Kejati NTT Beri Penerangan Hukum untuk Kades se Kabupaten Belu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kejati NTT Beri Penerangan Hukum untuk Kades se Kabupaten Belu


SOSIALISASI. Tim Kejati NTT saat sosialisasi penerangan hukum pemanfaatan dan penggunaan dana desa yang berlangsung di aula lantai 1 kantor Bupati Belu, Jumat (11/6). (FOTO: JOHNI SIKI/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Kejati NTT Beri Penerangan Hukum untuk Kades se Kabupaten Belu


Sosialisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa

ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar sosialisasi penerangan hukum pemanfaatan dan penggunaan dana desa di Kabupaten Belu. Kegiatan yangg diikuti para camat dan kepala desa se-Kabupaten Belu, juga Kepala Dinas PMD Belu ini berlangsung di aula lantai satu Kantor Bupati Belu, Jumat (11/6).

Sosialisasi itu dibawakan Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejati NTT, Asbach, Koordinator Bidang Intel, Henderina Malo, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati NTT, Abdul Hakim, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belu, Alfonsius G. Loe Mau.

Kasie Intel Kejati NTT, Asbach mengatakan, kedatangan tim sosialisasi Kejati NTT dalam rangka memberikan penerangan hukum di Kabupaten Belu dan Malaka. Ini merupakan program Kejati NTT.

Dikatakan, program penerangan hukum di Belu dan Malaka merupakan yang kedua dan ketiga dimana sebelumnya dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Tujuan sosialisasi agar para kepala desa dapat memahami secara mendalam penggunaan dana desa, sehingga dalam pelaksanaannya tidak salah mengelola dana desa.

“Ini program penerangan hukum yang ada di kejaksaan. Kabupaten Belu dan Malaka ini kita ambil yang kedua dan ketiga. Sebelumnya kami melakukan penerangan hukum di Kabupaten TTS. Sosialisasi dilakukan di desa dan di sekolah,” tandasnya.

Dikatakan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terutama untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Asbach menjelaskan, kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. Untuk itu harus hati-hati dalam pengelolaannya agar tidak terjerat hukum. “Jangan gunakan untuk kepentingan pribadi kalau tidak ingin bermasalah dengan hukum. Sudah banyak oknum kepala desa yang masuk penjara gara-gara menyalahgunakan dana desa,” katanya.

Asbach menambahkan, modus operandi korupsi dalam penggunaan dana desa umumnya terjadi seperti penggelembungan dalam penyusunan rencana anggaran untuk pembiayaan kegiatan tertentu dan pengurangan kualitas dari fisik bangunan yang dibiayai dengan dana desa.

“Kami ingatkan jangan main-main dengan dana desa. Karena dana ini diberikan pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.

Bupati Belu, Agustinus Taolin saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, sosialisasi ini sangat penting. Perencanaan dan pemanfaatan penggunaan dana desa harus ditempatkan pada tempat pertama dan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Saya minta kepada semua kepala desa agar memanfaatkan anggaran dana desa untuk kepentingan masyarakat dan menjalankan semua program itu sesuai aturan hukum secara baik,” pesan Bupati Agustinus.

Bupati Agustinus meminta semua agar mengikuti kegiatan sosialisasi dengan baik karena ini berkaitan dengan aturan hukum. Sehingga pelaksanaan program bisa berjalan lancar dan tidak menyeleweng dari aturan. (mg33)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top