, untuk merubah keputusan nomor : 235/KEP/HK/2021 (Kades Tolama) dan nomor : 244/KEP/HK/2021, untuk merubah keputusan nomor : 236/KEP/HK/2021 (Kades Tesabela).

Terhadap perubahan keputusan tersebut, Kabag Hukum Setda Rote Ndao, Hangry M. J. Mooy menegaskan bahwa sangat bisa dilakukan. Jika bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dan/atau, terdapat kekeliruan dalam penetapanya.

Sehingga untuk kesalahan pencantuman tanggal, disebutnya bukan merupakan batang tubuh dari sebuah produk hukum. Yang selanjutnya, terhadap kekeliruan tersebut, juga diakuinya secara hukum, sangat dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan. “Secara hukum, diberikan ruang untuk bisa dilakukan perubahan. Dan kami sudah melakukan perubahan itu,” kata Hangry Mooy. (mg32)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top