Pengadilan Tinggi DKI Pangkas Hukuman Pinangki, Begini Alasan Hakim | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pengadilan Tinggi DKI Pangkas Hukuman Pinangki, Begini Alasan Hakim


Mantan Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda, Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari. (FOTO: Dok. MAKI/JawaPos.com)

PERISTIWA/CRIME

Pengadilan Tinggi DKI Pangkas Hukuman Pinangki, Begini Alasan Hakim


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Vonis 10 Tahun Penjara, PT DKI Putus 4 Tahun

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda, Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dipangkas jadi 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Hukuman ini jauh lebih ringan dari putusan pengadilan tingkat pertama, pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memvonis Pinangki 10 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” sebagaimana dikutip dalam salinan putusan yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA), Senin (14/6).

Perkara ini diadili pada tingkat banding oleh Ketua Majelia Hakim Muhammad Yusuf, dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Renny Halida Ilham Malik pada 14 Juni 2021.

Terdapat sejumlah alasan, PT DKI Jakarta memangkas hukuman Pinangki menjadi 4 tahun pidana penjara. Hakim beralasan, Pinangki menyesali perbuatannya dan mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa.

“Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita berusia 4 tahun, layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya,” sebagaimana dikutip dari salinan putusan.

Selain itu, Pinangki yang juga dinilai sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Hakim menyebut, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

BACA JUGA: Keberatan Divonis 10 Tahun Penjara, Pinangki Malasari Ajukan Banding

BACA JUGA: Divonis 10 Tahun Penjara, Pinangki Disebut Tak Mau Ungkap Kingmaker

“Bahwa tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat,” demikian salinan putusan itu.

Sebagaimana diberitakan sebelum, Pinangki Sirna Malasari oleh Hakim PN Tipikor Jakarta terbukti menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Uang tersebut diyakini diterima Pinangki melalui mantan politikus Nasdem, Andi Irfan Jaya.

Pinangki juga terbukti melakukan pencucian uang. Dia membelanjakan uang hasil suap itu untuk membeli satu unit mobil BMW X5 seharga Rp 1.753.836.050; pembayaran apartemen di Amerika Serikat senilai Rp 412.705.554 dan pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat sejumlah Rp 419.430.000.

Pinangki juga dinilai telah melakukan perbuatan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra dalam pengurusan fatwa MA. Hakim meyakini, mereka menjanjikan uang sebesar USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

Pinangki terbukti melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pinangki juga terbukti melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (jpc/jpg)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top