Komisi I DPRD TTS Serahkan 23 Proposal Pemekaran Desa Baru | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Komisi I DPRD TTS Serahkan 23 Proposal Pemekaran Desa Baru


USULAN PEMEKARAN DESA. Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan (kanan) saat menyerahkan 23 proposal usulan pemekaran desa di wilayah Kabupaten TTS kepada Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Jonas Salean di ruang Komisi I DPRD NTT, Senin (14/6). (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

POLITIK

Komisi I DPRD TTS Serahkan 23 Proposal Pemekaran Desa Baru


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Komisi I DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyerahkan sebanyak 23 proposal pemekaran desa baru kepada Komisi I DPRD Provinsi NTT, Senin (14/6).

Penyerahan proposal sebagai bentuk permohonan dukungan atas aspirasi dari masyarakat tersebut di serahkan langsung Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan kepada Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Jonas Salean.

Turut hadir mendampingi Uksam Selan, anggota Gustaf Nabuasa, Ratna Talidodo, Kabid Persidangan DPRD TTS serta Kabid Pemdes Dinas PMD, Marson Nenoliu.

Jonas Salean saat menerima proposal tersebut mengaku, secara politis sangat mendukung upaya pemerintah dan DPRD TTS untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat TTS dalam hal pemekaran desa baru.

Menurutnya, dukungan ini tidak terlepas dari fakta di lapangan dan letak geografis desa-desa di TTS yang berjauhan. Dengan adanya pemekaran, kata mantan Wali Kota Kupang itu, akan ada banyak manfaat dari sisi pelayanan dan kepentingan lainnya lebih baik dan lancar.

“Ini merupakan upaya pendekatan pelayanan yang sangat baik karena letak kampung ke kampung, desa antar desa dan dari desa ke pusat pelayanan sangat luas sehingga dengan pendekatan pelayanan ini sangat baik. Secara politis kami sangat mendukung upaya pemekaran ini,” katanya.

Uksam Selan, Ketua Komisi I DPRD TTS usai penyerahan proposal mengatakan Pemkab TTS telah menerima sebanyak 25 permohonan pemekaran namun sesuai dengan ketentuan bahwa permohonan tersebut dalam bentuk proposal maka baru 23 proposal yang masuk.

Dengan pengajuan proposal tersebut, pihaknya bersama pemerintah langsung menindaklanjuti karena tembusannya harus ke DPRD Provinsi. Sedangkan tahapan dan syaratnya sekitar 11 syarat yang mesti dipenuhi panitia pemekaran desa.

“Proses ini tidak hanya sebatas pengetahuan pemerintah daerah namun atas dasar persetujuan pemerintah pusat karena konsekuensinya adalah kode wilayah dan dana desa. Sehingga tahapanya harus dilakukan hingga pusat untuk itu secara politis dan hirarki kami menyerahkan dan meminta dukungan dari provinsi,” tandasnya.

“Dukungan politis kami sampaikan karena yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat adalah pemerintah provinsi dan upaya kami ini disambut baik,” tambah Uksam Selan.

Terhadap respon DPRD NTT, Uksam Selan mengaku sangat positif karena semuanya ini hanya untuk kepentingan masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi sambutan baik dari Komisi I DPRD NTT. Semoga niat baik ini dapat berproses dan mendapat dukungan penuh dari DPRD maupun pemerintah provinsi dan pusat tentunya,” ungkapnya.

Kabid Pemdes Dinas PMD, Marson Nenoliu menambahkan, dua dari 25 permohonan pengajuan pemekaran masih sedang dalam proses karena tahapan yang tengah dilakukan yakni rekapan dan sosialisasi.

Ditambahkan, ke-23 proposal tersebut berasal dari 32 Kecamatan yang ada di TTS. “Selain 25 ini masih ada juga yang mengajukan secara lisan tetapi kami mengakomudir 23 yang sudah mengajukan proposal ini sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya. (mg29)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top