Pemerintah Australia-Indonesia-Thailand dan PTTEP Jawab Surat PBB | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemerintah Australia-Indonesia-Thailand dan PTTEP Jawab Surat PBB


Ketua YPTB, Ferdi Tanoni. (FOTO: ISTIMEWA)

NASIONAL

Pemerintah Australia-Indonesia-Thailand dan PTTEP Jawab Surat PBB


KUPANG, TIMXKUPANG.com-Petaka tumpahan minyak Montara adalah tumpahan terbesar dalam sejarah industri minyak lepas pantai Australia. Petaka yang terjadi di lepas pantai Australia Barat, di Laut Timor pada Agustus 2009 itu mengalir selama lebih dari 70 hari. Dalam beberapa minggu, minyak terlihat di perairan Indonesia dan di sepanjang pantai Nusa Tenggara Timur (NTT), provinsi paling tenggara di Indonesia. Ribuan petani dan nelayan rumput laut dan para nelayan terpaksa harus kehilangan mata pencaharian akibat dampak pencemaran itu.

Sebuah class action dimulai pada tahun 2016, pengadunya adalah Daniel Sanda, seorang petani rumput laut dari Pulau Rote, yang mewakili ribuan lainnya dari daerah Rote dan Kupang, melawan perusahaan pencemar, PTTEP Australasia.

Ferdi Tanoni, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, dalam keterangan resminya, Minggu (13/6) mengatakan, pada Maret 2021, dalam keputusan penting Sanda v PTTEP Australasia, Pengadilan Federal Australia menyatakan bahwa PTTEP Australasia berutang kepada Daniel Sanda, bahwa ia telah melanggar tugas itu, dan menemukan bahwa minyak tumpah dari Sumur Montara telah mencapai wilayah tertentu di Indonesia, termasuk wilayah tempat Daniel Sanda menanam rumput lautnya. Dan Pengadilan menyatakan bahwa Daniel Sanda berhak atas ganti rugi.

Namun, lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), yang berbasis di Kupang dan diketuai Ferdi Tanoni, secara konsisten menegaskan bahwa tumpahan tersebut berdampak pada petani  rumput laut dan nelayan di 13 kabupaten/Kota di NTT, wilayah geografis yang lebih luas daripada yang diwakili class action (Hanya mencakup petani rumput laut dari Kabupaten Rote dan Kupang).

YPTB, kata Ferdi, sejak awal petaka ini muncul, terus mengupayakan penyelidikan dan pendampingan lebih lanjut bagi para nelayan dan pembudidaya rumput laut di wilayah-wilayah tersebut. Namun sampai saat ini belum ada penyelidikan di wilayah tersebut mengenai kerusakan lingkungan atau dampaknya terhadap masyarakat.

Pada November 2019, YPTB dengan perwakilan pengacara terkemuka Inggris, Monica Feria-Tinta, menulis dan melaporkan kepada enam pelapor khusus PBB dan kelompok kerja (Pokja) tentang masalah hak asasi manusia dan perusahaan transnasional serta bisnis dan perusahaan lainnya.

Pada Maret 2021, demikian Ferdi, pelapor khusus PBB menanggapi dengan menulis kepada pemerintah Australia, Indonesia, Thailand, dan perusahaan yang terlibat PTTEP. Baik pemerintah maupun perusahaan PTTEP telah menjawab surat PBB itu pada 10 Mei 2021 lalu, namun PBB belum mengunggah informasi tersebut ke publik.

Di dalam halaman 9 dari surat Monica Feria-Tinta, dia menyatakan bahwa berdasarkan data dari ‘Pusat Energi dan Lingkungan Indonesia’ memperkirakan kerugian ekonomi industri perikanan dan pembudidaya rumput laut di NTT mencapai sekitar AUD 1,5 miliar per tahun sejak 2009.

Hingga saat ini setidaknya 15 miliar Dolar Australia dan atau sama dengan 15 miliar Dolar dikalikan dengan Rp 10,968 per satu Dolar Australia sama dengan Seratus Enam Puluh Empat Trilium Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah. “PBB menyerukan kepada Pemerintah Australia, Thailand, dan PTTEP untuk membayar kompensasi penuh tanpa dikurangi kepada rakyat NTT yang terdampak,” kata Ferdi mengutip surat dari Monica Feria-Tinta.

“Saya menyerukan kepada Pemerintah Australia-Thailaind dan PTTEP untuk segera membayar kompensasi penuh kepada seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur. Ini bukan sebuah permainan yang bisa dimainkan dengan banyaknya penyakit hingga membawa kematian itu, karena sudah 12 tahun lamanya lebih dari 100,000 rakyat Nusa Tenggara Timur menderita dan terus menderita,” tegas Ferdi Tanoni.

Ferdi secara khusus menyatakan setuju dengan surat kepada pemerintah Australia, pelapor khusus PBB mencari informasi lebih lanjut, dan meminta pemerintah Australia untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang terkena dampak tumpahan minyak Montara memiliki akses ke pemulihan yang efektif. (aln)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top